Bulan: September 2021

Ekonomi Afghanistan Menuju Kehancuran, JK: Jika Taliban Tak Berubah

Ekonomi Afghanistan Menuju Kehancuran, JK: Jika Taliban Tak Berubah

Sebulan sudah negara Afghanistan dikuasai oleh Taliban namun nyata ekonomi di Afghanistan di ambang kehancuran. Meski Taliban sudah diberikan peringatan berulang kali secara tak langsung. Dalam forum internasional, bos besar PBB itu sudah menegaskannya bahwa ancaman kehancuran ekonomi yang akan dialami oleh negara tersebut.

Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia (RI), Jusuf Kalla (JK) pun ikut mengomentari hal tersebut. Ia meyakini bahwa konflik permasalahan yang terjadi di Afghanistan akan terus berlanjut jika Taliban tetap memmpin dengan gaya yang eksklusif atau tertutup seperti 20 tahun lalu.

“Semoga mereka mau berubah. Kalau pun mereka tidak berubah seperti sebelumnya, maka lihat saja ke depannya nanti ekonominya akan hancur dengan sendirinya. Jika ekonominya hancur lebur, makan sistem pemerintahan tidak akan berjalan sehingga pada akhirnya nanti akan timbul anti-Taliban yang akan muncul dan bergerak, maka berujung terjadinya konflik lagi,” jelas JK dalam acara Centre for Dialogue and Cooperation Among Civilizations yang dilakukan dalam bentuk webinar pada hari Jumat, 3 September 2021.

Kemudian JK juga melanjutkan, hanya akan ada tiga negara yang akan mengakui Afghanistan jika sistem pemerintahan yang dipakai Taliban dilakukan secara tertutup. Tiga negara itu di antaranya Pakistan, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.

Menurutnya, keadaan tersebut yang akan menghambat berbagai investasi masuk ke Afghanistan. Dengan demikian, makan negara tersebut sudah tak punya modal lagi untuk menjalankan sistem pemerintahan, pembangunan dan roda perekonomiannya.

“Untuk masalah ekonomi, Afghanistan termasuk negara yang kaya, namun mereka tidak mampu untuk mengolahnya,” lanjut JK.

Sebelumnya, Afghanistan memanas dengan Amerika Serikat (AS) setelah AS menarik seluruh pasukannya dari negara Afghanistan. Akhirnya Taliban pun mampu menguasai tampuk pemerintahan setelah kurang lebih 20 tahun lamanya terasingkan.

Setelah Taliban berhasil menguasai Kabul, banyak negara di seluruh penjuru dunia untuk memulangkan warga negaranya, termasuk negara kita tercinta, Indonesia. Bahkan tak sedikit dari negara-negara lain yang tidak percaya dan meragukan akan kepemimpinan Taliban nantinya dikarenakan catatan sejarah sebelumnya.

Meski demikian, Taliban berjanji kepada seluruh dunia, bahwa dirinya berjanji akan berubah dan menjamin serta memastikan akan menjalankan sistem pemerintahannya dengan terbuka.

Diramalkan Hancur oleh PBB

Diramalkan Hancur oleh PBB

Wakil Utusan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Afghanistan yakni Deborah Lyons mengungkapkan, bahwa, untuk ke depannya nanti akan ada kehancuran yang akan terjadi di negara yang sekarang dikuasai oleh pasukan Taliban.

Hal ini terkait dengan pemmbekuan aset triliunan dolar yang dimiliki negara itu, yang dilakukan untuk mencegahnya jangan sampai jatuh ke tangan Taliban. Hal tersebut diyakini juga memicu kemerosotan ekonomi hingga berdampak buruk dan mendorong jutaan lebih warga ke dalam dunia kemiskinan dan kelaparan.

Dirinya juga mengatakan bahwa harus ada jalan yang dibuka lebar agar keuangan tersebut dapat mengalir ke Afghanistan. Nyatanya, pengamanan yang maksimal itu disalahgunakan.

“Ekonomi harus bisa bernafas dengan lega dalam beberapa bulan ini,” ujarnya kepada Dewan Keamanan PBB, pada hari Kamis 9 September 2021.

“Memberi Taliban kesempatan untuk menunjukkan fleksibilitas dan keinginan tulus untuk bisa melakukan hal-hal yang berbeda pada kali ini di bidang gender, Hak Asasi Manusia (HAM), dan juga kontra terorisme.

Diketahui aset yang di miliki oleh Afghanistan mencapai USD 10 triliun, ini bisa dianggap menjadi kunci barat dalam menekan perilaku Taliban.

Salah satunya yang terparkir di bank sentral AS, The Fed. Sebelumnya, Dana Moneter Internasional (IMF) juga memblokir USD 440 juta atau setara dengan Rp. 6,2 triliun uang cadangan darurat baru Afghanistan.

Baca Lain: Sri Mulyani Waspadai Gejolak Ekonomi Global Berlanjut ke 2022

“Taliban saat ini sedang mencari legitimasi dan dukungan dari para negara internasional lainnya. Pesan singkat kami hanya sederhana: (jika ingin) legitimasi, dukungan semacam apa pun harus diperolehnya,” ungkap Diplomat Senior AS, Jeffrey DeLaurentis, dalam pertemuan forum PBB tersebut.

Di sisi lain, ketika negara-negara barat sedang menjepit ‘Taliban’, China malah menggandeng dan saling bermesraan kepada kelompok tersebut. Diketahui Beijing memutuskan untuk bekerja sama dengan memberikan dabna bantuan sebesar USD Rp. 31 juta atau setara dengan Rp. 440 miliar.

Sri Mulyani Waspadai Gejolak Ekonomi Global Berlanjut ke 2022

Sri Mulyani Waspadai Gejolak Ekonomi Global Berlanjut ke 2022

Menteri Keuangan Sri Mulyani mewaspadai karena ketidakpastian ekonomi global yang berpeluang masih akan terus berlanjut pada tahun 2022.

Ia berbicara soal gejolak inflasi di tengah pemulihan ekonomi Indonesia yang diakibatkan oleh pandemi virus Covid-19. Menurutnya, gejolak ekonomi global dapat menekan perekonomian dalam negeri.

Sebenarnya ada beberapa hal yang harus diwaspadai, diantaranya yaitu hubungan perang dagang antar Amerika Serikat dengan China juga belum usai atau belum menunjukkan keharmonisan di depan publik.

Bukan hanya menjadi pantangan bagi negara Indonesia, Sri Mulyani juga menyebutkan bahwa saat ini berbagai negara di seluruh dunia pun juga mengalami hal yang sama dalam menghadapi komplikasi untuk pemulihan ekonominya di negara masing-masing.

Dia juga mencontohkan seperti Korea Selatan (Korsel) dan juga Brazil yang angka inflasinya naik drastis. Selain itu juga ada Rusia, Meksiko, dan Turki yang dinilai angka inflasinya naik rata-rata menjadi di atas 6 sampai dengan 7 persen.

Untuk itu, Menkeu pun berjanji Bank Indonesia (BI) mampu mempertahankan inflasi yang saat ini terjadi di level 1,59 persen dan untuk tetap pada level 3,5 persen.

Baca artikel terkait: Virus Baru Covid-19 Terus Bermunculan, Pemulihan Ekonomi Terhambat

Hati-Hati! Sri Mulyani Ungkap Ekonomi RI Hadapi Masalah Baru

Hati-Hati! Sri Mulyani Ungkap Ekonomi RI Hadapi Masalah Baru

Kemenkeu mewaspadai gejolak ekonomi global yang bisa mempengaruhi laju pertumbuhan pemulihan ekonomi di Indonesia. Ia pun juga menyoroti pertumbuhan inflasi setiap negara di tengah masa pemulihan ekonomi setelah diterpa pandemi Covid-19.

Jika inflasi tinggi, maka banyak tekanan yang bisa mengganggu pertumbuhan ekonomi di Tanah Air.

“Sejauh ini berbagai negara di seluruh dunia sedang menghadapi banyak komplikasi ketika ekonominya baru mulai akan pulih namun di sisi lain laju inflasinya meroket tinggi hingga tak terbatas,” jelas Sri Mulyani dalam rapat APBN KiTa pada hari Kamis, 23 September 2021 kemarin.

Dirinya pun berharap, Indonesia akan tetap menjaga angka inflasi sehingga komplikasi-komplikasi terjadinya pemulihan ekonomi yang terancam oleh laju inflasi dapat terhindarkan.

“Kita semua mengaharapkan ekonomi di Tanah Air tercinta ini bisa mempunyai pemulihan yang jauh lebih solid dan kemudian menjadi kuat untuk memungkinkan seluruh lapisan masyarakat bisa mendapatkan kesempatan dalam hal kerja dan pemulihan dari kesejahteraan ekonomi keluarganya.

Dengan berbagai kondisi tersebut, Indonesia harus tetap mampu mewaspadai dan juga mencari solusi untuk memitigasi seluruh kemungkinan yang pasti akan terjadi untuk ke depannya nanti. Salah satunya dengan melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021 yang kredibel.

“Hal-hal seperti inilah yang harus dan mampu untuk kita kelola. Untuk ketidakpastian dalam mengahadapi hari esok juga patuh kita semua waspadai namun bukan berarti kita tidak bisa dan tidak mampu mengelola segala hal ketidakpastian itu. Itulah yang saat ini kita akan keloa dan terus fokuskan dalam mengunakan RAPBN sebagai dasar instrumen dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di Tanah Air tercinta,” pungkasnya.

Virus Baru Covid-19 Terus Bermunculan, Pemulihan Ekonomi Terhambat

Virus Baru Covid-19 Terus Bermunculan, Pemulihan Ekonomi Terhambat

Dampak Pandemi Covid-19 dirasakan oleh berbagai negara di seluruh dunia. Terutama di negara-negara berkembang, pertumbuhan ekonomi jadi terhambat. Pemulihan ekonomi global yang diharapkan tahun ini tampaknya tidak semudah yang diperkirakan sebelumnya dan selalu menghadapi tantangan yang berat. Apalagi munculnya varian Delta Covid-19, banyak negara-negara terutama di negara berkembang yang mengalami kecemasan dalam menghadapi varian baru kasus Covid-19 tersebut.

Henry Ma, Senior Country Economist Asian Development Bank (ADB) mengatakan, bahwa beberapa negara berkembang di seluruh dunia mengalami penyesuaian target pemulihan ekonomi karena adanya varian baru virus Covid-19. Sebenarnya masih bisa pulih namun mungkin durasi pulihnya tidak secepat dugaan awal.

Kondisi tersebut yang menghambat pencapaian target pertumbuhan ekonomi di suatu negara di seluruh dunia yang sudah ditetapkan tahun ini. Beberapa dari lembaga dunia sudah mulai memangkas proyeksi ekonomi bila tidak penting, untuk menjaga-jaga suatu waktu negara-negara tersebut mengalami krisis dalam hal keuangan.

Misalnya lembaga ADB sendiri yang sudah merevisi turun proyeksi ekonomi di Asia tahun ini dari yang sebelumnya 7,30 persen menjadi 7,20 persen. Sementara itu, proyeksi pertumbuhan Asia tahun depan akan dinaikkan menjadi 4,4 persen dari perkiraan sebelumnya yang hanya 5,3 persen. Untuk China sendiri, ADB mempertahankan perkiraan pertumbuhan tahun ini yang dari 8,1 persen menjadi 5,5 persen di tahun depan. Namun, untuk proyeksi pertumbuhan India tahun ini diturunkan dari yang 11 persen menjadi 10 persen dan dari yang 7 persen menjadi 7,5 persen untuk tahun depan.

Untuk ASEAN sendiri, ADB pun merevisi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 sebagai berikut:

– Indonesia dari 4,5 persen menjadi 4,1 persen
– Malaysia dari 6 persen menjadi 5,5 persen
– Thailand dari 3 persen menjadi 2 persen
– Singapura dari 6 persen menjadi 6,3 persen
– Vietnam dari 6,7 persen menjadi 5,8 persen
– Filipina dipertahankan 4,5 persen

“Rata-rata semua proyeksi itu akan berkurang bahkan menurun, perekonomian di kawasan Asia Tenggara dan Asia Selatan tapi pemulihan ekonomi akan tetap berlangsung tapi durasiny alebih lambat dari perkiraan sebelumnya,” jelas Henry dalam konferensi pers di Jakarta pada Rabu, 22 September 2021.

Berbagai negara berkembang di seluruh penjuru dunia masih dalam kondisi ketidakpastian karena penularan virus Covid-19 termasuk Indonesia. Segala sesuatu dan kemungkinannya harus tetap diwaspadai dan jangan lelah, artinya pemulihan kondisi kesehatan masih menjadi ancaman dan masih terus diutamakn ketimbang yang lainnya.

“Kita semua harus mengenal mengenai headwindbukan hanya di Indonesia saja melainkan di seluruh kawasan di Indonesia,” pungkasnya.

BI Prediksi Pemulihan Ekonomi di RI Tetap Berlanjut

BI Prediksi Pemulihan Ekonomi di RI Tetap Berlanjut

Perry Warjiyo, Gubernur Bank Indonesia (BI) mengungkapkan bahwa tren pemulihan ekonomi global di perkirakan masih terus berlanjut.

Baca juga: Ini Syaratnya, Jika Pendapatan Per Kapita RI Bisa Lampaui USD 10 Ribu

Kendati demikian, pihaknya tetap harus berhati-hati dan mewaspadai dampak yang ditimbulkan akibat kemunculan kasus varian baru virus Covid-19 dan juga gangguan dalam rantai pasokan yang terjadi beberapa negara di dunia.

“Misalnya seperti di Amerika Serikat (AS), Jepang, Tiongkok, perkembangan dalam pemulihan ekonomi para semester kedua di tahun 2021 cenderung bisa dikatakan lebih lambat dari dugaan sebelumnya,” ujarnya dalam Konferensi Pers Media di Jakarta secara online pada Selasa, 21 September 2021.

Sementara itu, laju pemulihan ekonomi cenderung relatif lebih tinggi pada kawasan di negara-negara Eropa dan juga Amerika Latin. Dengan begitu, diharapakan bisa mendukung pertumbuhan ekonomi global dan laju pertumbuhan di negara-negara berkembang di seluiruh dunia.

Ini Syaratnya, Jika Pendapatan Per Kapita RI Bisa Lampaui USD 10 Ribu

Ini Syaratnya, Jika Pendapatan Per Kapita RI Bisa Lampaui USD 10 Ribu

Diprediksikan dalam 25 tahun ke depan, pendapatan per kapita Indonesia bisa melampaui 5 kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini bisa diwujudkan jika melihat dari kerja keras selama 25 tahun terakhir pasca reformasi tahun 1998 silam.

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara pada saat Special Event InFest Inkubasi tahun 2021 yang diselenggarakan di Jakarta pada hari Senin, 20 September 2021 mengatakan bahwa, GDP per kapita kita bisa melonjak 5 kali lipat dari sebelumnya jikalau kita semua bisa bekerja keras dan bekerja lebih dari apa yang dilakukan pada sekarang ini.

Pembangunan perekonomian di Indonesia di mulai sejak tahun 1970. Pada waktu itu, pendapatan per kapita nasional masih sangat kecil. Namun setelah 20 tahun berjalan lamanya, seiring dengan perkembangan waktu. Pendapatan per kapita Repuiblik Indonesia mulai mengalami kenaikan atau perubahan ke arah yang lebih baik.

Namun siapa sangka, Indonesia kembali lagi jatuh pada tahun 1998. Hal itu disebabkan oleh krisis yang dialami pada tahun itu. Sehingga pendapatan per kapita nasional saat itu di angka USD 500 per kapita.

“Tahun 2019 kita sampai melewati sampai USD 4.000 per kapita, tetapi gegara pandemi Covid-19 yang muncul di Indonesia sekitar bulan Maret 2020, turun ke angka 3.800-3.900 per kapita,” tuturnya.

Pondasi Baru Semangat Baru

Pondasi Baru Semangat Baru

Suahasil pun sudah mengkalkukasikan, pada periode tahun 2000 sampai dengan tahun 2020, pendapatan per kapita secara nominal dapat mencapai USD 700 menjadi USD 4.000 atau setara 4 hingga 5 kali. Maka dari itu, dia optimis jika cara kerja dan pembangunan yang dilaksanakandengan cara yang sama dan lebih ditingkatkan bisa menghantarkan Indonesia untuk mempunyai pendapatan per kapita bisa mencapai di atas USD 10.000 pada 25 tahun yang akan datang.

“Kita harus dimaksimalkan bekerja sama kerasnya dengan 20 tahun lalu menuju ke 25 tahun sekarang dan bahkan bisa lebih keras lagi, dan ini semua harus dipersiapkan dengan rencana yang matang,” jelas dia.

Kondisi krisis pandemi Covid-19 yang dialami saat ini bukan menjadi halangan atau alasan untuk tidak bisa bangkit. Namun sebaliknya harus ada yang dipersiapkan untuk jangkan panjang dengan tujuan 25 tahun mendatang dengan membentuk pondasi yang kuat agar mampu bertahan lebih dalam menghadapi berbagai tantangan yang akan datang di masa depan.

Baca juga: Inilah ‘Timbunan’ Utang Keluarga Bakrie ke Negara, BLBI Sampai Lapindo

“Satu hal yang penting harus dilakukan saat menghadapi krisi ini refrom. Kita merencanakan itu supaya punya pondasi-pondasi yang kuat dan baru. Jadi untuk kegiatan ekonomi ini bisa bergerak dan bekerja dengan pondasi yang lebih baru,” lanjut dia.

Inilah ‘Timbunan’ Utang Keluarga Bakrie ke Negara, BLBI Sampai Lapindo

Inilah 'Timbunan' Utang Keluarga Bakrie ke Negara, BLBI Sampai Lapindo

Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) minggu lalu telah memanggil para anggota keluarga Bakrie yang masuk ke dalam lingkaran untuk skandal likuiditas di era krisis moneter tahun 1998 tersebut. Hal tersebut langsung diumumkan melalui surat kabar resmi nasional pada hari Rabu, 15 September 2021.

Para anggota keluarga Bakrie yang masuk daftar panggilan ialah Indra Usmansyah Bakrie dan Nirwan Dermawan Bakrie. Kedua orang tersebut merupakan debitur dari Bank Putera Multikarsa, yakni bank penerima BLBI, bank milik pengusaha Marimutu Sinivasan) dengan total hutang mencapai 22,67 miliar.

Keduanya diminta menghadap ke Ketua Pokja Penagihan dan Litigasi Tim C untuk menyelesaikan segala sangkut paut dan seluruh kewajibannya kepada Repbulik Indonesia (RI).

“Mereka diwajibkan untuk menyelesaikan hak tagih negara dalam dana BLBI sekurang-kurangnya sebesar Rp. 22.677.129.206,- dalam hal penyelesaian kewajibannya sebagai debitur Bank Putera Multikarsa,” dikutip dari pengumuman resmi yang ditandatangani oleh Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban.

Kedua anggota Bakrie itu yang menjadi bagian dari 13 obligor dan debitur yang telah dipanggil untuk menghadirkan pertemuan pada Jumat, 17 September 2021 minggu lalu. Mereka itu diminta untuk menghadap Ketua Pokja Penagihan dan Litigasi Tim C, yang beralamatkan di Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta Pusat pada pukul 09.00 sampai dengan 11.00 WIB, untuk menyelesaikan segala kewajibannya kepada negara.

Tidak hanya kali ini saja, keluarga Bakrie dipanggil oleh pemerintah pusat terkait utang ke negara. Sebelumnyha keluarga Bakrie yang awalnya didirikan oleh Achmad Bakriesejak tahun 1940 ini juga masih memiliki utang ke negara terkait peristiwa Lumpu Lapindo panas Sidoarjo.

Peristiwa atau bencana itu hingga kini dikenal dengan sebutan Lumpur Lapindo atau Lumpur Sidoarjo, yang merupakan peristiwa lumpur panas berada di wilayah pengeboran Lapindo Brantas Inc.
Tepatnya di Dusun Balongnongo Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Indonesia sejak tanggal 26 Mei 2006, sudah terjadi sekitar 15 tahun yang lalu.

Terkait denga utang Lapindo, keluarga Bakrie hingga kini belum melakukan penggantian rugi yang disebabkan sehingga pemerintah masih terus mengejarnya sampai detik ini. Pemerintah pun berkali-kali menegaskan untuk melakukan penagihan yang tidak akan dihentikan sampai kapan pun hingga utang-utang seluruh perusahaan milik Aburizal Bakrie itu dibayar lunas.

Selain itu, hal ini juga ditegaskan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (DJKN Kemenkeu) Rional Silaban ketika melakukan perbincangan dengan media massa. Menurutnya, hingga saat ini pihak Lapindo dengan jajaran Pemerintahan terus melakukan komunikasi terkait utang tersebut.

“Jadi Lapindo sudha melakukan surat-meyurat dan saat ini kita juga sudah melakukan kembali dalam memberikan tanggapan kepada pihak Lapindo,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Adapun utang terkait Lumpur Lapindo yang melilit keluarga Bakrie ini berawal dari Maret 2007. Pada saat itu, pemerintah mmeberikan dana talangan untuk mengganti rugi bencana alam yang disebabkan oleh LumpuR Panas Sidoarjo tersebut melalui Surat Perjanjian (SP) Pemberian Pinjaman Dana Antisipasi untuk Melunasi Pembelian Tanah dan Bangunan Warga Korban Luapan Semburan Lumpur Sidoarjo dalam Peta Area Terdampak tanggal 22 Maret 2007.

Saat itu, perusahaan Bakrie memperoleh pinjaman sebesar Rp. 781,68 miliar. Namun utang yang akan ditarik Pemerintah yaitu dana talangan talangan sebesar Rp. 773,8 miliar. Menurut catatan pinjaman pemerintah, perjanjian pinjaman tersebut memiliki masa tenor 4 tahun dengan suku bunga 4,8 persen.

Sedangkan denda yang telah disepakati ialah 1 banding 1000 per hari dari nilai pinjaman. Waktu perjanjian itu disepakati, pihak Lapindo akan mencicil sebanyak 4 kali sehingga tak perlu memmbayar denda dan akan lunas pada tahun 2009 lalu.

Namun, kenyataannya tak seperti itu. Sejak uang negara cair melalui surat perjanjian PRJ-16/MK.01/2015 tentang Pemberian Pinjaman Dana Antisipasi untuk Melunasi Pembelian Tanah dan Bangunan Warga Korban Luapan Lumpur Sidoarjo dalam Peta Area Terdampak 22 Maret 2007, Lapindo hanya mampu membayar cicilan sebanyak satu kali.

Jika dilihat dari total utangnya, Lapindo baru mengembalikan utang pemerintah sebesar Rp. 5 miliar dari total utang sebesar Rp. 773,8 miliar.

Piutang Dana Negara dalam Kasus Lapindo Masih Mancet Hingga Sekarang

Piutang Dana Negara dalam Kasus Lapindo Masih Mancet Hingga Sekarang

Pihak Badan Pemerika Keuangan (BPK) mencatat Lapindo Brantas Inc dan PT. Minarak Lapindo Jaya harus mengembalikan uang negara itu sebesar Rp. 1,91 triliun. Pembayaran itu meliputi pokok dana utang, bunga dan juga denda yang harus dilunasi Lapindo atas pinjaman dana talangan akibat luapan Sidoarjo, Jawa Timur.

Dalam situs resmi Warta BPK per tanggal 23 desember 2020, menyebutkan bahwa BPK merekomendasikan agar pemerintah terus melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung)dalam menyelesaikan permasalahan piutang dana lumpur Lapindo yang masih macet.

Rekomendasi dari BPK tersebut ditulis dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan Pusat tahun 2019 per tanggal 15 Juni 2020.

Baca juga: Ada 21 Bank yang Memberi Dukungan Proses Restrukturisasi Keuangan Waskita Karya

Ada 21 Bank yang Memberi Dukungan Proses Restrukturisasi Keuangan Waskita Karya

Ada 21 Bank yang Memberi Dukungan Proses Restrukturisasi Keuangan Waskita Karya

PT. Waskita Karya dikabarkan berhasil melakukan berhasil melakukan negosiasi dengan sekitar 21 bank dan berhasil mendapat dukungan penuh terhadapat proses restrukturisasi utang perseroan induk dengan fasilitas kredit sebesar Rp. 29,3 triliun atau setara dengan 100 persen dari total utang yang direstrukturisasi.
Bank-bank yang mendukung proses penuh restrukturisasi utang Waskita diantara:
1. Bank Rakyat Indonesia (BRI)
2. Bank Negara Indonesia (BNI)
3. Bank Mandiri
4. Bank Tabungan Pensiunan Negara (BTPN)
5. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BPD Jawa Barat dan Banten)
6. Bank Syariah Indonesia (BSI)
7. Bank Pembangunan Daerah DKI (DKI)
8. Bank Pan Indonesia (Panin Bank)
9. Bank Permata
10. Bank KEB Hana (KEB Hana Bank)
11. Bank CTBC Indonesia
12. Bank Maybank
13. Bank Shinhan
14. Bank SBI Indonesia
15. Bank Resona Perdania
16. Bank UOB
17. Bank of China
18. Bank QNB
19. Bank OCBC NISP
20. Bank CCB Indonesia
21. Bank BNP Paribas

Direktur Utama PT. Waskita Karya, Destiawan Soewardjono menyebutkan kesepakatan ini melengkapi proses penandatanganan perjanjian restrukturisasi perseroan induk yang telah dilaksanakan pada 25 Agustus 2021.

Pada kesempatan kali ini, Waskita telah mendapatkan dukungan dan kesepakatan melalui proses penandatangan Master Restructuring Agreement (MRA) dari tujuh perbankan.

Selanjutnya pada tanggal 15 September 2021, Waskita kembali mendapatkan dukungan dari 14 bank melalui penandatanganan perjanjian aksesi restrukturisasi perseroan induk.

“Jadi hingga saat ini ada sebanyak 21 bank yang telah mendukung penuh proses restrukturisasi perseroan induk yang memberikan perpanjangan masa kreditsampai lima tahun ke depan dengan tingkat suku bunga yang lebih kompetitif,” ujar Destiawan di Jakarta pada Minggu 19 September 2021.

Destiawan menjelaskan bahwa proses restrukturisasi merupakan bagian dari transformasi bisnis Waskita Karya yang tertulis dalam delapan stream penyehatan keuangan Waskita.

PT. Wijaya Karya Mengapresiasi Dukungan Para Perbankan

PT. Wijaya Karya Mengapresiasi Dukungan Para Perbankan

Destiawan juga menjelaskan bahwa transformasi ini merupakan komitmen perseroan untuk menjamin going concern perseroan dan mengelola fondasi keuangan yang lebih kuat dan juga implementasi prinsip untuk tata kelola yang baik pada seluruh elemen perseroan. “Perusahaan sangat berterima kasih dan mengapresiasi penuh dukungan para perbankan di Indonesia yang telah memahami proses restrukturisasi ini yang akan memberikan dampak positif terhadap kinerja perusahaan serta meningkatkan optimisme dan kepercayaan untuk seluruh pihak kepada perusahaan,” jelas Destiawan.

Baca juga: Citra Swarna Group Gandeng BTN Genjot Penjualan KPR EAZY

PT. Waskita Karya (Persero) juga menargetkan pertumbuhan kinerja positif dengan rata-rata pertumbuhan CAGR sampai dengan 25 persen pada tiga hingga lima tahun ke depan ini. Dampak positif untuk implementasi delapan stream penyehatan keuangan waskita juga mulai tercermin pada kinerja semester I tahun ini dengan mencatatkan laba bersih usahanya sebesar Rp. 33,5 miliar atau meningkat setara 102,7 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Program delapan stream penyehatan keuangan Waskita ini juga dijelaskan oleh Destiawan yang terdiri atas proses restrukturisasi perseroan induk dan juga anak usaha, penjaminan pemerintah, Penyertaan Modal Negara (PMN), right issue, penyelesaian konstruksi, divestasi aset jalan tol, implementasi GCG, dan manajemen risiko.

“Perseroan juga memperoleh dukungan penuh dari pemerintah pusat untuk melakukan percepatan pelaksanaan dalam strategi-strategi penyehatan keuangan di PT. Waskita Karya (Persero). Dengan merujuk pada implementasi stream penyehatan keuangan, semoga Wskita ke depannya dapat terus berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi nasional, terutama dalam pengembangan infrastruktur di Indonesia,” jelas Destiawan.

Citra Swarna Group Gandeng BTN Genjot Penjualan KPR EAZY

Citra Swarna Group Gandeng dengan BTN Genjot Penjualan KPR EAZY

Dampak pandemi Covid-19 yang sudah memasuki tahun kedua ini tidak menyurutkan langkah pengembang properti untuk terus berkreatif dan berinovasi dalam pengembangan dan pemasaran produknya. Seperti yang dilakukan oleh Citra Swarna Group yang menggandeng PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau biasa disebut dengan Bank BTN untuk terus menggenjot pemasaran hunian ciptaannya, melalui Program “KPR EAZY”

Kerja sama itu ditandai dengan Penandatangan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Bank BTN dengan Citra Swarna Group oleh irektur Utama (Dirut) Direktur Utama Citra Swarna Group Victor dan Senior Vice President Nonsubsidized Mortgage & Personal Lending Division (NSLD) Bank BTN Suryanti Agustinar beserta staf dan jajarannya.

Viktor menyakini bahwa dengan Program KPR EAZY akan berdampak dan memberikan angin segar kepada para konsumennya dikarenakan banyaknya kemudahan yang ditawarkan untuk kepemilikan tempat tingal pada proyek-proyek ciptaan Citra Swarna Group, sama halnya seperti Citra Swarna Grande dan Kartika Residence.

Kemudahan yang ditawarkan antara lain, bebas biaya provisi dan biaya administrasi, suku bunga mulai dari 4,99 persen fixed selama dua tahun, dan biaya prosesnya yang murah.

“Melalui kolaborasi ini, diharapkan bisa membantu dan mendorong pertumbuhan dan minat pembelian tempat tinggal dengan KPR yang berbagai macam produk yang kompetitif dan juga inovatif. Perlu diketahui, Program KPR EAZY ini berlaku untuk semua produk rumah atau hunian yang dibesut oleh Citra Swarna Group” jelasnya.

Baca juga: Angka PHK Naik Tajam, Klaim JHT BPJamsostek Meroket Rp. 26 T

Bank BTN Optimistis Tren Positif Perkembangan Ekonomi di Indonesia

Bank BTN Optimistis Tren Positif Perkembangan Ekonomi di Indonesia

Suryanti menambahkan, Program KPR Eazy akan terus berlaku hingga periode bulan Oktober 2021 dan ada kemungkinan bisa diperpanjang jika minat beli konsumen yang tinggi. Sementara itu, untuk target penjualannya sendiri yang dapat dihasilkan dari dua proyek ini sebesar Rp. 45 miliar hingga Rp. 55 miliar dengan masa durasi selama satu bulan.

Maka dari itu, untuk mengejar pertumbuhan mencapai 8 persen, di fase kedua masa pandemi Covid-19 ini Bank BTN sedang gencar dan secara terus-menerus untuk menggenjot pemasaran kredit pengembangan properti sebagai bisnis intinya, yang salah satunya adalah berkolaborasi dengan para pengembang elite dan pilihan, seperti Citra Swarna Group.

“Angka posotif kasus Covid-19 makin hari makin melandai dan tren positif pengembangan perekonomian di Tanah Air saat ini membuat kami sangat yakin dan optimistis bahwa target penjualan dalam Program KPR EAZY ini dan pertumbuhan KPR secara korporasi sebesar 8 persen bisa dicapai.” ujarnya.

Produk hunian terlaris yang terletak di pusat wilayah Karawang seperti Citra Swarna Grande dan Kartika Residence, menghadirkan konsep rumah hunian dengan konsep yang berbeda dari produk properti lainnya yang ditawarkan. Seperti Kawasan Mandiri yang terintegrasi denganbeberapa fasilitas pendukung (one stop living) diantaranya tempat ibadah, pusat kuliner, pusat komersial, pusat olahraga, pasar bersih, waterpark, dan tempat wisata seperti danau.

Saat ini contohnya seperti properti Kartika Residence sedang memasarkan produk terbarunya, yaitu Cluster Kahuripan. Dengan mengusung tema konsep yang ikonik dan merupakan hunian terbesar pertama di wilayah Karawang. Kluster tersebut dihargai mulai dari Rp. 500 jutaan per unitnya menjadi daya tarik tersendiri bagi para konsumen. “Dengan harga yang dibandrol segitu, artinya konsumen yang tertarik untuk membelinya dnegan sistem kredit bisa dicicil Rp. 2 jutaan per bulannya, dan konsumen sudah bisa mendapatkan rumah idaman yang modern dan yang tak kalah menariknya ialah fasilitas yang diterimanya yang super lengkap di pusat Karawang, “jelas Victor.

Perekonomian di Indonesia Terus Mengalami Pemulihan, Ini Buktinya

Perekonomian di Indonesia Terus Mengalami Pemulihan, Ini Buktinya

Selama periode bulan Agustus, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis bahwa nilai ekspor terus mencapai USD 21,42 miliar. Jika dibandingkan dengan bulan Juli 2020, naik 20,95 persen dan periode bulan Agustus naik hingga 64,10 persen.

Nilai ekspor yang dicatat BPS tersebut merupakan rekor tertingggi baru bagi ekspor Indonesia. Setelah sebelumnya pernah terjadi di bulan Agustus 2011 sebesar USD 18,60 miliar.

Menurut Airlangga Hartanto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan bahwa peningkatan kespor tersebut membuktikan bahwa Indonsia sudah kembali ke tahap pemulihan ekonomi pasca kesulitan ekonomi yang dihadapi akibat pandemi Covid-19.

“Pencapaian yang diraih melalui peningkatan ekspor ini menngindikasikan bahwa pemulihan perekonomian Indonesia Indonesia akan terus berlanjut seiring dnegan berjalannya pemulihan permintaan pasar global” ungkap Airlangga, di Jakarta pada Kamis 16 September 2021.

Peningkatan ekspor pada periode Agustus 2021 disebabkan oleh meningkatnya ekspor non migas yakni 21,75 persen yang semula dari USD 16,721 juta menjadi USD 20,456 juta. 94,50 persen dipegang peranannya oleh ekspor non migas terhadap total nilai ekspor periode bulan Januari hingga Agustus 2021.

Peningkatan terbesar pada ekspor non migas Agustus 2021 terjadi pada minyak hewan atau nabati dan lemak sebesar USD 1,544 juta. Jika dilihat dari sektornya, ekspor non migas hasil industri pengolahan periode bulan Januari hingga Agustus 2021 naik mencapai 34,12 persen dibanding periode yang sama pada tahun 2020.

“Performa yang bernilai positif ini pada ekspor Indonesia tidak lepas dari peranan berbagai pihak diantaranya kontribusi para pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang mampu bertahan ditengah hantaman akibat dari pandemi Virus Covid-19,” kata Airlanga.

Hal ini dibuktikan dengan kenaikan dua komoditas ekspor industri pengolahan yang berbasis pada sektor pelaku UKM dan UMKM. Ekspor kayu dan barang-barang yang terbuat dari kayumencapai hingga USD 2,55 miliar dan adalagi furtine mencapai USD 1,73 miliar. Selain itu, dua komoditas ini termasuk dalam 20 kontributor utama pada ekspor Indonesia di sepanjang periode 2020.

Sinergi Antar Kementerian dan Kelembagaan di RI

Sinergi Antar Kementerian dan Kelembagaan di RI

Airlangga juga menjelaskan bahwapemerintah akan terus berupaya dalam menjaga peningkatan dan performa ekspor Indonesia. Maka dari itu dibuthkan sinergi antar kementerian dan kelembagaan untuk meningkatkan daya saing para pelaku bisnis seperti UKM dan UMKM yang berorientasi ekspor melalui aistensi dan fasilitas fiskal, pengembangan pangsa pasar baik lokal maupun ekonomi, meningkatkan daya saing antar pihak, pembiayaan nilai ekspor, dan juga penyediaan ekspor serta sistem informasi UKM dan UMKM yang berorientasi ekspor.

Baca juga: Angka PHK Naik Tajam, Klaim JHT BPJamsostek Meroket Rp. 26 T

Angka PHK Naik Tajam, Klaim JHT BPJamsostek Meroket Rp. 26 T

Angka PHK Naik Tajam, Klaim JHT BPJamsostek Meroket Rp. 26 T

Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Ketenagakerjaan atau sering disebut BPJamsostek mengatakan bahwa klaim manfaat untuk program Jaminan Hari Tua (JHT) meningkat pesat selama pandemi Covid-19 hingga menyentuh angka Rp. 26 T. Anggoro Eko Cahyo selaku Direktur Utama (Dirut) BPJS Ketenagakerjaan menyatakan bahwa lonjakan klaim program JHT terjadi akibat dari banyaknya karyawan yang dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat pandemi Covid-19.

“Klaim prognosa melebihi anggaran yang sudah diestimasi yang semula besarnya klaim 2021. Hal ini disebabkan dari banyaknya angka pengangguran dan keluar dari pekerjaan tersebut, maka klai, program manfaat JHT meroket sangat tajam,” kata Anggoro saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI pada Rabu, 15 September 2021.

Dirinya memprediksi dengan terjadinya pembengkakan angka klaim JHT tersebut hingga sampai akhir tahun ini bisa mencapai Rp. 41 triliun.

Jumlah tersebut naik dari catatan sebelumnya di sepanjang tahun 2020 mencapai Rp. 37 triliun, kemudian di tahun 2019 mencapai Rp. 30 triliun dan 2 tahun sebelumnya yakni di tahun 2018 mencapai Rp. 28 triliun.

Menurutnya, pandemi virus Covid-19 juga berdampak bagi jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Walau demikian, jika dilihat dari pertumbuhan peserta sepanjang tahun 2021 bisa mencapai sebesar Rp. 11,4 juta peserta. Namun peserta yang tidak bekerja akibat PHK juga lebih besar dari angka pertumbuhannya.

Baca juga: Menteri PPN Menargetkan Tahun 2022 Jadi Tahun Penting untuk Pemulihan Ekonomi

BPJS Ketenagakerjaan Optimis Hadapi Pandemi Covid-19

BPJS Ketenagakerjaan Optimis Hadapi Pandemi Covid-19

Ia juga mencatat pada periode bulan Agustus 2021, jumlah kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan turun drastis menjadi 29,2 juta orang. Jika dibandingkan dari data pada tahun 2019 atau sebelum pandemi melanda Tanah Air, jumlah kepesertaanaktif BPJS Ketenagakerjaan bisa mencapai 35 juta orang.

“Sebenarnya ada pertumbuhan kepesertaan baru sebanyak 12 juta orang. Namun karena memang jumlah yang keluar sebagai peserta juga cukup tinggi akibat lonjakan kasus PHK dan berhentinya dari pekerjaan,” pungkasnya.

Kendati demikian, dirinya berharap dan optimis bahwa sepanjang akhir tahun 2021 ini, jumlah pertumbuhan kepesertaan bisa naik antara kisaran 20 sampai 30 juta orang.

Jika dilihat dari sisi iuran, ia mengatakan per bulan Agustus 2021 iuran kepesertaan terkumpul hingga mencapai Rp. 51 triliun. Sedangkan untuk target akhir tahun 2021 sendiri ialah sebesar 77 triliun.

“Kami pihak BPJS Ketenagakerjaan optimistis dan melihat iuran masih on track (sesuai target). Namun jika kita bandingkan di 3 tahun terakhir per bulan Desember 2018 total iuran mencapai Rp. 66 triliun, untuk bulan Desember 2019 sebesar Rp. 74 triliun dan untuk periode tahun lalu yakni per Desember 2020 turun sedikit sebesar Rp. 73 triliun,” lanjut Anggoro

Menteri PPN Menargetkan Tahun 2022 Jadi Tahun Penting untuk Pemulihan Ekonomi

Menteri PPN Menargetkan Tahun 2022 Jadi Tahun Penting untuk Pemulihan Ekonomi

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan bahwa tahun 2022 merupakan tahun yang penting untuk pemulihan ekonomi nasional. Di dalam Rencana Kerja Kerja Pemerintah (RKP), Bappenas merencanakan untuk pelaksanaan dalam berbagai macam proyek besar yang diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan untuk berfokus pada pembangunan lainnya.

Materi yang disampaikan Bappenas disebutkan bahwa dengan intervensi yang tepat dan cepat dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia berpotensi dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2045 yang diperkirakan mencapai hingga 6,3 persen.

Dengan kebijakan yang tepat dan tidak sekadar business as usual sangat penting dalam mengembalikan lintasan pertumbuhan ekonomi menuju negara dengan berpendapatan tinggi (high-income country) pada tahun 2045.

Menurut Suharso hal ini sangatlah penting karena ekonomi Indonesia telah lama tumbuh di bawah potensialnya sejak tahun 2014. Tidak hanya itu, sebelum pandemi Covid-19 melanda Tanah Air, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga selama ini stagnan di level 5. Akhirnya semakin melemahkan perekonomian sehingga tidak mampu naik ke level yang lebih tinggi dan terkontraksi -5,32 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada tahun 2020.

Baca artikel terkait: Ekonomi Indonesia Diyakini Bisa Tumbuh 7 %, Ini Syaratnya Kata Pendiri Indef

Syarat untuk menjadi negara maju dan berpendapatan tinggi pada tahun 2045 ialah rata-rata dari pertumbuhan ekonomi Indonesia harus melampaui 5 persen. Meski demikian, ia optimis bahwa ekonomi Indoneia pada tahun 2022 mengalami peningkatan berdasarkan sejumlah proyeksi dari berbagai lembaga internasional.

Pemerintah Menargetkan Indonesia Menjadi Negara Maju Tahun 2045

Pemerintah Menargetkan Indonesia Menjadi Negara Maju Tahun 2022

Seperti yang dikatakan oleh International Monetary Fund (IMF) bahwa pihaknya memproyeksikan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,9 persen pada tahun 2022. Adapun World Bank atau Bank Dunia juga memproyeksikan sebesar 5 persen, OECD memproyeksikan 5,1 persen, dan Asian Development Bank (ADB) memproyeksikan 5 persen.

“Kalau kita lihat dari proyeksi antara World Bank, IMF, OECD, dan ADB, semuanya itu merasa ada optimisme untuk rebound di tahun 2022 mendatang. Dalam artian, pandmei ini bisa ditekan lajunya dengan vaccination gap di dunia itu mulai teratasi,” ujarnya.

Suharso juga menambahkan bahwa pemerintah perlu melakuakn terobosan kebijakan yang tepat sasaran agar pertumbuhan ekonomi nasional dapat tercapai. Sehingga target pemerintah untuk bisa menjadi negara maju pada tahun 2045 dalam terlaksana dengan baik.

Sebenarnya pemerintah juga sudah menyiapkan berbagai program pembangunan untuk bisa mendorong tercapainya pertumbuhan ekonomi nasional. Meski demikian, program ini bisa dicapai dengan adanya kerja sama dalam lintas sektoral, di pemerintah daerah, dan juga melalui serangkaian proses politik yang ada di DPR.

“Untuk ke depannya, RKP 2022, pemerintah sudah merencanakan pelaksanaan dalam berbagai proyek utama dengan tujuan yang diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan pembangunan lainnya,” pungkasnya.

Ekonomi Indonesia Diyakini Bisa Tumbuh 7 %, Ini Syaratnya Kata Pendiri Indef

Pendiri Indef Yakin Ekonomi Indonesia Bisa Tumbuh 7 Persen, Ini Syaratnya

Didik J Rachbini Pendiri Institure for Development of Economics and Finance (Indef) mengatakan bahwa strategi menarik investasi bisa mendorong ekonomi Indonesia bisa tumbuh hingga 7 persen. Di sisi lain juga harus ada dorongan dari pemerintah untuk industri yang berdaya saing dan berorientasi ekspor.

“Pada saat ini kita bisa menerobos stagnasi di angka 5 persen, saya mengusulkan gunakan strategi industri, investasi, dan ekspor,” jelas Didik di Jakarta pada Rabu 8 September 2021.

Maka dari itu, pemerintah harus mendorong investasi ke sektor industri agar bernilai tambah. Dengan begitu, negara bisa mendapatkan sumber pendapatan dan mesin pertumbuhan untuk ekonomi yang lebih masif.

Lebih dari itu, hasil produksi dari industri harus bisa diekspor. Maka proses ekspor dalam produk ini juga harus dilakukan agar lebih efisien. “Pada saat ekspor, upaya efisiensi harus dilakukan oleh pabrik,” menurutnya.

Didik juga menilai kekuatan ekonomi di dalam suatu negara bisa diukur dari hasil produk yang dihasilkan. Sehingga ketika bersaing di pasar internasional bisa terlihat apakah nasibnya akan menjadi lebih baik. Kondisi yang seperti ini bisa didukung oleh strategi investasi yang berdaya saing dan berkualitas. Kemudian dari pada itu, sektor-sektor industri yang lebih dominan harus dikembangkan.

Strategi Ekspor Industri

Strategi Ekspor Industri

Strategi promosi ekspor ini akan menghapus berbagai permasalahan melalui penyesuaian struktural pada produksi yang efisien untuk bisa dan mampu berdaya saing di kancah pasar internasional. Maka dampaknya akan memperkuat posisi eksternal yaitu gejolak di perekonomian internasional dan devisa negara.

Selain itu, strategi ini juga akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan proses substitusi barang manufaktur. Meski demikian, selain di sektor ekonomi masih dapat dilakukan investor dalam sektor pariwisata dan sektor kuliner. Karena dengan investasi tersebut, bisa menghasilkan dolar untuk Indonesia.

Baca artikel terkait: Indonesia Berpotensi Jadi Negara Kelas Menengah Atas

Namun, dalam hal ini, investasi bukan merupakan satu-satunya yang harus menjadi strategi dan inti yang diusulkan. Sektor pariwisata juga bisa menjadi investasi namun harus fokus ke hal utama yakni ke dunia industri,” paparnya.

“Kalau kita bisa menekan angka covidnya, tanpa membuat guncangan di ekonomi, ini lah yang dinamakan keberhasilan. Dan target kita kurang lebih sekitar 7 persen harus bisa tercapai. Kalau itu bisa tercapai, Insya Allah kita pada kuartal berikutnya akan lebih memudahkan. Sehingga ekonomi bisa tumbuh dan terus berkembang untuk masa depan nanti” ungkapnya.

Indonesia Berpotensi Jadi Negara Kelas Menengah Atas

Indonesia Berpotensi Jadi Negara Kelas Menengah Atas

Negara-negara yang termasuk bagian dari Asia Timur sudah sukses masuk menjadi golongan negara maju. Itu semua disebabkan karena negera-negara tersebut merubah cara pandang dengan menguasai rantai pasok perdagangan global bukan lagi mengelola komoditas primer.

Ahmad Erani Yustika, Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Brawijaya mengatakan bahwa negara-negara di Asia Timur mampu mengubah rantai pasok domestik hingga kapasitasnya menjadi rantai pasok global atau internasional.

“Mereka yang termasuk bagian dari negara-negara di kawasan Asia Timur mampu mengubah rantai pasok dari yang domestik menjadi ke global sehingga mampu menguasai pasok global”ujar Erani pada Rabu, 8 Septermber 2021.

Lain halnya dengan Indonesia, yang posisi daya tawarnya bukan dari sektor industri. Diperkirakan Indonesia di tahun 2030 sudah menjadi negara dengan pendapatan menengah keatas. Karena jika dilihat dari populasi pendukduknya yang 20 persen atau 50 sampai 60 juta orang sudah masuk dalam jajaran orang dengan kelas menengah tinggi.

“Ada sekitar 20 persen dari jumlah penduduk di Indonesia atau setara dengan 50-60 juta sudah termasuk orang-orang dengan kelas menengah atas. Karena daya belinya yang sangat tingg dna luar biasa bisa menggerakan ekonomi di dalam negeri,” katanya.

Untuk Menjadi Negara Maju, Ada Beberapa Isu yang Harus Dikelola

Untuk Menjadi Negara Maju, Ada Beberapa Isu yang Harus Dikelola

Pendapatan per kapita orang-orang dengan kelas menengah tinggi ini sama dengan pendapatan per kapita negara Malaysia. Hal ini yang bisa dijadikan modal untuk membawa indonesia untuk masuk ke dalam pasar global karena potensinya yang sangat besar dan bisa ditingkatkan lagi bila terus dijaga.

Maka dari itu, ada sekita tiga isu yang harus dikeloka oleh Indonesia dari sejak dini untuk menjaga pemerataan perutumbuhan ekonomi yang kian meningkat ini. Isu yang pertama yaitu isu-isu demokrasi yang berkaitan dengan pemerataan ekonomi dalam berbagai sektor.

Isu kedua yaitu tentang literasi digital. Saat ini dan di masa depan, teknologi sudah tidak bisa dipisahkan lagi dalam kehidupan kita. Sudah menjadi kebutuhan primer untuk semua manusia di seluruh dunia. Maka dari itu perbaikan dan pemerataan akses digital teknologi harus selalu dikelola dengan baik.

Isu yang ketiga yakni iklusivitas investasi. Dalam hal ini, pengggunaan teknologi dan informasi sudah tidak dapat lagi dipisahkan. Ini juga termasuk pemerataan investasi dan kelestarian alam lingkungan. Masyarakat Indonesia harus melek finansial dan  juga melek digital agar bisa hidup berdampingan teknologi yang canggih ini.

Baca juga artikel lain: Tok! Jokowi Resmi Revisi Penetapan Harga BBM, Ini Rinciannya

Tok! Jokowi Resmi Revisi Penetapan Harga BBM, Ini Rinciannya

Jokowi Ubah Aturan Penetapan Harga BBM

Presiden Joko Widodo Resmi mengubah aturan penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak (BBM). Perubahan aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 69 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 191 tahun 2014 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Penyediaan, dan Pendistribusian, 

Perpres ini diresmikan pada tanggal 3 Agustus 2021 di Jakarta, dan berlaku sejak diundangkan pad tanggal 3 Agustus 2021. Terdapat beberapa pasal yang mengalami revisi, seperti pada pasal 9, pasal 20, dan pasal 20A mengalami perubahan; pasal 8A yang disisipkan sebanyak lima ayat; dan pasal 14, pasal 14A, pasal 16, pasal 16A yang mengalami perubahan.

Di dalam Perpres tersebut mengatur terkait penugasan, penyediaan, dan pendistribusian jenis BBM khusus penugasan dan BBM tertentu. BBM khusus penugasan seperti jenis bensin RON 88 atau Premium kepada para Badan Usaha. Sedangkan untuk BBM tertentu seperti jenis solar (gas oil) dan minyak tanah (kerosene).

Ketentuan Mengenai Harga Jual Tertulis Dalam Perpres yang Baru

Presiden Joko Widodo merevisi aturan penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak (BBM)

Rinciannya adalah sebagai berikut:

Pasal 1 yakni Menteri diberikan wewenang untuk menetapkan harga jual eceran dengan jenis BBM Khusus Penugasan dan BBM Tertentu. Di pasal 2 dijelaskan bahwa harga jual eceran jenis BBM Khusus Penugasan dan BBM Tertentu harga nominalnya sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Lalu di pasal 3 menjelaskan bahwa jenis BBM Tertentu hanya untuk Minyak Tanah (Kerosene) akan diberikan subsidi untuk setiap liternya. Kemudian di pasal 4 menjelaskan bahwa jenis BBM Tertentu untuk setiap liternya dihitung dengan perincian terdiri dari harga dasar ditambah PPN dikurangi subsidi, dan ditambah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

Baca artikel lainnya: Kartu Prakerja Sudah Sampai Gelombang 20, Begini Cara Daftarnya

Untuk pasal 5, harga jual eceran jenis BBM Khusus Penugasan untuk setiap liternya dihitung dengan formula sama seperti jenis BBM Tertentu, yang membedakan adalah untuk jenis BBM ini ditambah biaya tambahan seperti biaya tambahan pendistribusian di wilayah penugasan. Di pasal 6, Menteri berwenang memberikan dan menetapkan PBBKB untuk perhitungan harga jual eceran jenis BBM Khusus Penugasan dan jenis BBM Tertentu berupa Minyak Solar (Gas OiI). Kemudian di pasal 7 sesuai dengan penjelasan seperti di pasal 1 yakni Menteri yang bertugas di bidang perekonomian. Di pasal 8, Menteri dapat menetapkan harga jual eceran berbeda dengan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dan ayat 5 dengan mempertimbangkan: kemampuan keuangan negara, kemampuan daya beli masyarakat dan ekonomi riil serta sosial masyarakat yang dipimpin oleh menteri di bidang perekonomian.

Kartu Prakerja Sudah Sampai Gelombang 20, Begini Cara Daftarnya

Kartu Prakerja Sudah Sampai Gelombang 20, Begini Cara Daftarnya

Mengutip laman resmi instagram Kartu Prakerja, pengumuman untuk pendaftaran kartu prakerja gelombang 20 sudah dibuka pada Kamis 9 September 2021.

Untuk para peserta yang dari awal gelombang hingga gelombang ke-19 masih gagal, kalian bisa mencoba mendaftarkan diri kembali. Untuk pendaftarannya masih sama seperti yang diketahui, peserta membuka dan mendaftarkannya di situs resmi prakerja.go.id.

Jika masih ada yang bingung cara mendaftarnya, berikut langkah-langkah yang bisa kalian ikuti untuk mendaftar menjadi peserta Kartu Prakerja gelombang 20.

Daftar Kartu Prakerja Gelombang ke-20

1. Buka situs web resmi kartu pakerja di www.prakerja.go.id
2. Setelah masuk, pilih menu “Daftar Sekarang”
3. Tulis nama lengkap, alamat email atau surel (surat elektronik), dan password.
4. Kemudian buka email kalian untuk mengonfirmasi akun yang akan di daftarkan tersebut
5. Setelah berhasil untuk konfirmasi akun prakerja, buka kembali website www.prakerja.go.id

Lengkapi Data Diri

1. Masukkan kembali email dan password yang sudah di daftarkan
2. Lengkapi data diri kalian yang lengkap, seperti nama lengkap, alamat lengkap rumah, dan lain sebaginya
3. Upload foto KTP kalian dengan jelas
4. Masukkan nomor handphone kalian dan kode OTP (One Time Password) yang dikirim melallui nomor handphone kalian

Wajib Mengikuti Tes Kemampuan Dasar dan Motivasi. Kemudian, pilih gelombang yang akan diikuti dan klik tombol ‘gabung sekarang’ Sebagian orang bisa mendaftar ke program berikut namun ada juga yang tidak bisa mendaftar dikarenakan tidak memenuhi kriteria dari program tersebut.

Syarat Mendaftar Kartu Prakerja Gelombang 20

Syarat Mendaftar Kartu Prakerja Gelombang 20

Menurut situs resmi prakerja.go.id, inilah syarat-syarat untuk bisa mendaftar kartu prakerja, antara lain:

1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang berusia 18 tahun keatas
2. Tidak sedang mengikuti kegiatan pendidikan formal maupun non formal
3. Saat ini masih mengganggur dan sedang mencari pekerjaan, karyawan yang derdampak akibat kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang butuh keterampilan dan peningkatan kemampuan dan kompetensi kerja, seperto contohnya karyawan atau buruh pabrik yang diputuskan hubungan kerjanya, pekerja bukan penerima upah seperti pengusaha kecil, para usaha mikro dan kecil menengah
4. Bukan merupakan anggota dari pejabat negara, ASN, PNS, Polri, TNI, para pejabat pemerintahan di lingkungan daerah dan Direksi/Komisaris/Dewan Pengawas pada badan BUMN ATAU BUMD
5. Dalam 1 keluarga atau Kartu Keluarga (KK) hanya diperbolehkan mendaftar Kartu Prakerja maksimal 2 NIK saja

Baca artikel lain: Investasi Emas Bisa Jadi ‘Sultan’? Syaratnya Cuma Ini

Demikian informasi terbaru tentang Kartu Prakerja gelombang 20 mulai dari jadwal, cara mendaftar, dan juga syarat-sayarat untuk mendaftarnya. Selamat berjuang.

Proyek Kereta Cepat, KAI Butuh Modal Gede Segini Kisarannya

KAI akan menjadi pemegang saham mayoritas di konsorsium proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

PT. Kereta Api Indonesia (Persero) atau yang sering disebut dengan KAI akan menjadi ‘Bos’ untuk Kereta Cepat Jakarta-Bandung. PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk merupakan lead konsorsium sebelumnya yang akan digantikan oleh KAI.

Rencana tersebut dijabarkan oleh Mahendra Vijaya yang merupakan Sekretaris Perusahaan Wijaya Karya. Menurutnya, KAI juga akan menambahkan modal di PT. Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI).

PSBI merupakan induk konsorsium yang beranggotakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni Wijaya Karya, KAI, Jasa Marga (Persero) Tbk, dan PT. Perkebunan Nusantara VIII atau PTPN VIII.

60 persen saham di proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dimiliki oleh konsorsium ini, yakni PT. Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Sisanya dimiliki oleh Beijing Yawan HSR Co.Ltd.

Menurut data yang dihimpun, pemegang saham terbesar di PSBI ialah Wijaya Karya dengan total 38 persen. Kemudian 25 persen untuk masing-masing dimiliki oleh KAI dan PTPN VIII dan sisanya 12 persen dipegang oleh Jasa Marga.

“Menuru data informasi yang tercatat, KAI akan menambah setoran modalnya ke PSBI yang merupakan pemegang saham diantara yang lainnya.” ujar Mahendra kepada awak media.

Kalau pemegang saham mayoritas ialah KAI, maka kewajiban dan hak KAI di proyek tersebut juga besar. Kewajiban yang harus dilakukan yaitu menambah modal semakin besar dan keuntungan yang didapat akan semakin besar merupakan haknya.

“Jika ingin mengetahui lebih jelasnya, silakan konfirmasi ke humas Kementerian BUMN karena hal tersebut wewenang pemerintah bukan KAI” terangnya.

Namun yang pasti, KAI siap menjadi lead konsorsium jika diberikan kewenangan oleh pemerintah. Kemudian ia juga tidak mau lebih banyak berbicara soal rencana tersebut.

“Pada prinsipnya, KAI selalu siap mengikuti aturan yang menjadi kebijakan dari pemerintah” ujar Joni.

Baca juga: Investasi Emas Bisa Jadi ‘Sultan’? Syaratnya Cuma Ini

Biaya Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Jadi Membengkak

Toto Pranoto, peneliti BUMN Research Group Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LM FEB UI) menyebut bahwa perubahan komposisi saham mayoritas PSBI berkaitan dengan kinerja perusahaan yang makin memburuk pada tahun 2020 lalu.

“Hal yang menyebabkan kinerja Wijaya Karya memburuk dikarenakan mengalami kesulitan akibat efek pandemi covid19. Maka, leader konsorsium tidak bisa dipertahankan lagi” ujar Toto

Menurut catatan keuangan Wijaya Karya, perusahaan mengalami penurunan dalam hal laba bersih dari Rp. 2,28 triliun menjadi Rp. 185,76 miliar pada tahun 2020 kemarin.Pendapatan juga menurun dari Rp. 27,21 triliun menjadi Rp. 16,53 triliun.

Laba bersih perusahaan tersebut yang kian merosot pada awal semester 1 2021, turun 66 persen dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp. 250,41 miliar dan hanya mengantongi Rp. 83,41 miliar per Juni 2021.

KAI menyebutkan bahwa kebutuhan investasi proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung mengalami pembengkakan dari Rp. 86,67 triliun menjadi sekitar Rp. 114,24 triliun.

Investasi Emas Bisa Jadi ‘Sultan’? Syaratnya Cuma Ini

Investasi Emas Bisa Jadi 'Sultan'? Syaratnya Cuma Ini

Menjadi Sultan adalah mimpi bagi banyak orang di dunia. Siapa sih orang yang tidak mau kaya? Ternyata ini bisa diraih meski status klaian hanya sebagai karyawan mengingat gaji yang kalian terima itu hanya cukup untuk membiayai hidup tiap bulannya.

Siapa yang tahu nasib kalian sepuluh atau dua puluh tahun mendatang akan seperti apa. Bisa saja yang saat ini hobinya rebahan ternyata bisa menjadi sultan nantinya. Intinya usaha tidak akan mengkhianati hasilnya.

Sebenarnya bukan hanya kerja keras hingga larut malam yang membuat kalian kaya raya, namun dari cara kalian mengelola keuangan pribadi sendiri sejak dini sehingga ke depannya nanti bisa menikmati hasil jerih payah sambil bersantai.

Ini berarti kalian harus melek secara finansial bagaimana cara menata keuangan sendiri, pengeluaran dan pemasukan harus betul-betul diatur dan hindari hutang yang sifatnya foya-foya. Mampu mengalokasikan penghasilan kalian untuk masa depan dan jangan tergiur belanja karena promo heboh.

Untuk saat ini, yang terpenting belanja sesuai kebutuhan bukan sesuai keinginan semata. Karena akan jadi sia-sia belaka jika sudah tak terpakai nantinya.

Nah bagi kalian yang mempunyai penghasilan pas-pasan saat ini, disarankan untuk berinvestasi di emas. Dikarenakan akan memberikan keamanan finansial serta emas terbukti dapat tahan terhadap inflasi.

Investasi Emas Terbukti Menjadikan Kalian ‘Sultan’, Berikut Caranya

Investasi Emas Terbukti Menjadikan Kalian 'Sultan', Berikut Caranya

Untuk kalian yang makin penasaran bagaimana cara meraup cuan yang sangat tinggi, berikut beberapa cara investasi emas untuk pemula.

1. Harus komitmen demi masa depan

Jika kalian ingin merasakan hasil dari investasi emas ini, kesabaran dan ketaatan yang tinggi serta komitmen yang kuat merupakan kunci utama yang harus kalian punya. Kalian harus mengerti bahwa investasi itu adalah menabung untuk hari depan baik yang sifatnya jangka panjang maupun jangka pendek, tervasuk investasi emas. Untuk kalian yang ingin merasakan hasilnya berinvestasi di emas sekurang-kurangnya investasi selama 5-10 tahun untuk jangka panjang. Maka dari itu, kalian harus fokus dan komitmen demi masa depan yang ingin dicapai.

2. Memastikan tujuan dalam berinvestasi emas

Banyak orang tidak punya tujuan atau goals dalam berinvestasi. Maka, pastikan terlebih dahulu tujuan kalian dalam berinvestasi emas ini. Cara investasi emas yang baik dan benar iaalah dengan mengetahui tujuan akhirnya dan bisa dijadikan target seperti biaya hari tua nanti, biaya pernikahan dan pendidikan, atau pun yang lainnya.

3. Selalu memantau perkembangan harga emas secara berkala

Investasi dimanapun selalu mengalami pasang surut harganya, maka dari itu jika kalian sedang berinvestasi emas cara terbaik yakni selalu update perkembangan harga emas secara berkala atau up to date. Untuk memantau harga emas sekarang tidaklah sulit, sekarang banyak aplikasi untuk investasi emas. Namun perlu diperhatikan, jangan sembarang pilih aplikasi untuk investasi emas, carilah yang sudah diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BAPPEBTI.

4. Beli emas di tempat yang terpercaya

Ini sangat penting untuk kalian semua, jangan sampai kalian salah beli alias terkena investasi bodong. Cari tempat yang resmi yang menyertakan surat-surat atau sertifikatmya. Rekomendasi tempat terpercaya dalam berinvestasi emas adalah di PT. Pegadaian dan PT. ANTAM yang merupakan bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Baca juga: Prediksi Nilai Tukar Rupiah Hari Ini, Menguat Lagi?

Itulah beberapa cara investasi emas untuk pemula. Hingga saat ini emas masih menjadi investasi favorit di sebagian masyakarat Indonesia. Penting untuk diperhatikan, jangan sampai tergiur untuk membeli emas di tempat yang kurang kredibel yang memberikan hasil sangat tinggi. Pelajari dahulu tempatnya kemudian pantau terus perkembangan harga emas secara berkala.

Prediksi Nilai Tukar Rupiah Hari Ini, Menguat Lagi?

Prediksi Nilai Tukar Rupiah Hari Ini, Menguat Lagi?

Hari ini, Selasa, (7/9/2021) diprediksikan dalam pasar nilai tukar rupiah terharap dolar Amerika Serikat (AS) akan mengalami penguatan. Hal ini terlihat dari pasar Non-Deliverable Market (NDF) yang sudah menunjukkan tanda-tanda.

Pasar NDF merupakan salah satu instruksi yang memperdagangkan mata uang tertentu dalam jangka waktu tertentu dengan patokan kurs tertentu juga. Pasar NDF hanya tersedia di negara-negara yang menjadi pusat keuangan perdagangan internasional.

Negara-negara itu diantaranya New York, Singapura, Hong Kong dan juga London. Untuk di Indonesia sendiri belum ada pasar NDF sebelumnya.

Seringkali pasar NDF ini mempengaruhi psikologis dalam pembentukan harga di pasar spot. Padahal sebelumnya, pasar NDF ini dulunya hanya dimainkan oleh investor-investor asing. Namun seringkali kurang memahami kondisi fundamental dalam perekonomian di Indonesia.

Maka dari itu, Bank Indonesia (BI) membentuk pasar Domestic Non Deliverable Forward (DNDF). Pasar DNDF ini sendiri merupakan transaksi derivatif standar (plan vanilla) berupa transaksi forward yang dilakukan dengan mekanisme fixing dan juga mta uang dalam penyelesaiannya dalam Rupiah.

Respons Negatif Pasar yang Membuat Rupiah Menguat

Respons Negatif Pasar yang Membuat Rupiah Menguat

Josua Pardede selaku VP Economist Permata Bank mengatakan, prediksi penguatan rupiah hari ini dikarenakan respon negatif pasar terhadap data Non-Farm Payroll (NFP) pada periode Agustus kisaran 235 ribu, yang pada bulan sebelumnya lebih rendah sebesar 1,05 juta.

Perdagangan pada hari ini, Selasa (7/9/2021) menurutnya, masih cukup terbuka sehingga peluang terhadap penguatan rupiah masih ada. Sentimen pendukungnya ialah Sukuk Negara yang dilaksanakan dengan terget sebesar 10 triliun. Pemerintah RI mempunyai peraturan tersendiri dalam menaikkan Suku Negara tersebut dan perhitungan yang matang untuk pembiayaan resesi dalam jangka menengah hingga ke atas.

Baca juga: Citibank Mau Keluar dari Indonesia, Bangkrut?

Hingga saat ini jika memantau harga perdagangan Asia, para pelaku pasar yang mencermati rilisnya data ekonomi China seperti neraca pada perdagangan bulan Agustus lalu. Diperkirakan, kinerja ekspor China cenderung lebih lambat dari bulan-bulan sebelumnya yang mengalami peningkatan.

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akan diprediksikan menguat hari ini hingga sampai batas Rp. 14.400. Jika dilihat dari hari-hari sebelumnya nilai tukar rupiah selalu menguat, maka hari ini pun dipastikan prediksi tidak akan melesat. Karena melihat kondisi perdagangan Asia dan data yang ada, bisa menjadikan peluang untuk rupiah bisa lebih naik lagi hingga di atas yang di prediksikan.

“Sejauh ini yang di lihat, Rupiah diprediksikan akan berada direntang antara Rp14.300 – Rp14.400.” lanjutnya.

Citibank Mau Keluar dari Indonesia, Bangkrut?

Citibank Mau Keluar dari Indonesia, Bangkrut?

Dikabarkan bahwa bisnis Citigroup Sekuritas melalui PT. Citigroup Sekuritas Indonesia mau keluar dari Tanah Air. Apakah penyebab dan dampaknya bagi Indonesia?

Dalam waktu 2 tahun terakhir, beberapa perusahaan asing sudah meninggalkan Indonesia seperti Deutsche Sekuritas, Nomura Sekuritas dan Merril Lynch.

Menurut Puni A. Anjung sari yang merupakan Country Head of Corporate Affairs Citibank Indonesia mengatakan, bahwa pihaknya belum bisa menjelaskan komentar apapun terkait kabar tersebut yang sudah beredar di market.

Meski demikian, dia pun enggak berkomentar apapun soal nasib bisnis sekuritasnya. Akan tetapi, dia meyakinkan bahwa Citibank Indonesia tetap beroperasi normal seperti biasa.

“Sejauh ini Citi masih memberikan layanan yang memuaskan bagi para nasabahnya seperti biasanya dan kami belum bisa berkomentar apapun terkait isu yang beredar di pasar.” ujar Puni kepada para media di Indonesia.

Jauh sebelum ini, yang perlu diketahui oleh masyarakat Indonesia, sebenarnya Citi sudah keluar dari bisnis konsumer di 13 negara selain Indonesia. Tapi, bisnis sekuritas dan obligasi serta bisnis pendapatan tetap akan terus dipertahankan di Indonesia.

Baca juga: Wah Keren! Negara Ini Akan Bisa Bertransaksi Menggunakan QRIS

John Tambunan selaku Direktur Citigroup Sekuritas Indonesia mengatakan bahwa yang akan meninggalkan Indonesia adalah hanya bisnis Retail Consumer sedangkan perbankan masih terus beroperasi hingga saat ini.

“Business Retail Consumer akan ditutup di Indonesia, akan tetapi Business Corporate Banking masih terus terus berjalan seperti biasanya.” pungkas John Tambunan.

Kedepannya, Citigroup Indonesia akan terus melayani dan beroperasi di Indonesia dalam unit Institutional Clients Group (ICG) diantaranya: MSS (Market and Securities Service / Custodian), dan TTS (Treasury and Trade Solutions).

Selain dari pada yang sudah disebutkan diatas, untuk layanan Banking Capital Market Advisory (BCMA) teruntuk nasabah-nasabah institusional diantaranya perusahaan lokal, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), lembaga pemerintahan, keuangan, dan perusahan multinasional.

PT. Citigroup Sekuritas Indonesia juga masih memberikan pelayanan di pasar modal dan Citi Commercial Bank (CCB).

Citigroup Sekuritas Hengkang dari Bisnis Retail Banking

Citigroup Sekuritas Hengkang dari Bisnis Retail Banking

Jane Fraser selaku CEO Citi membuat keputusan yang memfokuskan bisnis Global Consumer Bank di Asia dan EMEA (Europe, the Middle East and Africa) yang menjadi pusat keuangan dunia seperti Singapura, London, Hong Kong, dan UEA (Uni Emirat Arab).

Maka dari itu, Citi akan keluar dari bisnis retail banking di sejumlah 13 negara yaitu Indonesia, Australia, Malaysia, Korea, Filipina, India, Thailand, Vietnam, Taiwan, Cina, Bahrain, Polandia, dan Rusia.

Ini merupakan strategi dari bagian perkembangan bisnis perusahaan dan merupakan langkah keberlanjutan bisnis untuk kedepannya menurut Jane, yang menjabat posisi CEO pada bulan lalu.

Wah Keren! Negara Ini Akan Bisa Bertransaksi Menggunakan QRIS

QRIS Bank Indonesia

Perry Warjiyo yang menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) mengungkapkan bahwa QRIS akan bekerja sama antarnegara di seluruh penjuru dunia. Sebelumnya juga sudah bekerja sama dengan Thailand melalui Bank of Thailand untuk melakukan kerja sama.

Menurut keterangan dari Bank Indonesia, nantinya QRIS akan menggandeng negara Singapura hingga negara Arab Saudi untuk melakukan pembayaran non tunai di negara-negara tersebut.

Diharapkan dengan adanya kerja sama antar negara di dunia, QRIS dapat berkembang hingga sampai ke pelosok dunia.

Hal ini juga nantinya akan memudahkan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri baik yang sedang melakukan kunjungan wisata maupun kunjungan ibadah keagamaan.

“QRIS akan bisa digunakan di Negara Arab Saudi untuk menunjang pembayaran transaksi non tunai untuk para jemaah umroh atau haji Indonesia di di sana” pungkas Perry pada acara Webinar Hari Pelanggan Nasional 2021, Jumat (3/9/2021).

Baca juga: Inilah Tarif Bea Keluar CPO dan Turunannya 2021

QRIS Antarnegara Mulai Beroperasi, Hadiah Ulang Tahun Indonesia

QRIS Bank Indonesia

Tepat pada Hari Kemerdekaan, Bank Indonesia meluncurkan Standard Nasional Open API Pembayaran (SNAP) dan telah merilis pra-resmi QRIS antarnegara. Di Indonesia sendiri, pembayaran dengan menggunakan QR Code sudah dapat dilakukan melalui QRIS untuk bertransaksi non tunai antar bank di seluruh Indonesia.

“Dengan hadirnya QRIS memungkinkan transaksi antar koneksi bisa melalui satu pintu QR Code sehingga memudahkan para pelaku UMKM maupun konsumen bertransaksi dengan mudah dan nyaman.” ujar Rosmaya Hadi selaku Deputi Gubernur BI.

“Diharapkan dengan menggunakan QRIS ini masyarakat di seluruh Indonesia betul-betul merasakan dampaknya, akan menjadi sangat maju dalam perkembangan perekonomian di Indonesia. Setelah itu kita akan uji coba antarnegara untuk menjadikannya lebih maju” lanjutnya.

Jadi, baik penjual maupun pembeli antarnegara bisa melakukan dan menerima pembayaran secara non tunai melalui QR Code untuk lintas batas instan produk berupa barang dan jasa tanpa adanya halangan.

Selain Thailand, BI juga sudah menggarap project QRIS ini untuk bisa bekerjasama dengan Bank Negara Singapura dan Malaysia. Nantinya, untuk memperluas dan mengujicoba Standar nasional QR Code untuk kedua negara tersebut.

“Setelah Arab Saudi, Malaysia, dan juga Thailand kemudian juga Singapura. Target BI di tahun ini akan menargetkan sekitar 10 hingga 12 juta merchart di negara-negara tersebut untuk mendukung keberlanjutan proses transaksi dalam berbagai sinergi.” ujarnya pada saat Upacara Pembukaan JAKREATIFEST 2021 secara virtual, Senin lalu.

Inilah Tarif Bea Keluar CPO dan Turunannya 2021

Inilah Tarif Bea Keluar CPO dan Turunannya 2021

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 45 Tahun 2021 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar.

Peraturan ini telah dikeluarkan pada tangggal 28 Juli 2021 melalui Kementerian Perdagangan dan berlaku sejak 1 Agustus 2021 lalu. Baca disini: Link Permendag Nomor 45 Tahun 2021.

Dalam ketentuan tersebut harga Crude Palm Oil (CPO) yang direferensikan akan ditetapkan sebesar US$1.050/MT. Harga referensi tersebut menjadi pedoman untuk menentukan tarif Bea Keluar dan Tarif Pemungutan Ekspor untuk komoditi Kelapa Sawit, CPO, dan produk-produk turunan lainnya mulai periode 1 hingga 31 Agustus 2021.

Ketentuan itu juga mengatur daftar merek RBD Palm Olein dalam kemasan bermerek dengan berat Netto ≤ 30 (tiga puluh kilogram) dengan Pos Tarif ex 1511.90.36 meliputi merek luar negeri dan merek dalam negeri.

“Saat ini harga referensi CPO kembali mengalami peningkatan setelah bulan lalu menurun,” kata Plt Direktur Jenderal Perdagagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang dikutip dari siaran pers, Kamis, 2 September 2021.

Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Indrasari Wisnu Wardhana mengatakan bahwa, harga referensi CPO pada periode September masih jauh melampaui threshold US$750/MT.

Kemudian dia menjelaskan BK CPO untuk bulan September 2021 yang merujuk pada Kolom 10 Lampiran I Huruf C di Peraturan Kementerian Keuangan (Permenkeu) Nomor 166/PMK.010/2020 sebesar USD 170/MT. Nilai itu berubah dari BK CPO untuk periode bulan Agustus 2021, yakni senilai USD 95/MT.

Harga Referensi Biji Kakao Periode Bulan September 2021

Harga referensi CPO Juli 2021

Sementara itu, harga referensi biji kakao pada periode bulan September 2021 sebesar USD 2.518/MT meningkat 4,28 persen atau USD 100,40 dari bulan sebelumnya, yaitu sebesar USD 2.450/MT.

“Hal ini berdampak pada peningkatan HPE biji kakao pada bulan September 2021 menjadi USD 2.265/MT, meningkat sebesar 4,94 persen atau USD 99 dari periode sebelumnya, yaitu sebesar USD 2.08.

Baca juga artikel lainnya :

Hari Ini, Kamis 2 September 2021 Harga Emas 24 Karat Antam Turun

Adapun penetapan ini tercantum di dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 51 Tahun 2021 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar.

Di samping itu, ia pun menuturkan bahwa peningkatan harga referensi CPO dipengaruhi oleh meningkatnya konsumsi CPO namun produksi CPO global mengalami penurunan akibat pandemi virus COVID-19. Sementara itu, peningkatan harga referensi dan HPE biji kakao sejalan dengan naiknya permintaan kakao dunia.

“Peningkatan ini tidak berdampak pada BK biji kakao, yaitu tetap 7%. Hal tersebut tercantum pada Kolom 2 Lampiran I Huruf B Peraturan Menteri Keuangan No. 166/PMK.010/2020,” pungkasnya.

Indra juga menambahkan untuk HPE produk kulit dan kayu tidak mengalami perubahan dari bulan sebelumnya. Begitu pula untuk BK komoditas produk kayu dan produk kulit.

Demikianlah informasi tentang Inilah Tarif Bea Keluar CPO dan Turunannya 2021. Sampai jumpa di artikel selanjutnya.

Hari Ini, Kamis 2 September 2021 Harga Emas 24 Karat Antam Turun

Harga emas PT. ANTAM turun hari ini

PT. Aneka Tambang Tbk. pada hari ini Kamis (2/9/2021) mengungkapkan bahwa harga emas batangan 24 karat mengalami penurunan dibandingkan kemarin.

Menurut informasi dari Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia Antam, harga emas 24 karat ukuran 1 gram dijual senial Rp. 939.000 atau turun Rp. 2.000 dari posisi kemarin Rabu (1/9/2021).

Dan untuk harga emas satuan terkecil dengan ukuran 1/2 atau 0,5 gram dijual senilai Rp. 519.500 atau turun Rp. 1.000 dari harga kemarin.

Sementara lebih lanjut, untuk harga emas 24 karat dengan ukuran 5 gram pada hari ini dijual senilai Rp. 4.4470.000. Lebih lanjut emas batangan dengan satuan 10 gram dijual senilai Rp. 8.885.000

Harga emas untuk satuan 50 gram dijual senilai Rp. 44.095.000 sedangkan untuk satuan 100 gram bisa dijual senilai Rp. 88.112.000. Adapun untuk ukuran 1.000 gram dibanderol dengan harga Rp. 879.600.000.

Untuk saat ini, emas batangan Antam dengan cetakan 500 gram belum tersedia.

Sementara itu, harga jual atau buyback emas Antam berada per gramnya berada pada level Rp. 832.000, turun sebesar Rp. 2.000 dari harga kemarin Rabu (1/9/2021)

Harga jual kembali tersebut saat ini belum mempertimbangkan nilai pajak jika nominalnya bisa lebih dari Rp. 10.000.000

Harga Emas Antam Turun Lagi, Saatnya Investasi!

Harga Emas Antam hari Ini Kamis 2 September 2021 turun

Menurut PMK No. 34/PMK. 10/2017, penjualan kembali emaas batangan ke PT. Aneka Tambang Tbk. dengan nominal bisa lebih dari Rp. 10.000.000, dam dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen (berlaku untuk pemegang NPWP dan 3 persen untuk non NPWP).

PPh 22 tersebut atas teransaksi pembelian kembali (buyback) langsung dipotong dari nilai total buyback.

Baca juga: Pernyataan Sri Mulyani Soal Pemulihan Ekonomi RI, Malaysia dan Singapura Belum Pulih

Selanjutnya untuk pembelian emas batangan akan dikenakan biaya PPh 22 sebesar 0,45 persen (bagi pemegang NPWP dan 0,9 persen bagi yang tidak memiliki NPWP. Sebagai catatan untuk setiap pembelian emas batangan harus disertai dengan bukti potongan PPh 22.

Sementara menurut harga emas di perdagangan internasional berdasarkan acuan pasar Commodity Exchange COMEX naik 0,11 persen menjadi US$1.818 per troy ons. Begitu juga dengan harga emas di perdagangan spot naik 0,01 persen ke US$1.814,08 per troy ons pada pagi ini.

Analis Pasar Uang Ariston Tjendra memperkirakan harga emas di pasar internasional akan menguat dengan bergerak di kisaran US$1.800 sampai US$1.830 per troy ons pada hari ini. Penguatan emas dipengaruhi oleh faktor teknikal.

Pasalnya, menurut Ariston, sebenarnya belum ada sentimen baru bagi pergerakan harga emas. Investor masih menanti data ekonomi AS untuk menggerakkan pasar, misalnya data ketenagakerjaan dan tunjangan pengangguran AS.

“Bila data menunjukkan kenaikan jumlah klaim yang artinya jumlah pengangguran bertambah, dolar AS berpeluang melemah dan harga emas menguat, dan sebaliknya,” kata Ariston kepada media terpercaya.

Sekian informasi yang telah kami bagikan pada situs https://best-bestwebhosting.com/. Sampai jumpa di artikel berikutnya!

Pernyataan Sri Mulyani Soal Pemulihan Ekonomi RI, Malaysia dan Singapura Belum Pulih

pemulihan ekonomi

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa ekonomi Indonesia saat ini sudah membaik (rebound) dibandingkan tahun lalu yang mengalami kontraksi parah. Dia pun membandingkan negara tetangga seperti Malaysia hingga Singapura yang belum bernasib sama.

Pandemi Covid-19 menampar hampir semua negara di seluruh dunia karena ekonomi ikut terpuruk dan Indonesia merupakan salah satunya. Ekonomi RI pada kuartal II 2020 minus 5,32 persen atau menjadi yang terdalam sejak Pemerintahan BJ Habibie.

Kini, perlahan-lahan perekonomian Indonesia mulai bangkit. Ekonomi kuartal II 2021 melesat 7,07 persen secara tahunan (year on year). Namun, tidak semua negara yang sempat terkontraksi ekonominya, mengalami perbaikan (rebound) seperti Indonesia.

“Apakah dengan adanya kontraksi ekonomi menjamin rebound? Ternyata tidak. Lihat Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. GDP (produk domestik bruto) mereka di kuartal II 2021 belum bisa melewati kondisi sebelum Covid-19,” katanya dalam Pembukaan dan Seminar Nasional Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) 2021 secara daring, Selasa (31/8) menurut sumber terpercaya.

Sementara Indonesia, menurut Sri Mulyani, sudah berhasil keluar dari jurang resesi pada kuartal II 2021 lalu yang positif 8,07 persen.

Sebelum krisis Covid-19 yaitu pada kuartal II 2019, PDB Indonesia di posisi Rp 2.835 triliun.
Pada kuartal II 2020, kontraksi sehingga PDB Indonesia hanya Rp 2.400 triliun, kini per kuartal II 2021 naik ke posisi Rp 2.873 triliun.

Pernyataan Sri Mulyani seperti ini menjadi trending topik di beberapa media. Apalagi Menteri Keuangan berbicara dalam konteks pembenahan ekonomi di saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mulai mengendor.

Baca juga : Hari Ini, Kamis 2 September 2021 Harga Emas 24 Karat Antam Turun

Pernyataan Sri Mulyani Soal Pemulihan Ekonomi RI

pernyataan sri mulyani soal pemulihan ekonomi RI

Berdasarkan informasi dari situs yang terpercaya, Sri Mulyani menempati posisi teratas di daftar trending topik. Ia mengalahkan berita Taliban mengangkat peti mati untuk mengiringi kepergian tentara Amerika Serikat.

Sri Mulyani menambahkan bahwa keberhasilan Indonesia saat ini membalikkan keadaan karena APBN bekerja sangat fleksibel. Alokasi pemulihan kesehatan dan ekonomi nasional yang semua dirancang di kisaran Rp 500 triliun, kini dilebarkan menjadi sekitar Rp 800 triliun.

“Ekonomi semester I ini kita sudah melewati fase resesi. Dan ke depannya ditentukan oleh kemampuan kita kendalikan COVID-19. Varian baru bisa berpotensi disrupsi, karena itu seluruh kebijakan harus adaptif dan fleksibel tapi harus ada arahan yang jelas untuk melindungi masyarakat,” ujarnya

Sebelumnya, dalam kesempatan yang sama, Presiden Jokowi juga mewaspadai pertumbuhan ekonomi kuartal III dan kuartal IV 2021 yang akan terdampak akibat kebijakan PPKM yang terus berlanjut. PPKM diberlakukan karena munculnya varian delta yang membuat kasus terus naik pada akhir Juli lalu.

“Pertumbuhan ekonomi kuartal II 2021 capai 7,07 persen, namun harus tetap waspada ekonomi di kuartal III dan kuartal IV 2021 akan alami dampak kebijakan PPKM yang kita lakukan,” kata Jokowi.