bestwebhosting

Myanmar Krisis Ekonomi, Emak-Emak Melahirkan di Hutan

Myanmar Krisis Ekonomi

Perebutan kekuasan yang sudah berlangsungdi di Myanmar berhasil dimenangkan militer. Namun mereka gagal memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, khususnya perempuan yang sangat merasakan dampak dari kekuasan baru militer. Seperti dari hasil yang diberikan oleh bank dunia akhir-akhir ini, Myanmar mengalami ekonomi yang merosot.

Prakiraan ekonomi Myanmar disebut minus 18 persen pada 2021, terparah di Asia Tenggara. Belum lagi permasalahan mengenai pengungsian yang semakin parah, lebih dari 206 ribu penduduk lokal Myanmar kabur dan mengungsi. Karena merasa terancam keselamatan mereka dengan adanya kudeta miliar, mirisnya seorang ibu melahirkan di hutan tertangkap media dunia.

Hal ini membuat seluruh dunia menarik simpati terhadap kehidupan di Myanmar. Saat ditanyai wanita tersebut mengatakan tidak ada pilihan untuk bisa bertahan hidup. Menjauhkan diri dari kekejaman pemerintahan militer Myanmar adalah pilihan yang tepat dibanding harus melahirkan didalam hutan tanpa pertolongan medis.

Ibu Hamil di Myanmar Melahirkan Dalam Diam Agar Tak Ketahuan Militer

Ibu Hamil di Myanmar Melahirkan di Hutan

Pasca konflik kudeta perebutan kekuasaan Myanmar, disaat itu juga sedang banyak ibu hamil. Banyaknya wanita yang ketakutan dengan sistem pemerintahan dinegara mereka tersebut. Sehingga memutuskan untuk kabur dan bersembunyi di hutan, mereka terpaksa melahirkan dalam diam agar tak ketahuan militer.

Rosemary (nama samaran) adalah salah satu warga yang sedang hamil di desa Mindat. Ia terbaring dalam kegelapan sambil menahan kontraksi ketika bidan dengan nama samaran Mai Nightingale datang menolongnya.

“Hanya kami berdua yang tinggal di desa. Kami menutup semua pintu juga jendela dan tetap diam di dalam. Ketika dia merasa sakit, saya memasukkan selimut ke mulutnya karena takut tentara akan mendengarnya,” kata Mai Nightingale.

BACA JUGA → Krisis Energi Uni Eropa

Hingga sekarang kekacauan Myanmar masih terus berlanjut, dampak trauma sudah mulai dirasakan kalangan wanita. Kekejaman militer ini bukan cuma menyerang warga sipil, bahkan militer berani untuk menghentikan bantuan pemasok makanan dan air yang dikirim kan ke Myanmar.

Kudeta yang berlangsung sejak 1 Februari 2021 juga sudah banyak memakan korban warga & tentara sipil. Pemerintahan negara seolah mati dan tidak ada disana, krisis ekonomi tidak akan membaik jika militer masih berkuasa dan melakukan kudeta.

Uni Eropa Menjajaki Pembelian Gas Akibat Dampak Krisis Energi yang Tumpul

Eksekutif Uni Eropa akan menjajaki kemungkinan pemerintah nasional bersama-sama membeli dan menyimpan gas alam untuk meningkatkan ketahanan energi kawasan dan menghindari guncangan harga di masa depan.

Komisi Eropa akan memeriksa opsi untuk memperkuat pengaruh kawasan dalam pembicaraan dengan pemasok negara ketiga. Sebagai bagian dari rencana untuk menghindari krisis energi yang merusak pemulihan ekonomi. Rencana tersebut juga akan menawarkan panduan tentang bagaimana merancang pemotongan pajak. Dukungan langsung untuk yang paling rentan dan bantuan negara untuk perusahaan, menurut seseorang yang akrab dengan rancangan proposal UE.

Sekitar 20 negara telah mengambil tindakan untuk menumpulkan dampak krisis atau sedang dalam proses melakukannya, menurut rancangan tersebut. Langkah-langkah ini dapat dibiayai dengan pendapatan dari lelang izin pemerintah di pasar karbon UE dan alat lain seperti pajak lingkungan. Komisi juga mencatat bahwa negara-negara anggota memiliki kelonggaran untuk menunjuk pemasok pilihan terakhir.

UE Menjajaki Pembelian Gas

Harga gas dan listrik telah melonjak ke rekor saat Eropa mendekati musim pemanasan musim dingin. Mendorong beberapa raksasa industri untuk mengurangi produksi dan mengipasi kekhawatiran sosial tentang tagihan rumah tangga yang meroket. Lonjakan itu terjadi ketika permintaan rebound dengan efek pandemi yang berkurang, dan bertepatan dengan pasokan terbatas dari Rusia dan Norwegia.

Sementara Rusia memenuhi kewajiban kontrak jangka panjangnya, volume yang lebih rendah dari perkiraan datang dari negara tersebut. Mengingat skala permintaan saat ini dan eksportirnya Gazprom PJSC menawarkan sedikit atau tanpa kapasitas tambahan.

READ MORE ⇓

Perry Warjiyo Ungkap Efek Krisis Evergrande Bagi Indonesia

Krisis Energi, Ini Langkah-langkah yang Dilakukan Uni Eropa

Harga energi diperkirakan akan turun pada April 2022, menurut rancangan Uni Eropa, tetapi kemungkinan akan tetap di atas rata-rata dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Penciptaan platform bersama untuk membeli gas alam didesak dalam beberapa minggu terakhir oleh pemerintah di Madrid dan Athena sebagai cara untuk menggunakan pengaruh blok tersebut dalam pembicaraan dengan negara ketiga. Idenya bukanlah hal baru; itu berasal dari dekade terakhir ketika langkah seperti itu didorong oleh sekelompok negara Eropa timur yang dipimpin oleh Polandia, yang telah lama menyuarakan keprihatinan tentang ketergantungan blok itu pada Rusia.

Krisis Energi Uni Eropa

Proposal untuk pembelian bersama gagal mendapatkan dukungan mayoritas dari negara-negara anggota saat itu. Komisaris Energi UE Kadri Simson mengatakan awal pekan ini bahwa kompleksitas dan hambatan praktis selalu melebihi manfaat dari mekanisme semacam itu.

Para pemimpin Uni Eropa akan membahas krisis energi dan langkah-langkah untuk menumpulkan dampaknya terhadap ekonomi ketika mereka bertemu pada pertemuan puncak di Brussels pada 21-22 Oktober. Kotak peralatan UE, yang masih dapat diubah sebelum diadopsi oleh Komisi, juga diatur untuk memasukkan beberapa tindakan yang dapat segera diambil oleh negara-negara anggota termasuk:

  1. Pembebasan pajak atau pengurangan tarif.
  2. Keringanan pajak untuk rumah tangga dan perusahaan asalkan sesuai dengan aturan bantuan negara.
  3. Dukungan untuk membantu industri beradaptasi dengan transisi energi.
  4. Mendorong perjanjian pembelian tenaga listrik jangka panjang untuk listrik terbarukan.
  5. Mengalihkan pembiayaan energi terbarukan ke sumber di luar tagihan listrik.
  6. Batas harga.
  7. Dukungan pendapatan darurat untuk yang paling rentan.

Komisi juga akan mendorong negara-negara anggota untuk membantu transisi industri ke energi terbarukan lebih cepat. Badan eksekutif UE akan mencari cara yang dapat membantu mempercepat dan mendukung transisi itu dalam beberapa bulan mendatang, dengan mencatat bahwa energi bersih adalah jaminan terbaik terhadap guncangan di masa depan.

Perry Warjiyo Ungkap Efek Krisis Evergrande Bagi Indonesia

Ditengah pandemi yang sebelumnya sangat kacau, meningkatkan investor saham asing di tanah air. Pelaku investor mengambil peluang untuk membeli saham sebagai uapaya yang menghasilkan.

Salah satu bursa saham dunia terbesar adalah Evergrande yang ada di China. Saat ini Evergrande mengalami keterpurukan akibat keterlambatan dalam membayar dan masalah keuangan.

Diikuti dengan indeks Hang Seng Hong Kong yang juga ikut jatuh, kemudian Nikkei Jepang dikabarkan telah ambruk 2,17% dan menuju jurang kegagalan ancaman pasti gagal bayar default.

Efek Krisis Evergrande Bagi Indonesia

Bos BI Ungkap Efek Krisis Evergrande ke RI

Perry Warjiyo (Gubernur Bank Indonesia/BI) mengatakan masalah gagal bayar Evergrande menjadi salah satu yang dipantau oleh BI saat ini. Seluruh trading dunia tentunya mengalami ancaman serius, termasuk Indonesia.

Banyak investor yang khawatir dan menyimpan saham, pasar Global yang terus berjalan namun sangat tidak memungkinkan bagi mereka untuk melakukan trading. China sendiri terpaksa mencari pinjaman dan diperkirakan akan membutuhkan dana besar dan meningkatkan hutang bagi negara.

Perry Warjiyo Ungkap Efek Krisis Evergrande Bagi Indonesia

Ketua BI dan rekan kerja sepakat agar rapat mingguan terus berlangsung dalam memantau & evaluasi pergerakan perkembangan ekonomi pasar Global. Pengaruh Tiongkok ini memberikan ketidakpastian yang dimana dulu tinggi namun sekarang mereda.

Dalam jangka pendek ini terpengaruh dari apa yang terjadi di Tiongkok, yaitu khususnya gagal bayar korporasi Evergrande. Dampak yang mungkin besar dirasakan pasar trading Indonesia adalah faktor eksternal bagi investor yang membeli saham luar dan berpatokan dengan perkembangan pasar global.

Sementara di pasar SBN (Surat Berharga negara) dan nilai tukar dampaknya memang tidak banyak.

Baca Juga : Pengusaha Indonesia Mendaftar untuk Program Vaksinasi Perusahaan

Bahkan arus investasi portfolio terjadi net inflow. Itu juga sebagai salah satu faktor nilai kenapa tukar rupiah cenderung menguat, dan dengan keyakinan itu, ekonomi membaik, defisit transaksi berjalan rendah, jumlah cadangan devisa besar, dan perbaikan-perbaikan yang terus, ada kecenderungan nilai tukar menguat atau setidaknya bakal stabil.

Demikian informasi terbaru dan tranding dunia yang telah kami sampaikan bagi Anda dalam kesempatan kali ini. Simak selalu berita ekonomi dunia dan dunia yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita!

Pengusaha Indonesia Mendaftar untuk Program Vaksinasi Perusahaan

Ribuan pengusaha Indonesia mendaftar untuk program yang memungkinkan mereka membeli vaksin COVID-19 untuk diberikan kepada pekerja mereka. Upaya yang disetujui pemerintah untuk mempercepat distribusi vaksin, kekebalan terhadap virus corona, kembali ke operasi kerja normal, dan pemulihan ekonomi.

Terlepas dari tujuannya yang terpuji, upaya tersebut dijuluki Gotong Royong. Telah menimbulkan kekhawatiran tentang keadilan dan akses di negara dengan peluncuran vaksinasi yang lambat.

Rencana tersebut, yang diusulkan oleh para pemimpin perusahaan, mendapat persetujuan pemerintah pada Februari. Hingga pertengahan Maret, lebih dari 11.500 pengusaha telah mendaftar untuk berpartisipasi dalam program ini melalui Kamar Dagang dan Industri Indonesia, KADIN. KADIN bertindak sebagai perantara antara perusahaan dan pemerintah.

Pengusaha Indonesia Mendaftar untuk Program Vaksinasi Perusahaan

Setelah berjalan, program korporasi diharapkan dapat mengirimkan vaksin melalui rumah sakit dan klinik swasta.

Pemerintah Indonesia, sementara itu, telah mengeluarkan setidaknya 7,88 juta dosis vaksin. Cukup untuk mencakup 1,5 persen dari populasi, dengan asumsi setiap orang membutuhkan dua dosis, Reuters melaporkan pada pertengahan Maret. Pemerintah dilaporkan bertujuan menambah kuota vaksinasi sekitar 180 juta orang tahun ini. Rata-rata memiliki lebih dari 5.300 kasus baru setiap hari selama tujuh hari dan telah mencatat 1,43 juta total kasus COVID-19 pada 16 Maret, menurut data Universitas Johns Hopkins.

Orang Indonesia akan menerima vaksin tanpa biaya baik melalui pemerintah atau, setelah Gotong Royong dilaksanakan, melalui perusahaan swasta.

Seorang pejabat KADIN mengatakan dalam pernyataan 12 Maret bahwa vaksin yang akan digunakan dalam program pemberi kerja akan berasal dari perusahaan farmasi yang berbeda dari yang dikelola oleh pemerintah. Kementerian Kesehatan sedang menyiapkan instruksi program perusahaan, menurut pejabat itu, yang berharap mereka segera datang agar program bisa dimulai.

Lia Alizia, Managing Partner Firma Hukum Jakarta Makarim & Taira S., mengatakan program Gotong Royong diharapkan bisa berjalan pada April.

Pertimbangan Syarat Pengusaha Dalam Memberikan Vaksinasi Kepada Karyawan

Pertimbangan Syarat Pengusaha Dalam Memberikan Vaksinasi Kepada Karyawan

  1. Selain masalah ketidakadilan, pengusaha yang berpartisipasi perlu mempertimbangkan logistik dan potensi risiko hukum.
  2. Pengusaha dapat mengambil berbagai langkah untuk bersiap-siap memberikan inokulasi, antara lain:
  3. Menyiapkan kriteria dan prioritas penerima vaksin.
  4. Mengembangkan logistik dan jadwal pendistribusian vaksin.
  5. Mengatur pemantauan dan pelaporan setelah vaksinasi.
  6. Koordinasi pengawasan bekerjasama dengan pemerintah daerah dan pusat.
  7. Majikan perlu memberi tahu karyawan tentang fakta ilmiah seputar vaksin dan memahami pengecualian agama, medis, dan kecacatan terkait persyaratan inokulasi.
  8. Perusahaan harus memahami potensi kewajiban hukum seputar partisipasi, menurut perusahaan Budidjaja, memperingatkan bahwa masalah tersebut mungkin menyentuh:
  9. Keamanan, kualitas dan khasiat vaksin.
  10. Segala penyakit atau cedera sebagai efek samping dan pertanggungan dari kebijakan kompensasi karyawan.
  11. Aturan perusahaan dan tindakan disipliner terhadap karyawan yang menolak vaksin.

Next Post :

Ekonomi Sri Lanka Hancur Lebur, Cadangan Devisa Habis

Ekonomi Sri Lanka Hancur Lebur, Cadangan Devisa Habis

Sejak Maret 2020, pandemi COVID-19 telah menghentikan pergerakan di seluruh dunia dan mendominasi berita utama global. Sementara upaya untuk kembali normal sedang berlangsung di negara-negara maju, negara-negara yang masih berkembang masih jauh dari diskusi tentang pemulihan pandemi lengkap dan pembangunan di masa depan. Salah satunya adalah Sri Lanka yang rapuh secara demokratis dan dilanda perang.

Selain pandemi, Sri Lanka juga menghadapi krisis pinjaman. Pada 25 Juli, Sri Lanka telah berhasil membayar satu miliar dolar obligasi dalam mata uang asing, tetapi dua pembayaran obligasi lagi senilai $1,5 miliar dan $1,25 miliar akan jatuh tempo pada 2022 dan 2023.

Pembayaran pertama dibiayai melalui cadangan devisa, dan dengan demikian pemerintah telah memperkenalkan kontrol modal, membatasi keluarnya mata uang asing. Ini telah mendorong seruan untuk bantuan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk menyelesaikan krisis ekonomi.

Ekonomi Sri Lanka Hancur Lebur, Cadangan Devisa Habis

Proposal itu ditolak oleh Sri Lanka, karena telah mengejar solusinya sendiri – mengamankan bantuan keuangan melalui pertukaran valuta asing dengan China, Korea Selatan, Bangladesh, dan India untuk meningkatkan cadangan dan membiayai impor.

Meskipun mencapai beberapa hasil dan bantuan keuangan dari pendekatan ini, ekonomi tetap dalam keadaan genting. Hal ini mendorong Presiden Gotabaya Rajapaksa untuk mengumumkan keadaan darurat ekonomi untuk menahan inflasi yang melonjak, yang menyebabkan lonjakan harga pangan.

Sejak 2020, untuk menahan arus keluar mata uang asing, Sri Lanka juga memberlakukan pembatasan impor pada kendaraan bermotor, produk pertanian, dan barang-barang konsumsi.

Next Post ⇒ Kabinet Saudi Ingin Melanjutkan Pertumbuhan Ekonomi

Sebelumnya, cadangan devisa Sri Lanka telah turun menjadi $2,8 miliar pada akhir Juli, dari $7,5 miliar pada November 2019, ketika pemerintah yang dipimpin Rajapaksa mulai menjabat.

Kena Jebakan Utang China dan IMF, Ekonomi Sri Lanka Hancur Lebur, Devisa Habis !

Rupee Sri Lanka telah kehilangan lebih dari 20 persen nilainya terhadap Dolar Amerika Serikat sejak 2019 – memaksa Bank Sentral Sri Lanka untuk menaikkan suku bunganya untuk memperkuat mata uang lokal.

Pelemahan rupiah diperkirakan akan membuat pembayaran lebih mahal. Meskipun telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi krisis, impor melampaui ekspor teh, karet, makanan laut, dan garmen negara karena meningkatnya pengeluaran dan pendapatan yang terbatas.

Kemudian, peringkat kredit negara itu diturunkan menjadi CCC oleh Fitch Ratings, yang menunjukkan bahwa investasi adalah risiko yang substansial.

Di atas semua itu, status perdagangan preferensial menguntungkan Sri Lanka dari Uni Eropa, senilai $360 juta per tahun, telah berada di bawah ancaman karena dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Jika keputusan untuk membatalkan ini ditegakkan oleh Uni Eropa, maka Inggris juga bisa mengikutinya. Ini akan menjadi pukulan ekonomi tambahan yang sangat besar, karena ekspor gabungan ke pasar-pasar ini menyumbang 30 persen dari total ekspor Sri Lanka.

Semua ini menimbulkan pertanyaan sentral: sampai kapan pemerintah Sri Lanka bisa mengandalkan bantuan keuangan dari mitra dagang tanpa strategi dan rencana yang konkrit?

Khususnya, pemerintah terutama mengandalkan China untuk dukungan tambahan, karena ini merupakan bagian integral dari Inisiatif Sabuk dan Jalan yang ambisius. Tetapi ini menimbulkan pertanyaannya sendiri apakah China bersedia meminjamkan uang yang mungkin tidak akan menghasilkan apa-apa.

Ekonomi Sri Lanka Hancur Lebur

Untuk saat ini, China tampaknya bersedia untuk meminjamkan, tetapi dalam jangka panjang, hal-hal yang kurang jelas. Karena India tampaknya tidak mau melakukan hal yang sama, insentif strategis bagi China untuk meminjamkan ke Sri Lanka dapat berkurang seiring berjalannya waktu.

Lebih buruk lagi, krisis valuta asing telah digabungkan dengan reaksi ekonomi yang berat dari pandemi yang berdampak parah pada pertumbuhan Sri Lanka, yang sangat bergantung pada pariwisata, investasi, ekspor, dan pengiriman uang – semua sektor yang rentan terhadap pandemi.

Apakah Sri Lanka optimis tentang kebangkitan dan pertumbuhan ekonomi adalah kasus lain, tetapi Bank Dunia berharap bahwa negara kepulauan itu akan bangkit kembali – meskipun mengatakan ini dengan hati-hati.

Dalam laporan pembangunan tahun 2021, ia merekomendasikan model pertumbuhan yang berorientasi ekspor dan investasi swasta sebagai cara terbaik bagi negara untuk berkembang secara berkelanjutan.

Jika Sri Lanka tetap berpegang pada pola ini dan mempromosikan perdagangan dan investasi swasta – termasuk investasi asing langsung – ini dapat menciptakan kondisi yang diperlukan untuk ekonomi yang berkembang. Untuk melakukan ini, ia harus memfasilitasi kemitraan publik-swasta di sektor-sektor utama seperti infrastruktur, kesehatan, dan pariwisata.

Langkah lain yang dapat diambil Sri Lanka termasuk menghapus larangan pupuk, karena negara itu tidak cocok untuk produksi pertanian berbasis organik. Ini bisa membantu meringankan inflasi yang melonjak dan menurunkan harga pangan.

Kedua, pemerintah harus beralih ke IMF untuk menjaga cadangan devisanya, sementara juga berkolaborasi dengan pakar ekonomi internasional untuk membuat cetak biru untuk mengatasi krisis ekonomi di tengah pandemi – mirip dengan negara tetangga Tamil Nadu di India.

Namun, keadaan keuangan Sri Lanka yang mengerikan dengan jelas menunjukkan bahwa restrukturisasi diperlukan untuk membuat kemajuan. Dengan latar belakang krisis yang sedang berlangsung, pakar keuangan Dr Nishan De Mel mencatat bahwa, yang terpenting, Sri Lanka membutuhkan “rencana yang didukung publik yang akan membangun kredibilitas investasi.”

Untuk mencapai hal ini, langkah-langkah seperti ini harus dimulai sekarang. Jika tidak, posisi Sri Lanka bisa semakin memburuk.

Kabinet Saudi Ingin Melanjutkan Pertumbuhan Ekonomi, Pembangunan Komprehensif

Pemerintah Saudi pada Selasa menekankan tekadnya untuk terus maju di jalur pembangunan ekonomi dan pembangunan komprehensif. Pandemi Covid19 juga memberikan dampak yang serius dalam pertumbuhan ekonomi Arab Saudi, dan sangat jelas terlihat dalam angka penurunan wisatawan yang ingin beribadah.

Penjaga Dua Masjid Suci Raja Salman bin Abdulaziz memimpin rapat kabinet yang diadakan secara virtual di tengah pandemi virus corona yang sedang berlangsung. Tempat ini mungkin akan mulai dilupakan, setelah 2 tahun Corona menyerang belum ada satu pun tujuan pemerintah yang mengarah ke Masjid Suci Raja Salman tersebut.

Kabinet Saudi Ingin Melanjutkan Pertumbuhan Ekonomi

Kabinet menambahkan bahwa mereka akan terus menjaga keberlanjutan keuangan dan menerapkan reformasi keuangan yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi dan mendiversifikasi kegiatannya dengan tujuan mencapai tujuan pembangunan ambisius Kerajaan.

Menteri Saudi Meninjau Anggaran 2022 Arab Saudi

Raja Salman memberi pengarahan kepada kabinet tentang pembicaraan telepon yang dia selenggarakan pada hari Senin dengan Sultan Oman Haitham bin Tariq setelah topan yang melanda Kesultanan dan menewaskan sedikitnya 11 orang. Dia juga memberi penjelasan kepada para menteri tentang pesan yang dia terima dari Presiden AS Joe Biden yang memuji hubungan bersejarah antara negara mereka.

Menteri Saudi Meninjau Anggaran 2022 Arab Saudi

Para menteri meninjau Pernyataan Pra-Anggaran untuk Tahun Anggaran 2022, termasuk Laporan Kinerja Fiskal dan Ekonomi TA 2021. Mereka juga menangani tujuan fiskal utama dan perkiraan indikator ekonomi untuk Tahun Anggaran 2022 dalam jangka menengah, serta inisiatif utama dan program yang akan dilaksanakan selama tahun fiskal mendatang dalam kerangka Visi Kerajaan 2030.

Dalam sebuah pernyataan kepada Saudi Press Agency (SPA), Pj Menteri Media Dr Majid bin Abdullah Al-Qasabi mengatakan bahwa kabinet meninjau upaya untuk mengembangkan sektor pariwisata dan meningkatkan kontribusinya terhadap PDB. Ini menyoroti upaya untuk mengembangkan beberapa tujuan wisata di Kerajaan, termasuk peluncuran Strategi Pengembangan Wilayah Aseer baru-baru ini.

Pada gelar menteri Raja Salman juga meminta agar hubungan antar negara segera dibuka dan sebelum akhir tahun ini wisata akan segera dibuka. Pertumbuhan ekonomi Saudi seolah jatuh diangka yang sangat jauh, dan mempengaruhi anggaran yang bakal di keluarkan tahun  2022 mendatang.

Baca Juga → Kelly Flannery Menjabat Sebagai Direktur Keuangan Nashville

Kelly Flannery Menjabat Sebagai Direktur Keuangan Nashville

Dewan Metro Nashville pada hari Selasa dengan suara bulat menyetujui Kelly Flannery untuk menjabat sebagai direktur keuangan, mengawasi anggaran kota sebesar $ 2,65 miliar.

Flannery memiliki lebih dari 20 tahun pengalaman keuangan dan terakhir menjabat sebagai Charlotte, kepala keuangan Carolina Utara dari Juni 2019 hingga Juli 2021.

Dia akan mengambil kendali dari Direktur Keuangan interim Saul Solomon, seorang pengacara Nashville yang mengisi posisi itu pada 7 September ketika pejabat kota melanjutkan pencarian pengganti mantan Direktur Keuangan Kevin Crumbo.

Pengalaman Flannery termasuk mengarahkan operasi keuangan sehari-hari dari anggaran Charlotte senilai $11,5 miliar, mengelola portofolio utang senilai $4 miliar. Dan mengelola program investasi rencana perwalian manfaat karyawan Charlotte.

Kelly Flannery Menjabat Sebagai Direktur Keuangan Nashville

Sebelum bekerja di Charlotte, Flannery menjabat sebagai wakil CFO di Chicago dari 2016 hingga 2019, di antara peran lainnya. Dia juga menjabat sebagai wali dan anggota komite investasi dari dua sistem pensiun publik.

Flannery tergabung dalam Women in Public Finance, sebuah organisasi nasional yang bertujuan untuk memajukan peluang kepemimpinan perempuan.

Flannery akan mewarisi anggaran berimbang secara struktural, menurut kantor Walikota John Cooper. Tapi Nashville menghadapi tantangan keuangan lainnya, termasuk utang dan kewajiban besar untuk perawatan kesehatan pensiunan dalam jangka panjang.

Krisis Keuangan Nashville, Kelly Flannery Dianggap Mampu Oleh Dewan Metro

Krisis Keuangan Nashville, Kelly Flannery Dianggap Mampu Oleh Dewan Metro

Tarif baru Nashville tetap yang terendah dari empat kota besar Tennessee. Rumah tangga rata-rata di Davidson County membayar pajak properti yang lebih rendah. Diukur dengan dolar dan sebagai bagian dari pendapatan rumah tangga – daripada semua kecuali 20 dari 140 kabupaten terbesar di negara itu. Termasuk rumah bagi Austin, Dallas, Philadelphia, Charlotte, Atlanta, dan Cincinnati.

Tetapi tarif pajak Nashville melonjak dan menaikkan biaya untuk bisnis tepat ketika Covid-19 memukul mereka: Konvensi NRA dan CMA Fest dibatalkan. Dapur restoran dan jalur perakitan pabrik tidak bergerak.

Kesengsaraan keuangan Nashville yang membingungkan – yang memaksa pejabat kota untuk menutup kesenjangan anggaran yang berulang bahkan ketika bisnis lokal dan adegan pariwisata naik ke ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya – bertabrakan dengan pandemi yang memicu resesi nasional dan dapat menghapus $ 472 juta pendapatan lokal selama 16- rentang bulan, menurut proyeksi dari pemerintahan Cooper.

Baca Juga :

COVID-19 Membuat Ekonomi Perkotaan Australia Kurang Efektif

Diharapkan dengan pemilihan direktur keuangan Nashville yang baru ini, Kelly Flannery bisa mengatasi pertumbuhan ekonomi Nashville. Kepercayaan sudah berkerja selama 20 tahun sebagai ahli keuangan.

COVID-19 Membuat Ekonomi Perkotaan Australia Kurang Efektif

Di awal pandemi, bekerja dari rumah menghasilkan peningkatan produktivitas, tetapi sekarang telah berkurang dan bisnis melaporkan lebih sulit untuk menerapkan perubahan ketika personel jauh dari satu sama lain. Mereka juga khawatir tentang dampak fisik dan psikologis dari mengaburkan batas antara rumah dan pekerjaan, dengan beberapa staf berjuang untuk membatasi jam kerja mereka, sementara yang lain berisiko cedera terkait pekerjaan di rumah.

COVID-19 Membuat Ekonomi Perkotaan Australia Kurang Efektif

Penyedia layanan Atlassian Adaptavist melakukan survei tentang kerja jarak jauh dengan 2800 pekerja berpengetahuan di seluruh Inggris Raya, Amerika Serikat, Kanada, dan Australia. Lebih dari sepertiga dari mereka di Australia mengatakan sifat komunikasi digital yang “selalu aktif” adalah sumber stres, bersama dengan jumlah saluran yang harus diperiksa dan tidak adanya batasan antara pekerjaan dan kehidupan rumah. Hampir dua pertiga tidak mematikan notifikasi kerja di luar jam kerja.

Beberapa bahkan berpendapat bahwa wilayah metropolitan kita mandek, atau bahkan mengalami kehilangan populasi. Karena rumah tangga – yang sadar akan risiko yang terkait dengan tinggal di daerah yang dibangun di masa pandemi. Melarikan diri ke pedesaan, ada beberapa bukti yang mendukung pandangan ini.

Pemerintah Mengamati Pusat Kependudukan dalam Perbendaharaan Australia

Pusat Kependudukan dalam Perbendaharaan Pemerintah Australia menyimpulkan bahwa sejak Februari 2020 telah terjadi pergeseran ke wilayah regional, terutama di Victoria, yang juga telah melihat arus keluar ke negara bagian lain. Data ABS sementara menemukan keuntungan bersih 36.200 orang di wilayah regional pada September 2020.

Tetapi sebagian besar pertumbuhan ini disebabkan oleh kaum muda yang tinggal di daerah-daerah yang menunda relokasi mereka ke ibu kota, daripada penduduk metropolitan yang melarikan diri ke negara itu untuk merasakan ‘kehidupan yang baik’. Dan di mana pertumbuhan telah terjadi untuk pusat-pusat regional, itu bukan akibat dari COVID-19 saja. Alih-alih, perpindahan dari ibu kota telah mencerminkan tren yang lebih luas untuk bekerja dari rumah, dampak dari meningkatnya ketidakpastian ekonomi, pembatasan migran yang memasuki negara ini dan menetap di kota-kota terbesar kita, dan kaum muda yang tinggal di komunitas regional tempat mereka dibesarkan.

Pemerintah Mengamati Pusat Kependudukan dalam Perbendaharaan Australia

Sebagian besar ahli memperkirakan kita akan melihat kembalinya tren jangka panjang pertumbuhan kota besar begitu ekonomi terbuka. Selama 60 tahun terakhir, pusat-pusat utama kami telah berkembang relatif terhadap bagian lain Australia karena mereka adalah tempat yang menarik untuk tinggal, bekerja dan belajar. Kekuatan ekonomi ini penting, karena orang-orang pindah karena manfaat yang mereka antisipasi, dan wilayah metropolitan utama kitalah yang menawarkan kesempatan kerja terbaik dan layanan kesehatan serta layanan lainnya yang tiada bandingnya.

Kota-kota akan tetap menjadi pusat ekonomi Australia, tetapi kita mungkin menyaksikan kebangkitan pinggiran kota sebagai sesuatu yang lebih dari sekadar asrama. Pelukan bekerja dari rumah akan menjadi faktor kunci dalam perubahan itu, tetapi pada keseimbangan itu kemungkinan akan menjadi dampak yang diredam. Bisnis tetap enggan, jika tidak skeptis, tentang bekerja dari rumah. Mereka khawatir bahwa produktivitas tidak dapat dipertahankan dalam jangka panjang di bawah pengaturan bekerja dari rumah dan mereka khawatir tentang dampak potensial pada budaya tempat kerja.

Baca Juga : Industri Batik Menyerap Lebih Dari 200.000 Tenaga Kerja

Dan sementara banyak CEO akan terus bekerja di mana pun dan kapan pun mereka suka, bagian lain dari manajemen senior tampak terikat dengan lokasi pusat kota dan berada dalam jarak yang dekat satu sama lain. Mereka yang bercita-cita menjadi manajer senior akan menunjukkan preferensi yang sama. Jadi CBD Adelaide tidak mati, juga tidak mengalami penurunan terminal. Tidak ada keraguan perubahan akan datang, tetapi selalu menjadi tempat transformasi yang berkelanjutan.

Tantangan bagi bisnis dan pemerintah sama-sama adalah menciptakan masa depan untuk pusat kota kita yang mengakui perlunya perubahan dan membangun kekuatan di bidang pariwisata, perhotelan, ekonomi pengalaman, dan pendidikan untuk membentuk masa depan yang lebih sejahtera.

Industri Batik Menyerap Lebih Dari 200.000 Tenaga Kerja

Batik merupakan bahan pakaian yang memiliki motif khas identik dengan Indonesia. Batik sangat berkembang pesar dari suku Jawa, kualitas dan corak yang indah menjadikan batik salah satu seni yang sangat mahal dan diakui dunia.

Sandiaga Salahuddin Uno adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Mengatakan kalau industri Batik berperan cukup besar dalam pergerakan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Seperti tahun 2021 saja lebih dari 200.000 tenaga kerja mendapatkan pekerjaan.

Industri Batik Menyerap Lebih Dari 200.000 Tenaga Kerja

Penarikan jumlah karyawan sebanyak ini, sangat membantu angka pengurangan penganggura yg juga menjadi faktor penuruanan kualitas ekonomi di tanah air. Seperti yang telah banyak ditemui, batik juga sudah menjurus dari seni tradisional menjadi seni modern.

Industri Batik Indonesia Mampu Menerjang Krisis Ekonomi 2021, Menarik Lebih Dari 200.000 Pekerja

industri batik mempekerjakan lebih dari 200.000 pekerja

Terhitung lebih dari 5.849 motif batik di tanah air sudah terdaftar di kementerian pariwisata. Ragam warna, desain, dan cara menggambar kain dengan canting semburan, dalam festival batik akan terlihat ragam perbedaan keindahan yang disatukan dari Aceh hingga Papua.

Bukan mendorong keuntungan dalam bidang wisata dunia, tapi karena batik saat ini lebih trend dipakai dalam busana harian formal. Tentunya hal ini juga berdampak sangat baik bagi menggerakkan perekonomian masyarakat.

Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) Kukuh S. Achmad mengatakan sebagai industri kreatif dengan potensi pasar yang menjanjikan, diperlukan strategi untuk menghadapi tantangan era industri ekonomi kreatif ini agar produk batik Indonesia dapat bersaing di kancah global. pasar.

Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan kualitas batik, menurut Kukuh, peran Standar Nasional Indonesia (SNI) menjadi semakin penting.

Next Post ↓

Sektor Perbankan Afghanistan Nyaris Tumbang

Sekarang ini himbauan diharapkan kepada pemerintah, agar berfokus mengembangkan seni batik Indonesia lebih luas. Bersamaan melalui penerapan SNI, sehingga peluang industri batik Indonesia bisa mengjangkau lebih luas negara lainnya.

Kukuh menjelaskan, BSN wajib menyediakan SNI dan skema pelaksanaan, pengembangan, dan fasilitasi sertifikasi.

“Selain berperan dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat, SNI juga menjadi pedoman untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia,” kata Kukuh.

BSN telah menetapkan 32 standar kualitas batik dan produk batik dalam rangka melestarikan kain tradisional.

“Dengan SNI, berarti batik tersebut telah memenuhi standar kualitas yang diakui secara nasional dan internasional,” ujarnya.

Sektor Perbankan Afghanistan Nyaris Tumbang

Ekonomi Afghanistan berputar di luar kendali, sistem perbankan resmi bisa runtuh kapan saja sekarang karena kekurangan uang tunai. Kunjungan pemerintah Amerika kesana telah berbicara dengan keluarga serat masyarakat yang tengah bertahan hidup dengan teh dan potongan roti kecil.

Masyarakat angkat bicara “Jika ekonomi runtuh, bahkan layanan paling dasar pun tidak akan berfungsi lagi, dan kebutuhan kemanusiaan akan melonjak lebih tinggi lagi”. Berurusan dengan krisis likuiditas sangat penting karena organisasi bantuan berusaha untuk meningkatkan untuk memenuhi kebutuhan kemanusiaan yang mendesak.

Ekonomi Afghanistan Sektor Perbankan Nyaris Tumbang

“Kami berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan nyawa sebelum musim dingin yang keras tiba dan suhu turun hingga minus 20 derajat Celcius. Kesengsaraan ini membuat ratusan ribu warga lokal Afghanistan terpaksa menderita kelaparan, kekurangan pakaian yg layak hingga krisis keselamatan dan tidak tahu akan sampai kapan. Sudah, satu dari tiga orang Afghanistan tidak tahu lagi cara mendapatkan uang untuk bisa mencukupi persedian makanan dimasa mendatang.

Bahkan staf bank itu sendiri memberi tahukan bahwa mereka berjuang untuk menarik uang tunai untuk membeli makanan atau mengakses tabungan mereka dari bank. Perbankan tidak dapat membayar gaji penuh staf mereka karena tidak mungkin mendapatkan uang ke negara dengan aman. Bayangkan situasi ini berlipat ganda untuk setiap majikan di seluruh negeri, dampak dari kekuasaan Taliban semakin kuat di Afghanistan.

Ekonomi Afghanistan Hancur Setelah Taliban Berkuasa

Ekonomi Afghanistan Hancur Setelah Taliban Berkuasa

Negara persatuan PBB harus lebih cepat dalam mengamati perkembangan ekonomi Afghanistan yang semakin memburuk. Perjanjian multilateral sudah seahrusnya dibicarakan sebelum kondisi ekonomi tanah air tersebut akhirnya tidak bisa diselamatkan lagi. Mendanai layanan publik yang sesuai dan mengatasi krisis likuiditas. Ini berarti menjajaki mekanisme baru dan yang sudah ada, baik dengan menyalurkan dana internasional melalui dana perwalian PBB atau melalui organisasi kemanusiaan sebagai tindakan sementara dari https://www.philanthropyuk.org/. Jika tidak, janji mereka untuk terus mendukung rakyat Afghanistan akan kosong dan Taliban akan semakin kuat berperan dalam sistem kekuasaan di Afghanistan.

Next Post Indonesia – China Memulai Kemitraan Kerangka Mata Uang Lokal

Para donor harus fokus pada penyediaan solusi cepat dan efisien untuk memberikan bantuan mendesak bagi anak-anak, perempuan dan laki-laki yang tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Negara ini sedang menghitung mundur keruntuhan ekonomi kita harus mendukung rakyat Afghanistan apa pun yang terjadi. Kekuasaan Taliban yang sangat kejam, seolah perlahan mengubah dan menghancurkan impian Afghanistan.

Indonesia – China Memulai Kemitraan dalam Kerangka Penyelesaian Mata Uang Lokal

Bank Indonesia (BI) dan People’s Bank of China (PBC) kembali untuk memulai kerja sama resmi dalam penyelesaian transaksi bilateral menggunakan mata uang lokal antara kedua negara. Kerangka kerja sama tersebut meliputi penggunaan kuotasi nilai tukar langsung, serta pelonggaran regulasi tertentu dalam transaksi valas antara rupiah Indonesia dengan renminbi/yuan China.

2 kedutaan uang besar dari Indonesia-China melihat pergerakan dan pertumbuhan ekonomi yang berpengaruh pada negara masing-masing setiap tahunnya. Kesepakatan pembentukan kerangka terbaru dalam tujuan pencapaian Nota Kesepahaman telah ditandatangani oleh Gubernur BI Perry Warjiyo dan Gubernur PBC Yi Gang pada 30 September 2020.

Indonesia - China Kemitraan Mata Uang Lokal

Kerjasama China – Indonesia Dalam Kerangka Penyelesaian Mata Uang Lokal

Bank Indonesia tidak hanya punya 1 mitra masalah keuangan, namun ada beberapa nama negara yang masuk dalam kerja sama LCS, seperti: Jepang, Malaysia dan Thailand. Gunernur Bank Indonesia menjelaskan hubungan baik dengan negara negara maju bisa menjadi paluang besar dalam mengembangkan harga mata uang lokal kita ke Internasional.

Untuk mendukung operasional framework LCS yang menggunakan mata uang rupiah dan yuan, BI dan PBC telah menunjuk beberapa bank di negaranya masing-masing sebagai Appointed Cross Currency Dealers (ACCD). Setiap bank rujukan diminta memahami pergerakan currency yang terus berlangsung dalam ekonomi Asia saat ini agar nilai rupiah semakin kuat.

Kerjasama China - Indonesia Dalam Mata Uang Lokal

Adapun Bank untuk menjadi dealers Indonesia telah ditunjuk adalah sebagai berikut: Bank Central Asia, Bank of China (Hong Kong), China Construction Bank Indonesia, Bank Danamon Indonesia, ICBC Indonesia, Bank Mandiri, Maybank Indonesia, Bank Negara Indonesia (BNI), OCBC NISP, Bank Permata, Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank UOB Indonesia.

Tidak terlepas dari Bank Mandiri Cabang Shanghai sudah berperan aktif dan mencapai banyak prestasi kini ditunjuk sebagai ACCD resmi di China. Didukung Bank of China dan Maybank Shanghai susunan yang sudah direncanakan oleh 2 kedutaan keuangan Cihan – Indonesia tersebut. Menurut Perry, aturan mata uang tidak hanya berlaku untuk transaksi perdagangan antara Indonesia dan China. Penggunaannya dapat diperluas ke berbagai sektor, seperti penetrasi pasar keuangan dan investasi.

Laporan utama dari Invesco menunjukkan bahwa bank sentral global meningkatkan cadangan devisa dalam mata uang RMB sekaligus mengurangi pangsa aset berdenominasi dolar AS, karena tingkat utang AS meningkat pesat di tengah pandemi COVID-19.

Baca Juga ↓

Bank Indonesia Tetapkan 6 Strategi Dukung Pemulihan Ekonomi

Yuan China telah menjadi penerima manfaat utama dari proses ini dan secara luas dilihat pada akhirnya akan mengambil tempat dalam portofolio bank sentral, yang akan lebih mencerminkan pentingnya China sebagai ekonomi dan sebagai mitra dagang, kata laporan Invesco yang diterbitkan pada hari Selasa.

Bank Indonesia Tetapkan 6 Strategi Dukung Pemulihan Ekonomi

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo berharap rencanan ide untuk pengoptimalan pemulihan ekonomi ini bisa segera diterapkan kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Seperti yang kita ketahui, seluruh dunia sedang mengalami krisi ekonomi dan salah satunya adalah Indonesia.

Perry Warjiyo juga telah mengadakan kunjungan pertemuan sebanyak 2 kali, dalam wacana membahas berbagai langkah mengembalikan ekonomi Indonesia yang stabil. Ditengah pandemi konferensi pers virtual hasil Rapat Dewan Gubernur BI, Kamis, 19 Agustus dalam durasi 3 jam 52 menit.

Strategi Dukung Pemulihan Ekonomi Bank Indonesia

Berita Ekonomi Selanjutnya 5 Pelajaran Evergrande Tentang Ekonomi Tiongkok

6 Strategi Dukung Pemulihan Ekonomi OLeh Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo

Berikut ini adalah point dari hasil pertemuan yang sudah dilakukan oleh Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo:

  1. Strategi pertama adalah melanjutkan kebijakan nilai tukar rupiah dalam rangka menjaga stabilitas nilai tukar sesuai dengan fundamental dan mekanisme pasar.
  2. Kedua, terus memperkuat strategi operasi moneter untuk menjaga efektivitas stance kebijakan moneter yang akomodatif.
  3. Strategi ketiga adalah mendorong intermediasi melalui penguatan kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit (SBDK).
  4. Strategi keempat adalah mempercepat penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS, termasuk QRIS antar negara, dan mendorong implementasi National Open API Payment Standard (SNAP) untuk perluasan integrasi ekonomi dan keuangan digital.
  5. Strategi kelima adalah menjaga kelancaran dan keandalan sistem pembayaran serta mendukung program pemerintah melalui kerjasama digitalisasi bansos dan program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah.
  6. Strategi keenam, lanjut Perry, adalah memfasilitasi promosi perdagangan dan investasi serta terus mensosialisasikan penggunaan Local Currency Settlement (LCS) dalam hubungan dengan instansi terkait.

6 Strategi Dukung Pemulihan Ekonomi Bank Indonesia

Kondisi Indonesia saat ini sudah lebih longgar dari kasus Covid sebelumnya. Perry Warjiyo berharap agar pemerintah juga segera mendukung dan tidak ragu lagi untuk membuka sistem kerjasama perdagangan yang sangat besar dalam memberikan dampak pertumbuhan ekonomi.

“Pada Agustus dan September 2021, promosi investasi dan perdagangan akan dilakukan di Uni Emirat Arab, China, Australia, Swedia, Inggris, Singapura, dan Malaysia,” kata Gubernur Bank Indonesia. Dan berharap, setidaknya hingga akhir tahun desember ini, perdagangan bisa diperluas hingga ke 35 negara demi mencapai perhitungan pertumbuhan ekonomi yang ideal dan sejahtera.

5 Pelajaran Evergrande Tentang Ekonomi Tiongkok

Pekan lalu, pasar global terguncang setelah sebuah perusahaan China bernama Evergrande jatuh ke dalam masa curam. Evergrande adalah perusahaan real estat terbesar kedua di Cina. Beberapa tahun yang lalu, mernjadi saham real estat paling berharga di dunia. Itu juga terlibat dalam campuran eklektik bisnis lain, dari air mineral hingga mobil listrik hingga peternakan babi. Bahkan memiliki tim sepak bola profesional. Namun baru-baru ini mengalami kesulitan membayar utang yang sangat besar, senilai $300 miliar.

Evergrande Tentang Ekonomi Tiongkok

Model pertumbuhan ekonomi China yang tidak berkelanjutan, yang mengandalkan investasi tanpa akhir dan kegilaan pembangunan yang dipicu oleh utang dalam beberapa tahun terakhir. Perekonomian China melonjak, tetapi negara itu sekarang mengalami beberapa turbulensi. Pekan lalu, beberapa pengamat yang mengkhawatirkan menyebut “momen Lehman” China ini – referensi ke runtuhnya Lehman Brothers yang mendahului krisis keuangan 2008 – tetapi para ekonom yang berfokus pada China berpendapat bahwa itu berlebihan.

Dahsyat! Begini Efek Evergrande Terhadap Ekonomi China

Efek Evergrande Terhadap Ekonomi China

  • Real estate telah menjadi bagian besar dari pertumbuhan ekonomi China

Pertumbuhan ekonomi China dalam beberapa tahun terakhir telah didukung sebagian besar oleh pasar real estate yang menderu. Industri real estat, secara langsung dan tidak langsung, menyumbang sebanyak 29% dari seluruh produk domestik bruto China. Pertumbuhan ini telah didorong oleh gelembung properti yang sangat besar dan jumlah utang yang meningkat. Untuk sementara, pemerintah nasional dan lokal China menggunakan kekuatan komando dan kendali mereka yang besar atas ekonomi untuk menjaga agar gelembung tetap meningkat.

  • Gelembung properti China telah menciptakan “kota hantu” yang menyeramkan di seluruh negeri

Gelembung properti China, yang telah dibicarakan oleh para pengamat selama bertahun-tahun, telah mendorong semakin banyak spekulasi, dengan investor membeli properti tanpa niat untuk tinggal di dalamnya. Bangunan dan apartemen yang belum selesai dan kosong mengotori provinsi China. Perkiraan bervariasi, tetapi sekitar 20% dari total stok perumahan China sekarang kosong. Financial Times mengatakan sekarang ada cukup properti kosong di negara ini untuk menampung lebih dari 90 juta orang. Itu cukup rumah kosong untuk menampung seluruh penduduk Kanada. Atau Prancis. Atau Jerman. Dalam beberapa kasus, seluruh wilayah perkotaan kosong. Ini “kota hantu” termasuk replika Paris, Venesia dan bahkan Jackson Hole, Wyo.

  • Partai Komunis Tiongkok bekerja untuk mengurangi risiko keuangan dan mengubah modelnya untuk pertumbuhan ekonomi

Salah satu perbedaan utama antara krisis utang Evergrande dan runtuhnya Lehman Brothers adalah bahwa krisis ini terjadi dengan sengaja. Partai Komunis China telah menyadari bahaya yang ditimbulkan oleh pasar real estat liarnya selama beberapa waktu. Pada tahun 2017, Presiden Xi Jinping mulai memberi isyarat bahwa dia ingin melakukan sesuatu tentang hal itu dengan berpidato di Kongres Partai ke-19. Dia berkata, “Rumah dibangun untuk dihuni, bukan untuk spekulasi.”

Baca Juga : Krisis Penitipan Anak Dalam Pekembangan Ekonomi Global

  • Kroniisme mungkin telah membuat investor dan kreditur terlalu percaya pada Evergrande

Evergrande didirikan oleh Xu Jiayin, yang belum lama ini adalah orang terkaya di China. Xu terhubung dengan baik. Dia adalah anggota Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Tiongkok, kelompok elit penasihat pemerintah. Dia juga cerdas secara politik. Misalnya, dia dilaporkan membuat Evergrande membeli Guangzhou Football Club setelah Xi mengatakan dia ingin China memiliki tim sepak bola yang hebat. Perusahaan itu kemudian menenggelamkan jutaan dolar dengan membeli beberapa pemain sepak bola terbaik di dunia.

  • Evergrande mungkin hanya puncak gunung es

Pertumbuhan China dalam beberapa tahun terakhir sangat bergantung pada ekspansi besar-besaran real estat dan semua perlengkapannya – kereta api, jembatan, dan saluran pembuangan. Cina telah membangun dan membangun dan membangun, menciptakan banyak kegiatan ekonomi. Dengan Evergrande, jenis pertumbuhan itu akhirnya menunjukkan dirinya tidak berkelanjutan — dan ekonomi China berada dalam periode turbulensi. Bagian yang aneh adalah ini tampaknya, sebagian, dengan desain.

Krisis Penitipan Anak Dalam Pekembangan Ekonomi Global

Kekuatan yang mendorong pembersihan global pekerja perempuan sangat mirip dari satu negara ke negara lain: Penutupan sekolah, penutupan pusat penitipan anak, sekolah jarak jauh, dan peralihan berikutnya antara pekerjaan dan pengasuhan memaksa beberapa orang tua untuk memotong jam kerja mereka atau meninggalkan pekerjaan mereka sama sekali. Wanita, yang rata-rata dibayar lebih rendah daripada pria, pada akhirnya menanggung beban berat – meninggalkan pekerjaan lebih sering daripada suami mereka. Untuk mengatasi hal buruk ini, beberapa negara membuka fasilitas penitipan anak agar wanita bisa tetap bekerja dan memperjuangkan haknya.

Krisis Penitipan Anak Dalam Pekembangan Ekonomi Global

Baca Juga

Mengagumkan! Pemuda Ini Gaungkan Potensi Wisata Indonesia hingga ke New York Times Square

Krisis Penitipan Anak Menjadi Demo Pemerintah Untuk Pekembangan Ekonomi Global

Penitipan Anak Menjadi Demo Pemerintah Untuk Pekembangan Ekonomi Global

  • Australia

Ketika perempuan mulai keluar dari angkatan kerja Australia pada April 2020, pemerintah mengejutkan negara itu dengan langkah radikal: Penitipan anak akan diberikan gratis untuk semua selama sekitar tiga bulan.

Kebijakan sementara itu dimaksudkan untuk membangun jembatan ke ekonomi pasca-coronavirus, sebuah langkah yang sangat tidak terduga yang datang dari pemerintah kanan-tengah Australia yang konservatif. Orang tua dapat mempertahankan tempat mereka di pusat penitipan anak, sambil menjaga 200.000 pekerjaan pekerja penitipan anak tetap utuh.

Penelitian menemukan bahwa program tersebut membantu mendukung kebangkitan kembali pekerjaan perempuan karena program tersebut membuat banyak pusat penitipan anak tidak tutup secara permanen, mencegah masalah pasokan di kemudian hari. Pada September 2020, partisipasi angkatan kerja perempuan di Australia telah pulih lebih kuat daripada laki-laki.

  • Kanada

Korban pandemi pada orang tua adalah dorongan terakhir yang dibutuhkan pemerintah Kanada untuk menyelesaikan rencana penitipan anak nasional yang pertama kali muncul hampir dua dekade lalu.

Pada tahun 2005, pemerintah Liberal negara itu telah menandatangani perjanjian dengan 10 provinsi untuk meluncurkan program pengasuhan anak nasional. Namun gagal setahun kemudian ketika pemerintah Konservatif mengambil alih. Awal tahun ini, Perdana Menteri Justin Trudeau mengambil keuntungan dari hambatan politik yang disebabkan oleh pandemi untuk menghidupkan kembali rencana Liberal: Pemerintah akan menginvestasikan hingga C$30 miliar ($23,74 miliar) selama lima tahun untuk perawatan anak bagi semua keluarga, membantu menutupi setengah biaya dengan provinsi yang menandatangani perjanjian.

Upaya itu berisiko runtuh lagi selama pemilihan 20 September tetapi Partai Liberal yang berkuasa memperoleh cukup suara untuk membentuk pemerintahan yang stabil. Ekonomi Kanada dan peneliti di Atkinson Foundation Armine Yalnizyan mengatakan kebijakan baru ini sangat penting.

  • Amerika Serikat

Penitipan anak di AS telah lama menjadi tambal sulam yang genting dari pusat penitipan anak. Penyedia berbasis rumah, pengasuh anak, dan anggota keluarga yang bersedia mengisi kekosongan. Lebih dari separuh orang Amerika tinggal di gurun penitipan anak, atau daerah di mana ada lebih banyak permintaan daripada pasokan, dan seringkali sangat mahal. Yang membayangi semua ini adalah pengetahuan bahwa AS hampir menasionalisasi pengasuhan anak 50 tahun yang lalu: Pada tahun 1971, Kongres mengesahkan Undang-Undang Pengembangan Anak Komprehensif, tetapi Presiden Richard Nixon memvetonya, mencemoohnya sebagai “radikal.”

Pendukung penitipan anak berharap pandemi, yang menghancurkan sektor-sektor dengan pekerjaan perempuan yang tinggi. Dan menyebabkan jutaan perempuan meninggalkan angkatan kerja, akan menjadi titik balik. Paket stimulus hampir $ 2 triliun Kongres yang disahkan Maret ini memperluas kredit pajak anak dan mengalokasikan $ 24 miliar untuk membantu penyedia penitipan anak. Bagi jutaan keluarga Amerika, ekspansi itu berarti pembayaran bulanan mulai pertengahan Juli hingga $300 per anak. Tapi dorongan itu bersifat sementara.

Mengagumkan! Pemuda Ini Gaungkan Potensi Wisata Indonesia hingga ke New York Times Square

Mengagumkan! Pemuda Ini Gaungkan Potensi Wisata Indonesia hingga ke New York Times Square

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) tengah menggaungkan potensi pariwisata Tanah Air hingga ke manca negara. Salah satu upayanya ialah dengan cara mempromosikan 5 tempat destinasi super prioritas di Indonesia.

Lima destinasi wisata super prioritas tersebut mencakup Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang.

Hal ini yang mendorong seorang pengusaha muda asal Surabaya yang bernama Zainal Hudha Purnama, untuk bergerak membangkitkan dan mengenalkan pariwisata yang ada di Indonesia menuju ke kancah dunia internasional.

Yudha mengenalkan Desa Mandiri Budaya Sabdodadi Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta di New York Times Square Amerika Serikat (AS) melalui perusahaan yang ia rintis yang bernama PT Trust Global Karya.

Yudha mengungkapkan bahwa salah satu visi perusahaannya itu ialah ingin selalu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional di Indonesia. Selai dari pada itu juga, sekotro ekonomi kreatif dan pariwisata merupakan salah satu pilar yang harus menjadi suatu prioritas.

“Dukungan kami tentunya harus dimulai dari dasar terlebih dahulu, yakni melalui masyarakat desa. Untuk kali ini yang Viral Blast Global sudah mengenalkan Desa Mandiri Budaya Sabdodadi kepada masyarakat di seluruh penjuru internasional melalui papan reklame digital yang sangat terpopuler dan terkemuka di dunia yakni di Times Square Kota New York, Amerika Serikat,” jelas Yudha pada Kamis, 30 September 2021.

Baca Juga: World Bank Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI tahun 2021 Jadi 3,7 Persen

Desa Mandiri Budaya Sabdodadi, Yogyakarta, Go International

Desa Mandiri Budaya Sabdodadi, Yogyakarta, Go International

Dirinya juga mengaku, hal itu dilakukan karna dari pihaknya ingin agar masyarakat dunia mengenal salah satu potensi yang bersala dari Indonesia misalnya dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta itu sendiri.

Desa Mandiri Budaya Sabdodadi, yang di dalamnya terdapat upaya untuk mengaktualisasikan, mengembangkan potensi, dan juga mengkonversikan kekayaan pada potensi budaya yang di miliki oleh Indonesia.

“Di muali dari kegiatan-kegiatan seperti kesenian, adat istiadat, kesenian, sastra, aksara, permainan tradisional, pengobatan tradisional, kerajinan, tata ruang, hingga warisan budaya di Nusantara,” lanjutnya.

Tepat pada tanggal 7 Desember 2020, Kelurahan Sabdodadi sudah ditetapkan sebagai salah satu Desa Mandiri Budaya Tahun 2020 yang diberikan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelum ditetapkan sebagai Desa Mandiri Budaya, Desa Sabdodadi pada mulanya sudah memiliki label atau branding dengan kelas internasional.

Untuk Kawasan Wisata Manding yang juga menawarkan aneka ragam kerajinan berbahan baku kulit yang saat ini nama brandnya sudah meroket hingga ke seluruh dunia.

Adapaun untuk para Kelompok Sadar Wisata atau yang sering disingkat dengan Pokdarwis yang terletak di wilayah Manding itu sudah memberikan kontribusi yang tinggi terhadap perkembangan dan kemajuan di kawasan Manding itu sendiri. Mandiri telah menjadi kawasan wisata belanja yang terdapat di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia, dan kawasan ini telah nyata membawa dampak perekonomian yang terus meningkat terhadap Desa Sabdodabi.

“Kami berharap bahwa dengan terus berkembangnya perusahaan, mampu untuk terus memberikan dampak positif bagi sektor lain yang pastinya akan baik untuk pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Kami juga akan terus berkomiten dalam terus untuk ikut andil bangkitnya ekonomi Tanah Air,” jelasnya.

World Bank Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI tahun 2021 Jadi 3,7 Persen

World Bank Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI tahun 2021 Jadi 3,7 Persen

World Bank atau Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di Indonesia di sepanjang tahun 2021 ini hanya 3,7 persen. Proyeksi ini menurun jika dibandingkan dengan prediksi pada bulan April 2021 lalu yang sebesar 4,5 persen.

Dalam laporan yang berjudul “World Bank East Asia and Pacific Update October 2021“, penurunan proyeksi ini bisa terjadi dikarenakan penularan kasus Covid-19 dengan varian Delta sejak bulan Juni 2021 lalu.

Ekonom Bank Dunia Asia Timur dan Pasifik mengungkapkan, bahwa varian ini sangat memukul pemulihan ekonomi Indonesiapada tahun 2021.

“Saya ungkapkan bahwa varian Delta itu sangat memukul ekonomi di Indonesia pada tahun 2021 ini. Untungnya, Indonesia sudah lebih awal dalam melakukan vaksinasi dan berhasil dalam hal mempercepat tingkat vaksinasi di Tanah Air. Semoga saja di pertengahan tahun depan program vaksinasi bisa mencakup proporsi yang lebih besar,” pungkas Mattoo dalam Media Briefing pada Selasa 28 September 2021.

Mengacu dengan laporan yang sama, di seluruh negara di kawasan Asia Pasifik memang semuanya masih terus berjuang melawan varian Delta dan membalikkan resesi ekonomi. Keberuntungan pada kawasan ini seolah-olah berbalik setelah tahun 2020 banyak diantara negara di kawasan Asia Pasifik yang berhasil mengendalikan laju penyebaran Covid-19.

Matto berkata, penyakit ini yang akan menimbulkan kerusakan perekonomian lama dan mungkin ke depannya akan terus ada. Untuk jangka pendek, masa pandemi yang masih terus berlanjut akan memperpanjang kesulitan manusia dan pastinya juga ekonomi jika tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan dan keadaan seperti hari ini.

Sementara itu, untuk jangka lainnya ialah pandemi Covid-19 ini mengurangi pertumbuhan dan sangat memperbesar kesenjangan, kecuali jika negara-negara tersebut bisa mengatasi dampak yang ditimbulkan darinya dan pandai dalam memanfaatkan peluang yang tercipta dari pandemi ini.

” Kebijakan yang diciptakan harus bisa membantu para pelaku ekonomi dalam beradaptasi pada hari ini dan membuat pilihan dalam mencegah terjadinya perlambatan dan juga disparitas ekonomi pada hari kemudian nanti,” ujar Matto.

Pemulihan yang belum merata itu pada kawasan di Asia Pasifik membuat Bank Dunia untuk menurunkan proyeksi ekonomi. Pada saat ekonomi China tumbuh sekitar 9,5 persen tahun ini seperti yang sudah diprediksikan, negara lain akan diprediksikan tumbuh lebih lambat sekitar 2,5 persen bukan lagi 4,4 persen.

Pemulihan ekonomi yang tidak merata itu bisa dilihat dari kondisi kerja industri di China, Indonesia, dan Vietnam yang telah mencapai tingkat pra-pandemi. Lain halnya seperti di Kamboja, Malaysia, dan Mongolia yang baru mencapai tingkat pra-pandemi nanti pada tahun 2022 yang akan datang.

Bahkan di Myanmar, Thailand, dan Filipina dan juga banyak negara lainnya, pertumbuhan ekonomi tetap akan berada di bawah tingkat pra-pandemi sampai pada tahun 2023 nantinya.

“Untuk penyerapan tenaga kerja pasti menurun, tingkat kemiskinan akan terus bertambah, dan kesenjangan sosial pasti meningkat. Rumah tangga yang taraf hidupnya di bawah rata-rata pasti memiliki kemungkinan yang sangat besar untuk kehilangan sumber penghasilan dan terpaksa menjual aset yang berharga dan lebih produktif,” ujar Matto.

Khusus untuk Tanah Air, Bank Dunia memproyeksikan pada tahun 2022 mencapai 5,2 persen dan pada tahun 2023 hingga mencapai 5,1 persen.

Laju Penyebaran Covid-19 di Indonesia Sudah Dapat Terkendali

Laju Penyebaran Covid-19 di Indonesia Sudah Dapat Terkendali

Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengungkapkan bahwa PPKM yang diadakan dengan berlevel mampu menekan penurunan angkas kasus positif baru Covid-19 untuk di wilayah luar Pulau Jawa dan Bali.

Tercatat hingga saat ini, jumlah kasus yang aktif di luar Jawa dan Bali sejak awal penerapan PPKM dengan basis level terus menurun setiap harinya. Namun secara nasional, laju perkembangan kasus masih terus terkendali, meski kasus di luar pula Jawa dan Bali masih menyumbang angka yang besar yakni 62,84 persen dari total jumlah 42.769 kasus yang aktif.

“Laju penyebaran kasus aktif positif virus Covid-19 di Indonesia semakin terkendali, dimana rT seluruh provinsi telah berada di bawah 1,” jelas Airlangga dalam siaran pers media pada hari Selasa, 28 September 2021.

Rt atau effective reproduction number merupakan angka penambahan kasus yang terjadi di lapangan setelah mendapatkan berbagai macam intervensi.

Baca Juga: Menteri Investasi Bahlil Lahadalia Beri Pembelaan Terkait Survei Nilai Ekonomi Indonesia

Adapun sejak tanggal 27 September 2021, jumlah kasus aktif menurun sekitar 93,09 persen menjadi 40.280 kasus dari puncak kasus aktif yang terjadi pada tanggal 24 Juli 2021 yang tercatat sebanyak 575.135 kasus.

Jika kita melihat angka dari Rt, laju penyebaran kasusnya ada di bawah satu, yakni hanya sekitar 0,62. Angka ini bahkan lebih baik jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia 0,97 dan juga negara Singapura 1,61.

“5 provinsi dengan nilai Rt tertinggi yaitu di Maluku 0,88; Jawa Tengah 0,82; Gorontalo 0,76; DKI Jakarta 0,82; dan juga Banten 0,78,” pungkas dia.

Khus untuk daerah Pulau Jawa dan Bali, tren kasus konfirmasi per 100 ribu penduduk per minggu mengalami penurunan di seluruh wilayah yang tersebar di 27 provinsi. Pada tanggal 26 September, hanya ada 1 provinsi yang masih berada pada level 3 yaitu Kalimantan Utara.

Kemudian 2 provinsi lain yang berada di level 2, yaitu wilayah Kalimantan Timur dan Bangka Belitung, sedangkan provinsi sebanyak 24 provinsi lainnya sudah berada di level 1.

Untuk di tingkat Kabupatan atau Kota, hasil asesmen, selalu menunjukkan perbaikan. Jumlah kabupaten atau kota dengan level 4 dan level 3 masih mengalami penurunan yang sangat tajam, dan jumlah kabupaten atau kota dengan level 2 dan level 1 terus mengalami peningkatan.

Saat ini terdapat sebanyak 76 kabupaten atau kota dengan level 3. Sedangkan kabupaten atau kota dengan level 2 sebanyak 275 kabupaten atau kota, dan 34 kabupaten atau kota terus mengalami perbaikan langsung menuju ke level 2 yakni Kutai Kartanegara dan Banjarmasin,” jelas dia.

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia Beri Pembelaan Terkait Survei Nilai Ekonomi Indonesia

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia Beri Pembelaan Terkait Survei Nilai Ekonomi Indonesia

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia merespons terkait Survei Nilai Ekonomi Indonesia yang buruk. Hasil Survei Indikator Politik Indonesia (IPI) menemukan fakta bahwa kondisi perekonomian nasional. Kurang lebih sebanyak 44,1 persen responden menilai situasi dan kondisi ekonomi Indonesia berada dalam keadaan yang tidak menyenangkan.

Sementara itu, 36,7 persen menganggap bahwa ekonomi nasional menduduki posisi buruk dan 7,4 persen menilai bahwa kondisi ekonomi yang sangat buruk.

Oleh karena itu, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia memberikan respons kepada hal itu. Dirinya pun mengaku setuju dan sepakat bahwa ada yang menyebut kondisi ekonomi di Tanah Air pada saat ini sedang tidak baik. Jika dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, justru kondisi dan situasi ekonomi di Indonesia jauh lebih baik.

“Sekitar 44,2 persen kinerja ekonomi tidak menyenangkan, kemungkinan besar itu yang bisa saya katakan ialah benar. Namun di sisi lain, kinerja ekonomi kita jika dibandingkan dengan negara lain yang ada di kawasan Asia Tenggara, kita menduduki urutan yang cukup lebih baik dari negara tetangga lainnya,” jelas Bahlil di Jakarta pada hari Minggu, 26 September 2021.

Bahlil pun menjelaskan, bahwa pertumbuhan ekonomi nasional sejak dimulai kuartal IV-2020 sudah mulai mengalami tren perbaikan dengan tumbuh rata-rata sekitar -2,219 persen (qtq). Kemudian pada kuartal I-2021 tumbuh menjadi 0,74 persen (qtq) dan di kuartal II-2021 tumbuh menjadi 3,31 persen (qtq) atau 7,07 persen (yoy).

Namun, tren positif perbaikan tersebut kemungkinan besar terhambat karena adanya hantaman besar gelombang kedua penyebaran virus Covid-19 varian Delta dalam jumlah yang lebih besar dengan jumlah masyarakat yang terinfeksi.

Meski demikian, jika dibandingkan dengan tahun lalu, dia menilai bahwa penurunan ekonomi yang terjadi jauh lebih baik jika dibandingkan dengan saat pertama kali pandemi melanda di Tanah Air.

“Kita dihantam lagi dengan virus Covid-19 pada gelombang kedua. Itu dampaknya lebih dahsyat bila dibandingkan dengan gelombang pertama,” tutur dia.

“Akan tetapi, kita semua wajib bersyukur atas apa yang terjadi selama ini dan upaya kerja kerja pemerintah yang membuat berbagai macam strategi ini ya Alhamdullilah semuanya berjalan dan hasilnya bisa kita rasakan seperti saat ini. Dampaknya, Indonesia berhasil keluar dari zona merah,” lanjutnya.

Hasil Survei

Indikator Politik Indonesia

Indikator Politik Indonesia (IPI) mengungkapkan untuk hasil survei terbaru mengenai evaluasi publik terhadap pemulihan ekonomi yang ada di Indonesia. Hasil survei tersebut menunjukkan, bahwa masih banyak masyarakat yang menilai bahwa kondisi ekonomi nasional masih dianggap buruk.

Survei tersebut dilakukan oleh IPI per tanggal 17 hingga 21 September 2021. Sebanyak 1.200 responden sampel survei yang dipilih secara acak dari kumpulan sampel acak survei tatap muka yang dilaksanakan secara langsung yang dilakukan pada bulan Maret 2018 sampai dengan Juni 2021.

Dari sebanyak 1.200 responden, margin of error sekitar lebih kurang 3 persen dengan tingkat kepercayaan 96 persen. Sampel tersebut diambil dari seluruh provinsi di Indonesia dengan menggunakan telepon.

Baca Artikel Lain: Pada Tahun 2021, Ekonomi Indonesia Diprediksikan Tumbuh 4 Persen

Pada Tahun 2021, Ekonomi Indonesia Diprediksikan Tumbuh 4 Persen

Pada Tahun 2021, Ekonomi Indonesia Diprediksikan Tumbuh 4 Persen

Bahlil Dahalia selaku Menteri Investasi mengaku tidak percaya dan pesimis bahwa pertumbuhan ekonomi nasional di tahun ini ditarget bisa tumbuh 5 persen. Walaupun sejak akhir tahun lalu, Indonesia sudah mengalami tren perbaikan ekonomi. Namun, pada gelombang kedua penyebaran Covid-19 pada pertengahan tahun yang masih menjadi masalah utamanya.

“Keyakinan kita, bahwa perekonomian nasional pada akhir tahun 2021 ini potensinya tetap bisa tumbuh hingga 5 persen dari judi slot online. Akan tetapi, saya harus fair untuk mengatakan yang sebenarnya bahwa ini terlalu berat dan sangat sulit,” jelas Bahlil dalam Rilis Temuan Survei Nasional Indikator Politik Indonesia, di Jakarta pada Minggu, 26 September 2021.

“Jika saya hitung pertumbuhan ekonomi di Indonesia menunjuk pada angka 4 persen sampai dengan 4,5 persen itu saya optimis, karena mulai menunjukkan kekompakan juga dengan tim ekonomi yang ada pada saat ini,” pungkas Bahlil.

Bahlil pun membeberkan bahwa selama ini strategi yang dibuat dan dijalankan oleh pemerintah pasti selalu berubah untuk menyesuaikan kondisi dan keadaan. Strategi yang sedang dijalankan bisa berubah hanya dalam hitungan hari bahkan hitungan minggu.

“Kita pakai konsep yang bernama tiba akal, tiba saat. Hampir negara di seluruh penjuru dunia ini tidak mempunyai satu pun buku yang bisa dijadikan referensi dalam menjalankan penanganan di masa pandemi virus Covid-19 ini,” ujar Bahlil.

Segenap para menteri yang menjabat pun sudah bekerja keras sampai kurang waktu untuk istirahat dalam rangka menangani pandemi ini.

“Maka dari itu, kita semua bisa melihat bawa para menteri mempunyai warna hitam yang berada di bawah matanya, karena rata-rata mereka kurang tidur. Mereka selalu berpikir minggu ini punya strategi A, dua minggu lagi ke depan apakah strategi itu masih bisa berlaku dan dipergunakan kembali atau akankah berubah,” kata Bahlil.

Sri Mulyani Pun Mengomentari Bahwa Pemulihan Ekonomi Global Berlanjut, tapi Terus Dibayangi Ketidakpastian

Pemulihan Ekonomi Global Berlanjut

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pun menyebutkan bahwa tren ekonomi global dalam hal penguatan dan domestik yang mulai bergerak di bulan Agustus 2021. Namun, hal tersebut masih terus dibayangi oleh ketidakpastian dan ancaman berbagai risko.

“Untuk momentum dalam hal pemulihan ekonomi global masih terus berlanjut hingga bulan Agustus tahun ini, walau terus dibayangi oleh ketidakpastian dan ancaman berbagai risiko,” ungkap Sri Mulayani dalam Konferensi Pers APBN KiTa di Edisi September 2021, tanggal 23 September 2021.

Sri Mulyani juga mengungkapkan, PMI Manufaktur global pada bulan Agustus akan tumbuh solid di 54,1, terutama yang didukung ekspansi dari Eropa dan AS. Walau terus terjadi lonjakan permasalahan Covid-19, namun pada realitasnya program vaksinasi yang begitu tinggi menopang keyakinan dalam membuka kembali aktivitas khususnya di negara bagian Eropa dan AS.

Sementara itu, untuk harga komoditas sendiri masih terus berlanjut dalam masa tran naik, termasuk di kelompok komoditas unggulan yang ada di Indonesia seperti Batubara, CPO, dan Nikel.

Namun, penyebaran varian Delta yang ada di sekitar 185 negara di berbagai penjuru dunia dan juga kemunculan mutasi varian viruas lainnya di tengah-tengah program vaksinasi yang belum usai dan merata, risiko kenaikan cebt ceiling di AS yang mempengaruhi kepada kondisi pasar keuangan, dan kenaikan suku bunga di tengah peningkatan angka inflasi yang terjadi di sebagian negara-negara di dunia.

Serta rencana tapering yang ada di negara maju yang terus menerus mengemuka, termasuk di dalamnya isu risiko stabilitas pada sektor keuangan negara China yang diakibatkan dari isu gagal bayar Evergrande. Perlu diketahui, Evergrande merupakan perusahaan real estate terbesar di posisi kedua yang berada di China, masih menjadi risiko yang perlu diawasi.

Baca Lain: Ekonomi Afghanistan Menuju Kehancuran, JK: Jika Taliban Tak Berubah

Ekonomi Afghanistan Menuju Kehancuran, JK: Jika Taliban Tak Berubah

Ekonomi Afghanistan Menuju Kehancuran, JK: Jika Taliban Tak Berubah

Sebulan sudah negara Afghanistan dikuasai oleh Taliban namun nyata ekonomi di Afghanistan di ambang kehancuran. Meski Taliban sudah diberikan peringatan berulang kali secara tak langsung. Dalam forum internasional, bos besar PBB itu sudah menegaskannya bahwa ancaman kehancuran ekonomi yang akan dialami oleh negara tersebut.

Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia (RI), Jusuf Kalla (JK) pun ikut mengomentari hal tersebut. Ia meyakini bahwa konflik permasalahan yang terjadi di Afghanistan akan terus berlanjut jika Taliban tetap memmpin dengan gaya yang eksklusif atau tertutup seperti 20 tahun lalu.

“Semoga mereka mau berubah. Kalau pun mereka tidak berubah seperti sebelumnya, maka lihat saja ke depannya nanti ekonominya akan hancur dengan sendirinya. Jika ekonominya hancur lebur, makan sistem pemerintahan tidak akan berjalan sehingga pada akhirnya nanti akan timbul anti-Taliban yang akan muncul dan bergerak, maka berujung terjadinya konflik lagi,” jelas JK dalam acara Centre for Dialogue and Cooperation Among Civilizations yang dilakukan dalam bentuk webinar pada hari Jumat, 3 September 2021.

Kemudian JK juga melanjutkan, hanya akan ada tiga negara yang akan mengakui Afghanistan jika sistem pemerintahan yang dipakai Taliban dilakukan secara tertutup. Tiga negara itu di antaranya Pakistan, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.

Menurutnya, keadaan tersebut yang akan menghambat berbagai investasi masuk ke Afghanistan. Dengan demikian, makan negara tersebut sudah tak punya modal lagi untuk menjalankan sistem pemerintahan, pembangunan dan roda perekonomiannya.

“Untuk masalah ekonomi, Afghanistan termasuk negara yang kaya, namun mereka tidak mampu untuk mengolahnya,” lanjut JK.

Sebelumnya, Afghanistan memanas dengan Amerika Serikat (AS) setelah AS menarik seluruh pasukannya dari negara Afghanistan. Akhirnya Taliban pun mampu menguasai tampuk pemerintahan setelah kurang lebih 20 tahun lamanya terasingkan.

Setelah Taliban berhasil menguasai Kabul, banyak negara di seluruh penjuru dunia untuk memulangkan warga negaranya, termasuk negara kita tercinta, Indonesia. Bahkan tak sedikit dari negara-negara lain yang tidak percaya dan meragukan akan kepemimpinan Taliban nantinya dikarenakan catatan sejarah sebelumnya.

Meski demikian, Taliban berjanji kepada seluruh dunia, bahwa dirinya berjanji akan berubah dan menjamin serta memastikan akan menjalankan sistem pemerintahannya dengan terbuka.

Diramalkan Hancur oleh PBB

Diramalkan Hancur oleh PBB

Wakil Utusan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Afghanistan yakni Deborah Lyons mengungkapkan, bahwa, untuk ke depannya nanti akan ada kehancuran yang akan terjadi di negara yang sekarang dikuasai oleh pasukan Taliban.

Hal ini terkait dengan pemmbekuan aset triliunan dolar yang dimiliki negara itu, yang dilakukan untuk mencegahnya jangan sampai jatuh ke tangan Taliban. Hal tersebut diyakini juga memicu kemerosotan ekonomi hingga berdampak buruk dan mendorong jutaan lebih warga ke dalam dunia kemiskinan dan kelaparan.

Dirinya juga mengatakan bahwa harus ada jalan yang dibuka lebar agar keuangan tersebut dapat mengalir ke Afghanistan. Nyatanya, pengamanan yang maksimal itu disalahgunakan.

“Ekonomi harus bisa bernafas dengan lega dalam beberapa bulan ini,” ujarnya kepada Dewan Keamanan PBB, pada hari Kamis 9 September 2021.

“Memberi Taliban kesempatan untuk menunjukkan fleksibilitas dan keinginan tulus untuk bisa melakukan hal-hal yang berbeda pada kali ini di bidang gender, Hak Asasi Manusia (HAM), dan juga kontra terorisme.

Diketahui aset yang di miliki oleh Afghanistan mencapai USD 10 triliun, ini bisa dianggap menjadi kunci barat dalam menekan perilaku Taliban.

Salah satunya yang terparkir di bank sentral AS, The Fed. Sebelumnya, Dana Moneter Internasional (IMF) juga memblokir USD 440 juta atau setara dengan Rp. 6,2 triliun uang cadangan darurat baru Afghanistan.

Baca Lain: Sri Mulyani Waspadai Gejolak Ekonomi Global Berlanjut ke 2022

“Taliban saat ini sedang mencari legitimasi dan dukungan dari para negara internasional lainnya. Pesan singkat kami hanya sederhana: (jika ingin) legitimasi, dukungan semacam apa pun harus diperolehnya,” ungkap Diplomat Senior AS, Jeffrey DeLaurentis, dalam pertemuan forum PBB tersebut.

Di sisi lain, ketika negara-negara barat sedang menjepit ‘Taliban’, China malah menggandeng dan saling bermesraan kepada kelompok tersebut. Diketahui Beijing memutuskan untuk bekerja sama dengan memberikan dabna bantuan sebesar USD Rp. 31 juta atau setara dengan Rp. 440 miliar.

Sri Mulyani Waspadai Gejolak Ekonomi Global Berlanjut ke 2022

Sri Mulyani Waspadai Gejolak Ekonomi Global Berlanjut ke 2022

Menteri Keuangan Sri Mulyani mewaspadai karena ketidakpastian ekonomi global yang berpeluang masih akan terus berlanjut pada tahun 2022.

Ia berbicara soal gejolak inflasi di tengah pemulihan ekonomi Indonesia yang diakibatkan oleh pandemi virus Covid-19. Menurutnya, gejolak ekonomi global dapat menekan perekonomian dalam negeri.

Sebenarnya ada beberapa hal yang harus diwaspadai, diantaranya yaitu hubungan perang dagang antar Amerika Serikat dengan China juga belum usai atau belum menunjukkan keharmonisan di depan publik.

Bukan hanya menjadi pantangan bagi negara Indonesia, Sri Mulyani juga menyebutkan bahwa saat ini berbagai negara di seluruh dunia pun juga mengalami hal yang sama dalam menghadapi komplikasi untuk pemulihan ekonominya di negara masing-masing.

Dia juga mencontohkan seperti Korea Selatan (Korsel) dan juga Brazil yang angka inflasinya naik drastis. Selain itu juga ada Rusia, Meksiko, dan Turki yang dinilai angka inflasinya naik rata-rata menjadi di atas 6 sampai dengan 7 persen.

Untuk itu, Menkeu pun berjanji Bank Indonesia (BI) mampu mempertahankan inflasi yang saat ini terjadi di level 1,59 persen dan untuk tetap pada level 3,5 persen.

Baca artikel terkait: Virus Baru Covid-19 Terus Bermunculan, Pemulihan Ekonomi Terhambat

Hati-Hati! Sri Mulyani Ungkap Ekonomi RI Hadapi Masalah Baru

Hati-Hati! Sri Mulyani Ungkap Ekonomi RI Hadapi Masalah Baru

Kemenkeu mewaspadai gejolak ekonomi global yang bisa mempengaruhi laju pertumbuhan pemulihan ekonomi di Indonesia. Ia pun juga menyoroti pertumbuhan inflasi setiap negara di tengah masa pemulihan ekonomi setelah diterpa pandemi Covid-19.

Jika inflasi tinggi, maka banyak tekanan yang bisa mengganggu pertumbuhan ekonomi di Tanah Air.

“Sejauh ini berbagai negara di seluruh dunia sedang menghadapi banyak komplikasi ketika ekonominya baru mulai akan pulih namun di sisi lain laju inflasinya meroket tinggi hingga tak terbatas,” jelas Sri Mulyani dalam rapat APBN KiTa pada hari Kamis, 23 September 2021 kemarin.

Dirinya pun berharap, Indonesia akan tetap menjaga angka inflasi sehingga komplikasi-komplikasi terjadinya pemulihan ekonomi yang terancam oleh laju inflasi dapat terhindarkan.

“Kita semua mengaharapkan ekonomi di Tanah Air tercinta ini bisa mempunyai pemulihan yang jauh lebih solid dan kemudian menjadi kuat untuk memungkinkan seluruh lapisan masyarakat bisa mendapatkan kesempatan dalam hal kerja dan pemulihan dari kesejahteraan ekonomi keluarganya.

Dengan berbagai kondisi tersebut, Indonesia harus tetap mampu mewaspadai dan juga mencari solusi untuk memitigasi seluruh kemungkinan yang pasti akan terjadi untuk ke depannya nanti. Salah satunya dengan melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021 yang kredibel.

“Hal-hal seperti inilah yang harus dan mampu untuk kita kelola. Untuk ketidakpastian dalam mengahadapi hari esok juga patuh kita semua waspadai namun bukan berarti kita tidak bisa dan tidak mampu mengelola segala hal ketidakpastian itu. Itulah yang saat ini kita akan keloa dan terus fokuskan dalam mengunakan RAPBN sebagai dasar instrumen dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di Tanah Air tercinta,” pungkasnya.

Virus Baru Covid-19 Terus Bermunculan, Pemulihan Ekonomi Terhambat

Virus Baru Covid-19 Terus Bermunculan, Pemulihan Ekonomi Terhambat

Dampak Pandemi Covid-19 dirasakan oleh berbagai negara di seluruh dunia. Terutama di negara-negara berkembang, pertumbuhan ekonomi jadi terhambat. Pemulihan ekonomi global yang diharapkan tahun ini tampaknya tidak semudah yang diperkirakan sebelumnya dan selalu menghadapi tantangan yang berat. Apalagi munculnya varian Delta Covid-19, banyak negara-negara terutama di negara berkembang yang mengalami kecemasan dalam menghadapi varian baru kasus Covid-19 tersebut.

Henry Ma, Senior Country Economist Asian Development Bank (ADB) mengatakan, bahwa beberapa negara berkembang di seluruh dunia mengalami penyesuaian target pemulihan ekonomi karena adanya varian baru virus Covid-19. Sebenarnya masih bisa pulih namun mungkin durasi pulihnya tidak secepat dugaan awal.

Kondisi tersebut yang menghambat pencapaian target pertumbuhan ekonomi di suatu negara di seluruh dunia yang sudah ditetapkan tahun ini. Beberapa dari lembaga dunia sudah mulai memangkas proyeksi ekonomi bila tidak penting, untuk menjaga-jaga suatu waktu negara-negara tersebut mengalami krisis dalam hal keuangan.

Misalnya lembaga ADB sendiri yang sudah merevisi turun proyeksi ekonomi di Asia tahun ini dari yang sebelumnya 7,30 persen menjadi 7,20 persen. Sementara itu, proyeksi pertumbuhan Asia tahun depan akan dinaikkan menjadi 4,4 persen dari perkiraan sebelumnya yang hanya 5,3 persen. Untuk China sendiri, ADB mempertahankan perkiraan pertumbuhan tahun ini yang dari 8,1 persen menjadi 5,5 persen di tahun depan. Namun, untuk proyeksi pertumbuhan India tahun ini diturunkan dari yang 11 persen menjadi 10 persen dan dari yang 7 persen menjadi 7,5 persen untuk tahun depan.

Untuk ASEAN sendiri, ADB pun merevisi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 sebagai berikut:

– Indonesia dari 4,5 persen menjadi 4,1 persen
– Malaysia dari 6 persen menjadi 5,5 persen
– Thailand dari 3 persen menjadi 2 persen
– Singapura dari 6 persen menjadi 6,3 persen
– Vietnam dari 6,7 persen menjadi 5,8 persen
– Filipina dipertahankan 4,5 persen

“Rata-rata semua proyeksi itu akan berkurang bahkan menurun, perekonomian di kawasan Asia Tenggara dan Asia Selatan tapi pemulihan ekonomi akan tetap berlangsung tapi durasiny alebih lambat dari perkiraan sebelumnya,” jelas Henry dalam konferensi pers di Jakarta pada Rabu, 22 September 2021.

Berbagai negara berkembang di seluruh penjuru dunia masih dalam kondisi ketidakpastian karena penularan virus Covid-19 termasuk Indonesia. Segala sesuatu dan kemungkinannya harus tetap diwaspadai dan jangan lelah, artinya pemulihan kondisi kesehatan masih menjadi ancaman dan masih terus diutamakn ketimbang yang lainnya.

“Kita semua harus mengenal mengenai headwindbukan hanya di Indonesia saja melainkan di seluruh kawasan di Indonesia,” pungkasnya.

BI Prediksi Pemulihan Ekonomi di RI Tetap Berlanjut

BI Prediksi Pemulihan Ekonomi di RI Tetap Berlanjut

Perry Warjiyo, Gubernur Bank Indonesia (BI) mengungkapkan bahwa tren pemulihan ekonomi global di perkirakan masih terus berlanjut.

Baca juga: Ini Syaratnya, Jika Pendapatan Per Kapita RI Bisa Lampaui USD 10 Ribu

Kendati demikian, pihaknya tetap harus berhati-hati dan mewaspadai dampak yang ditimbulkan akibat kemunculan kasus varian baru virus Covid-19 dan juga gangguan dalam rantai pasokan yang terjadi beberapa negara di dunia.

“Misalnya seperti di Amerika Serikat (AS), Jepang, Tiongkok, perkembangan dalam pemulihan ekonomi para semester kedua di tahun 2021 cenderung bisa dikatakan lebih lambat dari dugaan sebelumnya,” ujarnya dalam Konferensi Pers Media di Jakarta secara online pada Selasa, 21 September 2021.

Sementara itu, laju pemulihan ekonomi cenderung relatif lebih tinggi pada kawasan di negara-negara Eropa dan juga Amerika Latin. Dengan begitu, diharapakan bisa mendukung pertumbuhan ekonomi global dan laju pertumbuhan di negara-negara berkembang di seluiruh dunia.

Ini Syaratnya, Jika Pendapatan Per Kapita RI Bisa Lampaui USD 10 Ribu

Ini Syaratnya, Jika Pendapatan Per Kapita RI Bisa Lampaui USD 10 Ribu

Diprediksikan dalam 25 tahun ke depan, pendapatan per kapita Indonesia bisa melampaui 5 kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini bisa diwujudkan jika melihat dari kerja keras selama 25 tahun terakhir pasca reformasi tahun 1998 silam.

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara pada saat Special Event InFest Inkubasi tahun 2021 yang diselenggarakan di Jakarta pada hari Senin, 20 September 2021 mengatakan bahwa, GDP per kapita kita bisa melonjak 5 kali lipat dari sebelumnya jikalau kita semua bisa bekerja keras dan bekerja lebih dari apa yang dilakukan pada sekarang ini.

Pembangunan perekonomian di Indonesia di mulai sejak tahun 1970. Pada waktu itu, pendapatan per kapita nasional masih sangat kecil. Namun setelah 20 tahun berjalan lamanya, seiring dengan perkembangan waktu. Pendapatan per kapita Repuiblik Indonesia mulai mengalami kenaikan atau perubahan ke arah yang lebih baik.

Namun siapa sangka, Indonesia kembali lagi jatuh pada tahun 1998. Hal itu disebabkan oleh krisis yang dialami pada tahun itu. Sehingga pendapatan per kapita nasional saat itu di angka USD 500 per kapita.

“Tahun 2019 kita sampai melewati sampai USD 4.000 per kapita, tetapi gegara pandemi Covid-19 yang muncul di Indonesia sekitar bulan Maret 2020, turun ke angka 3.800-3.900 per kapita,” tuturnya.

Pondasi Baru Semangat Baru

Pondasi Baru Semangat Baru

Suahasil pun sudah mengkalkukasikan, pada periode tahun 2000 sampai dengan tahun 2020, pendapatan per kapita secara nominal dapat mencapai USD 700 menjadi USD 4.000 atau setara 4 hingga 5 kali. Maka dari itu, dia optimis jika cara kerja dan pembangunan yang dilaksanakandengan cara yang sama dan lebih ditingkatkan bisa menghantarkan Indonesia untuk mempunyai pendapatan per kapita bisa mencapai di atas USD 10.000 pada 25 tahun yang akan datang.

“Kita harus dimaksimalkan bekerja sama kerasnya dengan 20 tahun lalu menuju ke 25 tahun sekarang dan bahkan bisa lebih keras lagi, dan ini semua harus dipersiapkan dengan rencana yang matang,” jelas dia.

Kondisi krisis pandemi Covid-19 yang dialami saat ini bukan menjadi halangan atau alasan untuk tidak bisa bangkit. Namun sebaliknya harus ada yang dipersiapkan untuk jangkan panjang dengan tujuan 25 tahun mendatang dengan membentuk pondasi yang kuat agar mampu bertahan lebih dalam menghadapi berbagai tantangan yang akan datang di masa depan.

Baca juga: Inilah ‘Timbunan’ Utang Keluarga Bakrie ke Negara, BLBI Sampai Lapindo

“Satu hal yang penting harus dilakukan saat menghadapi krisi ini refrom. Kita merencanakan itu supaya punya pondasi-pondasi yang kuat dan baru. Jadi untuk kegiatan ekonomi ini bisa bergerak dan bekerja dengan pondasi yang lebih baru,” lanjut dia.

Inilah ‘Timbunan’ Utang Keluarga Bakrie ke Negara, BLBI Sampai Lapindo

Inilah 'Timbunan' Utang Keluarga Bakrie ke Negara, BLBI Sampai Lapindo

Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) minggu lalu telah memanggil para anggota keluarga Bakrie yang masuk ke dalam lingkaran untuk skandal likuiditas di era krisis moneter tahun 1998 tersebut. Hal tersebut langsung diumumkan melalui surat kabar resmi nasional pada hari Rabu, 15 September 2021.

Para anggota keluarga Bakrie yang masuk daftar panggilan ialah Indra Usmansyah Bakrie dan Nirwan Dermawan Bakrie. Kedua orang tersebut merupakan debitur dari Bank Putera Multikarsa, yakni bank penerima BLBI, bank milik pengusaha Marimutu Sinivasan) dengan total hutang mencapai 22,67 miliar.

Keduanya diminta menghadap ke Ketua Pokja Penagihan dan Litigasi Tim C untuk menyelesaikan segala sangkut paut dan seluruh kewajibannya kepada Repbulik Indonesia (RI).

“Mereka diwajibkan untuk menyelesaikan hak tagih negara dalam dana BLBI sekurang-kurangnya sebesar Rp. 22.677.129.206,- dalam hal penyelesaian kewajibannya sebagai debitur Bank Putera Multikarsa,” dikutip dari pengumuman resmi yang ditandatangani oleh Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban.

Kedua anggota Bakrie itu yang menjadi bagian dari 13 obligor dan debitur yang telah dipanggil untuk menghadirkan pertemuan pada Jumat, 17 September 2021 minggu lalu. Mereka itu diminta untuk menghadap Ketua Pokja Penagihan dan Litigasi Tim C, yang beralamatkan di Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta Pusat pada pukul 09.00 sampai dengan 11.00 WIB, untuk menyelesaikan segala kewajibannya kepada negara.

Tidak hanya kali ini saja, keluarga Bakrie dipanggil oleh pemerintah pusat terkait utang ke negara. Sebelumnyha keluarga Bakrie yang awalnya didirikan oleh Achmad Bakriesejak tahun 1940 ini juga masih memiliki utang ke negara terkait peristiwa Lumpu Lapindo panas Sidoarjo.

Peristiwa atau bencana itu hingga kini dikenal dengan sebutan Lumpur Lapindo atau Lumpur Sidoarjo, yang merupakan peristiwa lumpur panas berada di wilayah pengeboran Lapindo Brantas Inc.
Tepatnya di Dusun Balongnongo Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Indonesia sejak tanggal 26 Mei 2006, sudah terjadi sekitar 15 tahun yang lalu.

Terkait denga utang Lapindo, keluarga Bakrie hingga kini belum melakukan penggantian rugi yang disebabkan sehingga pemerintah masih terus mengejarnya sampai detik ini. Pemerintah pun berkali-kali menegaskan untuk melakukan penagihan yang tidak akan dihentikan sampai kapan pun hingga utang-utang seluruh perusahaan milik Aburizal Bakrie itu dibayar lunas.

Selain itu, hal ini juga ditegaskan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (DJKN Kemenkeu) Rional Silaban ketika melakukan perbincangan dengan media massa. Menurutnya, hingga saat ini pihak Lapindo dengan jajaran Pemerintahan terus melakukan komunikasi terkait utang tersebut.

“Jadi Lapindo sudha melakukan surat-meyurat dan saat ini kita juga sudah melakukan kembali dalam memberikan tanggapan kepada pihak Lapindo,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Adapun utang terkait Lumpur Lapindo yang melilit keluarga Bakrie ini berawal dari Maret 2007. Pada saat itu, pemerintah mmeberikan dana talangan untuk mengganti rugi bencana alam yang disebabkan oleh LumpuR Panas Sidoarjo tersebut melalui Surat Perjanjian (SP) Pemberian Pinjaman Dana Antisipasi untuk Melunasi Pembelian Tanah dan Bangunan Warga Korban Luapan Semburan Lumpur Sidoarjo dalam Peta Area Terdampak tanggal 22 Maret 2007.

Saat itu, perusahaan Bakrie memperoleh pinjaman sebesar Rp. 781,68 miliar. Namun utang yang akan ditarik Pemerintah yaitu dana talangan talangan sebesar Rp. 773,8 miliar. Menurut catatan pinjaman pemerintah, perjanjian pinjaman tersebut memiliki masa tenor 4 tahun dengan suku bunga 4,8 persen.

Sedangkan denda yang telah disepakati ialah 1 banding 1000 per hari dari nilai pinjaman. Waktu perjanjian itu disepakati, pihak Lapindo akan mencicil sebanyak 4 kali sehingga tak perlu memmbayar denda dan akan lunas pada tahun 2009 lalu.

Namun, kenyataannya tak seperti itu. Sejak uang negara cair melalui surat perjanjian PRJ-16/MK.01/2015 tentang Pemberian Pinjaman Dana Antisipasi untuk Melunasi Pembelian Tanah dan Bangunan Warga Korban Luapan Lumpur Sidoarjo dalam Peta Area Terdampak 22 Maret 2007, Lapindo hanya mampu membayar cicilan sebanyak satu kali.

Jika dilihat dari total utangnya, Lapindo baru mengembalikan utang pemerintah sebesar Rp. 5 miliar dari total utang sebesar Rp. 773,8 miliar.

Piutang Dana Negara dalam Kasus Lapindo Masih Mancet Hingga Sekarang

Piutang Dana Negara dalam Kasus Lapindo Masih Mancet Hingga Sekarang

Pihak Badan Pemerika Keuangan (BPK) mencatat Lapindo Brantas Inc dan PT. Minarak Lapindo Jaya harus mengembalikan uang negara itu sebesar Rp. 1,91 triliun. Pembayaran itu meliputi pokok dana utang, bunga dan juga denda yang harus dilunasi Lapindo atas pinjaman dana talangan akibat luapan Sidoarjo, Jawa Timur.

Dalam situs resmi Warta BPK per tanggal 23 desember 2020, menyebutkan bahwa BPK merekomendasikan agar pemerintah terus melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung)dalam menyelesaikan permasalahan piutang dana lumpur Lapindo yang masih macet.

Rekomendasi dari BPK tersebut ditulis dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan Pusat tahun 2019 per tanggal 15 Juni 2020.

Baca juga: Ada 21 Bank yang Memberi Dukungan Proses Restrukturisasi Keuangan Waskita Karya

Ada 21 Bank yang Memberi Dukungan Proses Restrukturisasi Keuangan Waskita Karya

Ada 21 Bank yang Memberi Dukungan Proses Restrukturisasi Keuangan Waskita Karya

PT. Waskita Karya dikabarkan berhasil melakukan berhasil melakukan negosiasi dengan sekitar 21 bank dan berhasil mendapat dukungan penuh terhadapat proses restrukturisasi utang perseroan induk dengan fasilitas kredit sebesar Rp. 29,3 triliun atau setara dengan 100 persen dari total utang yang direstrukturisasi.
Bank-bank yang mendukung proses penuh restrukturisasi utang Waskita diantara:
1. Bank Rakyat Indonesia (BRI)
2. Bank Negara Indonesia (BNI)
3. Bank Mandiri
4. Bank Tabungan Pensiunan Negara (BTPN)
5. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BPD Jawa Barat dan Banten)
6. Bank Syariah Indonesia (BSI)
7. Bank Pembangunan Daerah DKI (DKI)
8. Bank Pan Indonesia (Panin Bank)
9. Bank Permata
10. Bank KEB Hana (KEB Hana Bank)
11. Bank CTBC Indonesia
12. Bank Maybank
13. Bank Shinhan
14. Bank SBI Indonesia
15. Bank Resona Perdania
16. Bank UOB
17. Bank of China
18. Bank QNB
19. Bank OCBC NISP
20. Bank CCB Indonesia
21. Bank BNP Paribas

Direktur Utama PT. Waskita Karya, Destiawan Soewardjono menyebutkan kesepakatan ini melengkapi proses penandatanganan perjanjian restrukturisasi perseroan induk yang telah dilaksanakan pada 25 Agustus 2021.

Pada kesempatan kali ini, Waskita telah mendapatkan dukungan dan kesepakatan melalui proses penandatangan Master Restructuring Agreement (MRA) dari tujuh perbankan.

Selanjutnya pada tanggal 15 September 2021, Waskita kembali mendapatkan dukungan dari 14 bank melalui penandatanganan perjanjian aksesi restrukturisasi perseroan induk.

“Jadi hingga saat ini ada sebanyak 21 bank yang telah mendukung penuh proses restrukturisasi perseroan induk yang memberikan perpanjangan masa kreditsampai lima tahun ke depan dengan tingkat suku bunga yang lebih kompetitif,” ujar Destiawan di Jakarta pada Minggu 19 September 2021.

Destiawan menjelaskan bahwa proses restrukturisasi merupakan bagian dari transformasi bisnis Waskita Karya yang tertulis dalam delapan stream penyehatan keuangan Waskita.

PT. Wijaya Karya Mengapresiasi Dukungan Para Perbankan

PT. Wijaya Karya Mengapresiasi Dukungan Para Perbankan

Destiawan juga menjelaskan bahwa transformasi ini merupakan komitmen perseroan untuk menjamin going concern perseroan dan mengelola fondasi keuangan yang lebih kuat dan juga implementasi prinsip untuk tata kelola yang baik pada seluruh elemen perseroan. “Perusahaan sangat berterima kasih dan mengapresiasi penuh dukungan para perbankan di Indonesia yang telah memahami proses restrukturisasi ini yang akan memberikan dampak positif terhadap kinerja perusahaan serta meningkatkan optimisme dan kepercayaan untuk seluruh pihak kepada perusahaan,” jelas Destiawan.

Baca juga: Citra Swarna Group Gandeng BTN Genjot Penjualan KPR EAZY

PT. Waskita Karya (Persero) juga menargetkan pertumbuhan kinerja positif dengan rata-rata pertumbuhan CAGR sampai dengan 25 persen pada tiga hingga lima tahun ke depan ini. Dampak positif untuk implementasi delapan stream penyehatan keuangan waskita juga mulai tercermin pada kinerja semester I tahun ini dengan mencatatkan laba bersih usahanya sebesar Rp. 33,5 miliar atau meningkat setara 102,7 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Program delapan stream penyehatan keuangan Waskita ini juga dijelaskan oleh Destiawan yang terdiri atas proses restrukturisasi perseroan induk dan juga anak usaha, penjaminan pemerintah, Penyertaan Modal Negara (PMN), right issue, penyelesaian konstruksi, divestasi aset jalan tol, implementasi GCG, dan manajemen risiko.

“Perseroan juga memperoleh dukungan penuh dari pemerintah pusat untuk melakukan percepatan pelaksanaan dalam strategi-strategi penyehatan keuangan di PT. Waskita Karya (Persero). Dengan merujuk pada implementasi stream penyehatan keuangan, semoga Wskita ke depannya dapat terus berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi nasional, terutama dalam pengembangan infrastruktur di Indonesia,” jelas Destiawan.

Citra Swarna Group Gandeng BTN Genjot Penjualan KPR EAZY

Citra Swarna Group Gandeng dengan BTN Genjot Penjualan KPR EAZY

Dampak pandemi Covid-19 yang sudah memasuki tahun kedua ini tidak menyurutkan langkah pengembang properti untuk terus berkreatif dan berinovasi dalam pengembangan dan pemasaran produknya. Seperti yang dilakukan oleh Citra Swarna Group yang menggandeng PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau biasa disebut dengan Bank BTN untuk terus menggenjot pemasaran hunian ciptaannya, melalui Program “KPR EAZY”

Kerja sama itu ditandai dengan Penandatangan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Bank BTN dengan Citra Swarna Group oleh irektur Utama (Dirut) Direktur Utama Citra Swarna Group Victor dan Senior Vice President Nonsubsidized Mortgage & Personal Lending Division (NSLD) Bank BTN Suryanti Agustinar beserta staf dan jajarannya.

Viktor menyakini bahwa dengan Program KPR EAZY akan berdampak dan memberikan angin segar kepada para konsumennya dikarenakan banyaknya kemudahan yang ditawarkan untuk kepemilikan tempat tingal pada proyek-proyek ciptaan Citra Swarna Group, sama halnya seperti Citra Swarna Grande dan Kartika Residence.

Kemudahan yang ditawarkan antara lain, bebas biaya provisi dan biaya administrasi, suku bunga mulai dari 4,99 persen fixed selama dua tahun, dan biaya prosesnya yang murah.

“Melalui kolaborasi ini, diharapkan bisa membantu dan mendorong pertumbuhan dan minat pembelian tempat tinggal dengan KPR yang berbagai macam produk yang kompetitif dan juga inovatif. Perlu diketahui, Program KPR EAZY ini berlaku untuk semua produk rumah atau hunian yang dibesut oleh Citra Swarna Group” jelasnya.

Baca juga: Angka PHK Naik Tajam, Klaim JHT BPJamsostek Meroket Rp. 26 T

Bank BTN Optimistis Tren Positif Perkembangan Ekonomi di Indonesia

Bank BTN Optimistis Tren Positif Perkembangan Ekonomi di Indonesia

Suryanti menambahkan, Program KPR Eazy akan terus berlaku hingga periode bulan Oktober 2021 dan ada kemungkinan bisa diperpanjang jika minat beli konsumen yang tinggi. Sementara itu, untuk target penjualannya sendiri yang dapat dihasilkan dari dua proyek ini sebesar Rp. 45 miliar hingga Rp. 55 miliar dengan masa durasi selama satu bulan.

Maka dari itu, untuk mengejar pertumbuhan mencapai 8 persen, di fase kedua masa pandemi Covid-19 ini Bank BTN sedang gencar dan secara terus-menerus untuk menggenjot pemasaran kredit pengembangan properti sebagai bisnis intinya, yang salah satunya adalah berkolaborasi dengan para pengembang elite dan pilihan, seperti Citra Swarna Group.

“Angka posotif kasus Covid-19 makin hari makin melandai dan tren positif pengembangan perekonomian di Tanah Air saat ini membuat kami sangat yakin dan optimistis bahwa target penjualan dalam Program KPR EAZY ini dan pertumbuhan KPR secara korporasi sebesar 8 persen bisa dicapai.” ujarnya.

Produk hunian terlaris yang terletak di pusat wilayah Karawang seperti Citra Swarna Grande dan Kartika Residence, menghadirkan konsep rumah hunian dengan konsep yang berbeda dari produk properti lainnya yang ditawarkan. Seperti Kawasan Mandiri yang terintegrasi denganbeberapa fasilitas pendukung (one stop living) diantaranya tempat ibadah, pusat kuliner, pusat komersial, pusat olahraga, pasar bersih, waterpark, dan tempat wisata seperti danau.

Saat ini contohnya seperti properti Kartika Residence sedang memasarkan produk terbarunya, yaitu Cluster Kahuripan. Dengan mengusung tema konsep yang ikonik dan merupakan hunian terbesar pertama di wilayah Karawang. Kluster tersebut dihargai mulai dari Rp. 500 jutaan per unitnya menjadi daya tarik tersendiri bagi para konsumen. “Dengan harga yang dibandrol segitu, artinya konsumen yang tertarik untuk membelinya dnegan sistem kredit bisa dicicil Rp. 2 jutaan per bulannya, dan konsumen sudah bisa mendapatkan rumah idaman yang modern dan yang tak kalah menariknya ialah fasilitas yang diterimanya yang super lengkap di pusat Karawang, “jelas Victor.

Perekonomian di Indonesia Terus Mengalami Pemulihan, Ini Buktinya

Perekonomian di Indonesia Terus Mengalami Pemulihan, Ini Buktinya

Selama periode bulan Agustus, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis bahwa nilai ekspor terus mencapai USD 21,42 miliar. Jika dibandingkan dengan bulan Juli 2020, naik 20,95 persen dan periode bulan Agustus naik hingga 64,10 persen.

Nilai ekspor yang dicatat BPS tersebut merupakan rekor tertingggi baru bagi ekspor Indonesia. Setelah sebelumnya pernah terjadi di bulan Agustus 2011 sebesar USD 18,60 miliar.

Menurut Airlangga Hartanto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan bahwa peningkatan kespor tersebut membuktikan bahwa Indonsia sudah kembali ke tahap pemulihan ekonomi pasca kesulitan ekonomi yang dihadapi akibat pandemi Covid-19.

“Pencapaian yang diraih melalui peningkatan ekspor ini menngindikasikan bahwa pemulihan perekonomian Indonesia Indonesia akan terus berlanjut seiring dnegan berjalannya pemulihan permintaan pasar global” ungkap Airlangga, di Jakarta pada Kamis 16 September 2021.

Peningkatan ekspor pada periode Agustus 2021 disebabkan oleh meningkatnya ekspor non migas yakni 21,75 persen yang semula dari USD 16,721 juta menjadi USD 20,456 juta. 94,50 persen dipegang peranannya oleh ekspor non migas terhadap total nilai ekspor periode bulan Januari hingga Agustus 2021.

Peningkatan terbesar pada ekspor non migas Agustus 2021 terjadi pada minyak hewan atau nabati dan lemak sebesar USD 1,544 juta. Jika dilihat dari sektornya, ekspor non migas hasil industri pengolahan periode bulan Januari hingga Agustus 2021 naik mencapai 34,12 persen dibanding periode yang sama pada tahun 2020.

“Performa yang bernilai positif ini pada ekspor Indonesia tidak lepas dari peranan berbagai pihak diantaranya kontribusi para pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang mampu bertahan ditengah hantaman akibat dari pandemi Virus Covid-19,” kata Airlanga.

Hal ini dibuktikan dengan kenaikan dua komoditas ekspor industri pengolahan yang berbasis pada sektor pelaku UKM dan UMKM. Ekspor kayu dan barang-barang yang terbuat dari kayumencapai hingga USD 2,55 miliar dan adalagi furtine mencapai USD 1,73 miliar. Selain itu, dua komoditas ini termasuk dalam 20 kontributor utama pada ekspor Indonesia di sepanjang periode 2020.

Sinergi Antar Kementerian dan Kelembagaan di RI

Sinergi Antar Kementerian dan Kelembagaan di RI

Airlangga juga menjelaskan bahwapemerintah akan terus berupaya dalam menjaga peningkatan dan performa ekspor Indonesia. Maka dari itu dibuthkan sinergi antar kementerian dan kelembagaan untuk meningkatkan daya saing para pelaku bisnis seperti UKM dan UMKM yang berorientasi ekspor melalui aistensi dan fasilitas fiskal, pengembangan pangsa pasar baik lokal maupun ekonomi, meningkatkan daya saing antar pihak, pembiayaan nilai ekspor, dan juga penyediaan ekspor serta sistem informasi UKM dan UMKM yang berorientasi ekspor.

Baca juga: Angka PHK Naik Tajam, Klaim JHT BPJamsostek Meroket Rp. 26 T

Angka PHK Naik Tajam, Klaim JHT BPJamsostek Meroket Rp. 26 T

Angka PHK Naik Tajam, Klaim JHT BPJamsostek Meroket Rp. 26 T

Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Ketenagakerjaan atau sering disebut BPJamsostek mengatakan bahwa klaim manfaat untuk program Jaminan Hari Tua (JHT) meningkat pesat selama pandemi Covid-19 hingga menyentuh angka Rp. 26 T. Anggoro Eko Cahyo selaku Direktur Utama (Dirut) BPJS Ketenagakerjaan menyatakan bahwa lonjakan klaim program JHT terjadi akibat dari banyaknya karyawan yang dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat pandemi Covid-19.

“Klaim prognosa melebihi anggaran yang sudah diestimasi yang semula besarnya klaim 2021. Hal ini disebabkan dari banyaknya angka pengangguran dan keluar dari pekerjaan tersebut, maka klai, program manfaat JHT meroket sangat tajam,” kata Anggoro saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI pada Rabu, 15 September 2021.

Dirinya memprediksi dengan terjadinya pembengkakan angka klaim JHT tersebut hingga sampai akhir tahun ini bisa mencapai Rp. 41 triliun.

Jumlah tersebut naik dari catatan sebelumnya di sepanjang tahun 2020 mencapai Rp. 37 triliun, kemudian di tahun 2019 mencapai Rp. 30 triliun dan 2 tahun sebelumnya yakni di tahun 2018 mencapai Rp. 28 triliun.

Menurutnya, pandemi virus Covid-19 juga berdampak bagi jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Walau demikian, jika dilihat dari pertumbuhan peserta sepanjang tahun 2021 bisa mencapai sebesar Rp. 11,4 juta peserta. Namun peserta yang tidak bekerja akibat PHK juga lebih besar dari angka pertumbuhannya.

Baca juga: Menteri PPN Menargetkan Tahun 2022 Jadi Tahun Penting untuk Pemulihan Ekonomi

BPJS Ketenagakerjaan Optimis Hadapi Pandemi Covid-19

BPJS Ketenagakerjaan Optimis Hadapi Pandemi Covid-19

Ia juga mencatat pada periode bulan Agustus 2021, jumlah kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan turun drastis menjadi 29,2 juta orang. Jika dibandingkan dari data pada tahun 2019 atau sebelum pandemi melanda Tanah Air, jumlah kepesertaanaktif BPJS Ketenagakerjaan bisa mencapai 35 juta orang.

“Sebenarnya ada pertumbuhan kepesertaan baru sebanyak 12 juta orang. Namun karena memang jumlah yang keluar sebagai peserta juga cukup tinggi akibat lonjakan kasus PHK dan berhentinya dari pekerjaan,” pungkasnya.

Kendati demikian, dirinya berharap dan optimis bahwa sepanjang akhir tahun 2021 ini, jumlah pertumbuhan kepesertaan bisa naik antara kisaran 20 sampai 30 juta orang.

Jika dilihat dari sisi iuran, ia mengatakan per bulan Agustus 2021 iuran kepesertaan terkumpul hingga mencapai Rp. 51 triliun. Sedangkan untuk target akhir tahun 2021 sendiri ialah sebesar 77 triliun.

“Kami pihak BPJS Ketenagakerjaan optimistis dan melihat iuran masih on track (sesuai target). Namun jika kita bandingkan di 3 tahun terakhir per bulan Desember 2018 total iuran mencapai Rp. 66 triliun, untuk bulan Desember 2019 sebesar Rp. 74 triliun dan untuk periode tahun lalu yakni per Desember 2020 turun sedikit sebesar Rp. 73 triliun,” lanjut Anggoro

Menteri PPN Menargetkan Tahun 2022 Jadi Tahun Penting untuk Pemulihan Ekonomi

Menteri PPN Menargetkan Tahun 2022 Jadi Tahun Penting untuk Pemulihan Ekonomi

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan bahwa tahun 2022 merupakan tahun yang penting untuk pemulihan ekonomi nasional. Di dalam Rencana Kerja Kerja Pemerintah (RKP), Bappenas merencanakan untuk pelaksanaan dalam berbagai macam proyek besar yang diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan untuk berfokus pada pembangunan lainnya.

Materi yang disampaikan Bappenas disebutkan bahwa dengan intervensi yang tepat dan cepat dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia berpotensi dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2045 yang diperkirakan mencapai hingga 6,3 persen.

Dengan kebijakan yang tepat dan tidak sekadar business as usual sangat penting dalam mengembalikan lintasan pertumbuhan ekonomi menuju negara dengan berpendapatan tinggi (high-income country) pada tahun 2045.

Menurut Suharso hal ini sangatlah penting karena ekonomi Indonesia telah lama tumbuh di bawah potensialnya sejak tahun 2014. Tidak hanya itu, sebelum pandemi Covid-19 melanda Tanah Air, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga selama ini stagnan di level 5. Akhirnya semakin melemahkan perekonomian sehingga tidak mampu naik ke level yang lebih tinggi dan terkontraksi -5,32 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada tahun 2020.

Baca artikel terkait: Ekonomi Indonesia Diyakini Bisa Tumbuh 7 %, Ini Syaratnya Kata Pendiri Indef

Syarat untuk menjadi negara maju dan berpendapatan tinggi pada tahun 2045 ialah rata-rata dari pertumbuhan ekonomi Indonesia harus melampaui 5 persen. Meski demikian, ia optimis bahwa ekonomi Indoneia pada tahun 2022 mengalami peningkatan berdasarkan sejumlah proyeksi dari berbagai lembaga internasional.

Pemerintah Menargetkan Indonesia Menjadi Negara Maju Tahun 2045

Pemerintah Menargetkan Indonesia Menjadi Negara Maju Tahun 2022

Seperti yang dikatakan oleh International Monetary Fund (IMF) bahwa pihaknya memproyeksikan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,9 persen pada tahun 2022. Adapun World Bank atau Bank Dunia juga memproyeksikan sebesar 5 persen, OECD memproyeksikan 5,1 persen, dan Asian Development Bank (ADB) memproyeksikan 5 persen.

“Kalau kita lihat dari proyeksi antara World Bank, IMF, OECD, dan ADB, semuanya itu merasa ada optimisme untuk rebound di tahun 2022 mendatang. Dalam artian, pandmei ini bisa ditekan lajunya dengan vaccination gap di dunia itu mulai teratasi,” ujarnya.

Suharso juga menambahkan bahwa pemerintah perlu melakuakn terobosan kebijakan yang tepat sasaran agar pertumbuhan ekonomi nasional dapat tercapai. Sehingga target pemerintah untuk bisa menjadi negara maju pada tahun 2045 dalam terlaksana dengan baik.

Sebenarnya pemerintah juga sudah menyiapkan berbagai program pembangunan untuk bisa mendorong tercapainya pertumbuhan ekonomi nasional. Meski demikian, program ini bisa dicapai dengan adanya kerja sama dalam lintas sektoral, di pemerintah daerah, dan juga melalui serangkaian proses politik yang ada di DPR.

“Untuk ke depannya, RKP 2022, pemerintah sudah merencanakan pelaksanaan dalam berbagai proyek utama dengan tujuan yang diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan pembangunan lainnya,” pungkasnya.

Ekonomi Indonesia Diyakini Bisa Tumbuh 7 %, Ini Syaratnya Kata Pendiri Indef

Pendiri Indef Yakin Ekonomi Indonesia Bisa Tumbuh 7 Persen, Ini Syaratnya

Didik J Rachbini Pendiri Institure for Development of Economics and Finance (Indef) mengatakan bahwa strategi menarik investasi bisa mendorong ekonomi Indonesia bisa tumbuh hingga 7 persen. Di sisi lain juga harus ada dorongan dari pemerintah untuk industri yang berdaya saing dan berorientasi ekspor.

“Pada saat ini kita bisa menerobos stagnasi di angka 5 persen, saya mengusulkan gunakan strategi industri, investasi, dan ekspor,” jelas Didik di Jakarta pada Rabu 8 September 2021.

Maka dari itu, pemerintah harus mendorong investasi ke sektor industri agar bernilai tambah. Dengan begitu, negara bisa mendapatkan sumber pendapatan dan mesin pertumbuhan untuk ekonomi yang lebih masif.

Lebih dari itu, hasil produksi dari industri harus bisa diekspor. Maka proses ekspor dalam produk ini juga harus dilakukan agar lebih efisien. “Pada saat ekspor, upaya efisiensi harus dilakukan oleh pabrik,” menurutnya.

Didik juga menilai kekuatan ekonomi di dalam suatu negara bisa diukur dari hasil produk yang dihasilkan. Sehingga ketika bersaing di pasar internasional bisa terlihat apakah nasibnya akan menjadi lebih baik. Kondisi yang seperti ini bisa didukung oleh strategi investasi yang berdaya saing dan berkualitas. Kemudian dari pada itu, sektor-sektor industri yang lebih dominan harus dikembangkan.

Strategi Ekspor Industri

Strategi Ekspor Industri

Strategi promosi ekspor ini akan menghapus berbagai permasalahan melalui penyesuaian struktural pada produksi yang efisien untuk bisa dan mampu berdaya saing di kancah pasar internasional. Maka dampaknya akan memperkuat posisi eksternal yaitu gejolak di perekonomian internasional dan devisa negara.

Selain itu, strategi ini juga akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan proses substitusi barang manufaktur. Meski demikian, selain di sektor ekonomi masih dapat dilakukan investor dalam sektor pariwisata dan sektor kuliner. Karena dengan investasi tersebut, bisa menghasilkan dolar untuk Indonesia.

Baca artikel terkait: Indonesia Berpotensi Jadi Negara Kelas Menengah Atas

Namun, dalam hal ini, investasi bukan merupakan satu-satunya yang harus menjadi strategi dan inti yang diusulkan. Sektor pariwisata juga bisa menjadi investasi namun harus fokus ke hal utama yakni ke dunia industri,” paparnya.

“Kalau kita bisa menekan angka covidnya, tanpa membuat guncangan di ekonomi, ini lah yang dinamakan keberhasilan. Dan target kita kurang lebih sekitar 7 persen harus bisa tercapai. Kalau itu bisa tercapai, Insya Allah kita pada kuartal berikutnya akan lebih memudahkan. Sehingga ekonomi bisa tumbuh dan terus berkembang untuk masa depan nanti” ungkapnya.

Indonesia Berpotensi Jadi Negara Kelas Menengah Atas

Indonesia Berpotensi Jadi Negara Kelas Menengah Atas

Negara-negara yang termasuk bagian dari Asia Timur sudah sukses masuk menjadi golongan negara maju. Itu semua disebabkan karena negera-negara tersebut merubah cara pandang dengan menguasai rantai pasok perdagangan global bukan lagi mengelola komoditas primer.

Ahmad Erani Yustika, Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Brawijaya mengatakan bahwa negara-negara di Asia Timur mampu mengubah rantai pasok domestik hingga kapasitasnya menjadi rantai pasok global atau internasional.

“Mereka yang termasuk bagian dari negara-negara di kawasan Asia Timur mampu mengubah rantai pasok dari yang domestik menjadi ke global sehingga mampu menguasai pasok global”ujar Erani pada Rabu, 8 Septermber 2021.

Lain halnya dengan Indonesia, yang posisi daya tawarnya bukan dari sektor industri. Diperkirakan Indonesia di tahun 2030 sudah menjadi negara dengan pendapatan menengah keatas. Karena jika dilihat dari populasi pendukduknya yang 20 persen atau 50 sampai 60 juta orang sudah masuk dalam jajaran orang dengan kelas menengah tinggi.

“Ada sekitar 20 persen dari jumlah penduduk di Indonesia atau setara dengan 50-60 juta sudah termasuk orang-orang dengan kelas menengah atas. Karena daya belinya yang sangat tingg dna luar biasa bisa menggerakan ekonomi di dalam negeri,” katanya.

Untuk Menjadi Negara Maju, Ada Beberapa Isu yang Harus Dikelola

Untuk Menjadi Negara Maju, Ada Beberapa Isu yang Harus Dikelola

Pendapatan per kapita orang-orang dengan kelas menengah tinggi ini sama dengan pendapatan per kapita negara Malaysia. Hal ini yang bisa dijadikan modal untuk membawa indonesia untuk masuk ke dalam pasar global karena potensinya yang sangat besar dan bisa ditingkatkan lagi bila terus dijaga.

Maka dari itu, ada sekita tiga isu yang harus dikeloka oleh Indonesia dari sejak dini untuk menjaga pemerataan perutumbuhan ekonomi yang kian meningkat ini. Isu yang pertama yaitu isu-isu demokrasi yang berkaitan dengan pemerataan ekonomi dalam berbagai sektor.

Isu kedua yaitu tentang literasi digital. Saat ini dan di masa depan, teknologi sudah tidak bisa dipisahkan lagi dalam kehidupan kita. Sudah menjadi kebutuhan primer untuk semua manusia di seluruh dunia. Maka dari itu perbaikan dan pemerataan akses digital teknologi harus selalu dikelola dengan baik.

Isu yang ketiga yakni iklusivitas investasi. Dalam hal ini, pengggunaan teknologi dan informasi sudah tidak dapat lagi dipisahkan. Ini juga termasuk pemerataan investasi dan kelestarian alam lingkungan. Masyarakat Indonesia harus melek finansial dan  juga melek digital agar bisa hidup berdampingan teknologi yang canggih ini.

Baca juga artikel lain: Tok! Jokowi Resmi Revisi Penetapan Harga BBM, Ini Rinciannya