Inilah ‘Timbunan’ Utang Keluarga Bakrie ke Negara, BLBI Sampai Lapindo

Inilah 'Timbunan' Utang Keluarga Bakrie ke Negara, BLBI Sampai Lapindo

Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) minggu lalu telah memanggil para anggota keluarga Bakrie yang masuk ke dalam lingkaran untuk skandal likuiditas di era krisis moneter tahun 1998 tersebut. Hal tersebut langsung diumumkan melalui surat kabar resmi nasional pada hari Rabu, 15 September 2021.

Para anggota keluarga Bakrie yang masuk daftar panggilan ialah Indra Usmansyah Bakrie dan Nirwan Dermawan Bakrie. Kedua orang tersebut merupakan debitur dari Bank Putera Multikarsa, yakni bank penerima BLBI, bank milik pengusaha Marimutu Sinivasan) dengan total hutang mencapai 22,67 miliar.

Keduanya diminta menghadap ke Ketua Pokja Penagihan dan Litigasi Tim C untuk menyelesaikan segala sangkut paut dan seluruh kewajibannya kepada Repbulik Indonesia (RI).

“Mereka diwajibkan untuk menyelesaikan hak tagih negara dalam dana BLBI sekurang-kurangnya sebesar Rp. 22.677.129.206,- dalam hal penyelesaian kewajibannya sebagai debitur Bank Putera Multikarsa,” dikutip dari pengumuman resmi yang ditandatangani oleh Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban.

Kedua anggota Bakrie itu yang menjadi bagian dari 13 obligor dan debitur yang telah dipanggil untuk menghadirkan pertemuan pada Jumat, 17 September 2021 minggu lalu. Mereka itu diminta untuk menghadap Ketua Pokja Penagihan dan Litigasi Tim C, yang beralamatkan di Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta Pusat pada pukul 09.00 sampai dengan 11.00 WIB, untuk menyelesaikan segala kewajibannya kepada negara.

Tidak hanya kali ini saja, keluarga Bakrie dipanggil oleh pemerintah pusat terkait utang ke negara. Sebelumnyha keluarga Bakrie yang awalnya didirikan oleh Achmad Bakriesejak tahun 1940 ini juga masih memiliki utang ke negara terkait peristiwa Lumpu Lapindo panas Sidoarjo.

Peristiwa atau bencana itu hingga kini dikenal dengan sebutan Lumpur Lapindo atau Lumpur Sidoarjo, yang merupakan peristiwa lumpur panas berada di wilayah pengeboran Lapindo Brantas Inc.
Tepatnya di Dusun Balongnongo Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Indonesia sejak tanggal 26 Mei 2006, sudah terjadi sekitar 15 tahun yang lalu.

Terkait denga utang Lapindo, keluarga Bakrie hingga kini belum melakukan penggantian rugi yang disebabkan sehingga pemerintah masih terus mengejarnya sampai detik ini. Pemerintah pun berkali-kali menegaskan untuk melakukan penagihan yang tidak akan dihentikan sampai kapan pun hingga utang-utang seluruh perusahaan milik Aburizal Bakrie itu dibayar lunas.

Selain itu, hal ini juga ditegaskan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (DJKN Kemenkeu) Rional Silaban ketika melakukan perbincangan dengan media massa. Menurutnya, hingga saat ini pihak Lapindo dengan jajaran Pemerintahan terus melakukan komunikasi terkait utang tersebut.

“Jadi Lapindo sudha melakukan surat-meyurat dan saat ini kita juga sudah melakukan kembali dalam memberikan tanggapan kepada pihak Lapindo,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Adapun utang terkait Lumpur Lapindo yang melilit keluarga Bakrie ini berawal dari Maret 2007. Pada saat itu, pemerintah mmeberikan dana talangan untuk mengganti rugi bencana alam yang disebabkan oleh LumpuR Panas Sidoarjo tersebut melalui Surat Perjanjian (SP) Pemberian Pinjaman Dana Antisipasi untuk Melunasi Pembelian Tanah dan Bangunan Warga Korban Luapan Semburan Lumpur Sidoarjo dalam Peta Area Terdampak tanggal 22 Maret 2007.

Saat itu, perusahaan Bakrie memperoleh pinjaman sebesar Rp. 781,68 miliar. Namun utang yang akan ditarik Pemerintah yaitu dana talangan talangan sebesar Rp. 773,8 miliar. Menurut catatan pinjaman pemerintah, perjanjian pinjaman tersebut memiliki masa tenor 4 tahun dengan suku bunga 4,8 persen.

Sedangkan denda yang telah disepakati ialah 1 banding 1000 per hari dari nilai pinjaman. Waktu perjanjian itu disepakati, pihak Lapindo akan mencicil sebanyak 4 kali sehingga tak perlu memmbayar denda dan akan lunas pada tahun 2009 lalu.

Namun, kenyataannya tak seperti itu. Sejak uang negara cair melalui surat perjanjian PRJ-16/MK.01/2015 tentang Pemberian Pinjaman Dana Antisipasi untuk Melunasi Pembelian Tanah dan Bangunan Warga Korban Luapan Lumpur Sidoarjo dalam Peta Area Terdampak 22 Maret 2007, Lapindo hanya mampu membayar cicilan sebanyak satu kali.

Jika dilihat dari total utangnya, Lapindo baru mengembalikan utang pemerintah sebesar Rp. 5 miliar dari total utang sebesar Rp. 773,8 miliar.

Piutang Dana Negara dalam Kasus Lapindo Masih Mancet Hingga Sekarang

Piutang Dana Negara dalam Kasus Lapindo Masih Mancet Hingga Sekarang

Pihak Badan Pemerika Keuangan (BPK) mencatat Lapindo Brantas Inc dan PT. Minarak Lapindo Jaya harus mengembalikan uang negara itu sebesar Rp. 1,91 triliun. Pembayaran itu meliputi pokok dana utang, bunga dan juga denda yang harus dilunasi Lapindo atas pinjaman dana talangan akibat luapan Sidoarjo, Jawa Timur.

Dalam situs resmi Warta BPK per tanggal 23 desember 2020, menyebutkan bahwa BPK merekomendasikan agar pemerintah terus melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung)dalam menyelesaikan permasalahan piutang dana lumpur Lapindo yang masih macet.

Rekomendasi dari BPK tersebut ditulis dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan Pusat tahun 2019 per tanggal 15 Juni 2020.

Baca juga: Ada 21 Bank yang Memberi Dukungan Proses Restrukturisasi Keuangan Waskita Karya