Tok! Jokowi Resmi Revisi Penetapan Harga BBM, Ini Rinciannya

Jokowi Ubah Aturan Penetapan Harga BBM

Presiden Joko Widodo Resmi mengubah aturan penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak (BBM). Perubahan aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 69 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 191 tahun 2014 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Penyediaan, dan Pendistribusian, 

Perpres ini diresmikan pada tanggal 3 Agustus 2021 di Jakarta, dan berlaku sejak diundangkan pad tanggal 3 Agustus 2021. Terdapat beberapa pasal yang mengalami revisi, seperti pada pasal 9, pasal 20, dan pasal 20A mengalami perubahan; pasal 8A yang disisipkan sebanyak lima ayat; dan pasal 14, pasal 14A, pasal 16, pasal 16A yang mengalami perubahan.

Di dalam Perpres tersebut mengatur terkait penugasan, penyediaan, dan pendistribusian jenis BBM khusus penugasan dan BBM tertentu. BBM khusus penugasan seperti jenis bensin RON 88 atau Premium kepada para Badan Usaha. Sedangkan untuk BBM tertentu seperti jenis solar (gas oil) dan minyak tanah (kerosene).

Ketentuan Mengenai Harga Jual Tertulis Dalam Perpres yang Baru

Presiden Joko Widodo merevisi aturan penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak (BBM)

Rinciannya adalah sebagai berikut:

Pasal 1 yakni Menteri diberikan wewenang untuk menetapkan harga jual eceran dengan jenis BBM Khusus Penugasan dan BBM Tertentu. Di pasal 2 dijelaskan bahwa harga jual eceran jenis BBM Khusus Penugasan dan BBM Tertentu harga nominalnya sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Lalu di pasal 3 menjelaskan bahwa jenis BBM Tertentu hanya untuk Minyak Tanah (Kerosene) akan diberikan subsidi untuk setiap liternya. Kemudian di pasal 4 menjelaskan bahwa jenis BBM Tertentu untuk setiap liternya dihitung dengan perincian terdiri dari harga dasar ditambah PPN dikurangi subsidi, dan ditambah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

Baca artikel lainnya: Kartu Prakerja Sudah Sampai Gelombang 20, Begini Cara Daftarnya

Untuk pasal 5, harga jual eceran jenis BBM Khusus Penugasan untuk setiap liternya dihitung dengan formula sama seperti jenis BBM Tertentu, yang membedakan adalah untuk jenis BBM ini ditambah biaya tambahan seperti biaya tambahan pendistribusian di wilayah penugasan. Di pasal 6, Menteri berwenang memberikan dan menetapkan PBBKB untuk perhitungan harga jual eceran jenis BBM Khusus Penugasan dan jenis BBM Tertentu berupa Minyak Solar (Gas OiI). Kemudian di pasal 7 sesuai dengan penjelasan seperti di pasal 1 yakni Menteri yang bertugas di bidang perekonomian. Di pasal 8, Menteri dapat menetapkan harga jual eceran berbeda dengan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dan ayat 5 dengan mempertimbangkan: kemampuan keuangan negara, kemampuan daya beli masyarakat dan ekonomi riil serta sosial masyarakat yang dipimpin oleh menteri di bidang perekonomian.